Dinamika Mohammad Afif Hasbullah

Kabar Usai Dari Thailand

2009-11-14T02:41:00.000-08:00

Pada sabtu sore 10 Oktober 2009, saya mendapat undangan via email dari Dikti untuk mengikuti kunjungan ke Bangkok Thailand. Saya sempat merasa kaget juga mengingat keberangkatan ke Bangkok dijadwalkan pada tgl 14 Oktober, sedangkan tanggal 12-13 Oktober harus mengikuti pembekalan dan pemantapan bahan-bahan pertemuan yang akan dibawa ke Bangkok. Pembekalan yang berlangsung di Hotel Ambhara Jakarta itu diberikan oleh Dirjen Dikti Dr. Fasli Djalal, Direktur Akademik serta pembicara lain dari Depdiknas.

Kunjungan ke Bangkok ini dalam rangka untuk mengikuti 2^nd meeting on Mobility Programme in Indonesia-Malaysia-Thailand: A Pilot Programme. Pertemuan ini dibawah koordinasi salah satu SEAMEO (Southeast Asian Ministers of Education) Centres ASEAN yaitu SEAMEO RIHED (SEAMEO Regional Centre for Higher Education and Development). SEAMEO RIHED yang ada di Thailand ini berperan dalam membangun jejaring dan capacity building perguruan tinggi di ASEAN.

Tujuan dari kunjungan ini adalah untuk membicarakan mengenai pertukaran mahasiswa antar ketiga negara peserta pertemuan itu yang berfokus pada pembicaraan mekanisme sistem transfer kredit. Sistem ini memungkinkan antar perguruan tinggi untuk mengakui sks (sistem kredit semester) yang berlaku di perguruan tinggi mitra lainnya.

Setelah mengikuti pembekalan 2 hari di Jakarta, kami berangkat ke Bangkok pada tanggal 14 Oktober pukul 16.30 Wib dengan menumpang Air Asia. Bersama saya ada 18 perguruan tinggi, yakni 12 PTN dan 6 PTS se Indonesia. Dari PTS, selain Universitas Islam Darul Ulum (Unisda) Lamongan adalah Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta, Univ. Kristen Satya Wacana Salatiga, Univ. Kristen Maranatha bandung, Univ. Bina Nusantara Jakarta, serta Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti Jakarta. Sedangkan dari PTN antara lain Univ. Gadjah mada, Univ. Sebelas Maret, ITB Bandung, UI Jakarta, IPB Bogor, Unsri Palembang, Unand Padang, Unhas Makassar, dan Univ Negeri Jember. Selain dari itu, terdapat dalam rombongan adalah Direktur Akademik Dikti beserta staf Ditjen Dikti.

Bila dilihat dari representasi PTS maka hanya ada 2 PTS Islam (1 PTNU dan 1 PT Muhammadiyah), 2 PTS Kristen, dan 2 PT Nasionalis. Ini tentu merupakan kebanggaan buat institusi maupun Asosiasi Perguruan Tinggi NU (Aptinu) umumnya.

Perlu saya sampaikan bahwa program ini merupakan kelanjutan dari keberhasilan Fakultas Pertanian Unisda yang memenangkan hibah kompetisi Revitalisasi Pendidikan Pertanian 2009 yang diselenggarakan oleh Ditjen Dikti. Pada program tersebut Unisda menjadi salah satu dari 29 PTN/PTS pemenang yang akan menjalankan program untuk kemajuan daya saing pendidikan pertanian.

Kami tiba di bandara Suvarnabhumi Bangkok pada pukul 20.30, dimana tidak ada perbedaan waktu antara Jakarta dan Bangkok. Sesampai di bandara, kami segera dijemput oleh Atache Pendidikan (Atdik) pada KBRI Bangkok Prof. Dr. Didik Sulistyanto beserta staf menuju hotel tempat kami menginap di Siam City Hotel Bangkok. Kesan saya di bandara ini adalah, tentu megah, besar dan mewah dengan arsitektur modern yang ramah lingkungan. Di samping itu, di Bandara Suvarnabhumi ini kami disambut dengan tersedianya brosur-brosur wisata dan peta bangkok yang dapat diperoleh secara gratis. Yang menarik, dalam peta dan brosur itu diberikan keterangan boleh dicopy (Free of Copy). Artinya, negara ini memang sangat wellcome dengan tamu dan wisatawan luar negeri.

Esoknya, pada pukul 09.00 kami melakukan kunjungan ke Asian Institute of Technology (AIT) di Bangkok. Perguruan Tinggi ini terletak di Pathumthani, 42 km arah utara dari pusat kota Bangkok merupakan salah satu yang terbaik di Asia untuk studi tentang Pertanian. Kampus yang bersebelahan dengan Thammasat University ini menampung banyak mahasiswa dari luar negeri, termasuk Indonesia. Selain program diploma AIT juga membuka program master dan doktor. Setelah disambut oleh Direktur Pasca sarjana kami dipersilahkan untuk meninjau sarana laboratorium yang dimiliki oleh AIT. Dengan areal yang cukup luas 330 hektar, menjadikan kampus ini mempunyai sarana yang memuaskan baik untuk layanan sarana akademik maupun rekreasional.

Melihat AIT, ada yang menarik dari budaya mahasiswa yang masuk kampus. Mereka dilarang memakai kendaraan bermotor. Sehingga para mahasiswa harus menaiki sepeda pancal yang dilengkapi keranjang untuk menuju fakultasnya masing-masing. Mobil atau sepeda motor mereka wajib diparkir di tempat parkir dia areal yang agak jauh dari lokal-lokal pembelajaran. Sehingga, kampus kelihatan bersih, asri dan tanpa polusi. Ini tentu hal yang tidak mungkin untuk ditemui di kampus-kampus besar di Indonesia.

Setelah dari AIT kami bertolak menuju KBRI untuk makan siang. Sesudahnya acara dilanjutkan dengan pertemuan pendahuluan SEAMEO RIHED. Esok harinya, Jum’at 16 Oktober kami mengikuti 2^nd meeting on Mobility Programme in Indonesia-Malaysia-Thailand: A Pilot Programme. Dalam sesi ini ada lima kelompok yang dalam setiap kelompok terdiri dari wakil PT dari tiga negara. Kelompok-kelompok tersebut antara lain: Budaya dan Bahasa, Bisnis Internasional, Perhotelan dan Pariwisata, Ilmu dan Teknologi Pangan serta Pertanian. Dari Thailand hadir Katerstsat University, Thammasat University, Mahidol University, Prince of Songkla University, dan Mae Fah Luang University. Sedangkan dari Malaysia hadir Universiti Malaya, Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Teknologi MARA, Universiti Putra Malaysia, dan Universiti Sains Malaysia. Dalam pertemuan ini juga dihadiri oleh Prof. Dr. Supachai Yavaprabhas, Direktur Seameo Rihed dan Prof. Dr. Voravan Limtong, Excecutive Director UMAP Thailand.

Setelah sesi matching up course syillabi (pemaduan silabi mata kuliah), masing-masing PT mitra juga menyepakati untuk menerima 1-4 mahasiswa pertahun dengan ketentuan pembiayaan Tuition fee ditanggung oleh masing-masing perguruan tinggi penerima, sedangkan biaya perjalanan p.p dan biaya hidup ditanggung oleh pemerintah masing-masing negara pengirim. Walaupun untuk jumlah beasiswa masih sangat terbatas, namun khusus untuk KBRI Bangkok siap untuk menyediakan lebih banyak lagi beasiswa untuk mahasiswa Indonesia yang hendak studi di Bangkok dengan skem (syarat) khusus.

Pertemuan tersebut diakhiri pada pukul 17.00 dengan menghasilkan keputusan terkait dengan pengakuan sks antar PT yang bermitra. Penutupan dilakukan oleh Dr. Summate Yamnoon, Ketua Komisi Dikti Thailand. Di samping itu direncanakan akan ada pertemuan lanjutan di Jakarta pada Desember serta penandatanganan MoU di Cebu Filipina yang direncanakan pada akhir Januari 2010.

Sabtu 17 Oktober merupakan hari terakhir di Bangkok. Untuk mengakhirinya, kami diterima oleh Duta Besar RI di Bangkok Muhammad Hatta beserta seluruh pejabat KBRI. Sebelum menuju Bandara untuk bertolak ke Jakarta kami menyempatkan untuk singgah di salah satu perbelanjaan MGK Mall di Bangkok. Alhamdulillah, penerbangan kembali ke Jakarta dengan Air Asia berjalan lancar. Tentu dengan perasaan penuh tanggung jawab dalam rangka menyukseskan program yang telah disepakati.

Menurut Dirjen Dikti, bila program ini sukses akan membawa kepada kesuksesan lain. Mengingat banyak program kerjasama internasional lain yang bisa diretas misalnya Erasmus Mundus atau dengan universitas-universitas Eropa yang mewajibkan sekitar 2 juta lebih mahasiswanya untuk 2 semester mengambil kuliah di universitas di luar negaranya.

Hal menarik lainnya selama di Bangkok adalah polusi yang minim, ketertiban pengguna jalan, sampai klakson mobil pun nyaris tak pernah terdengar, pasar-pasar agribisnis yang bersih dan tertata, serta tidak adanya pengemis maupun pengamen. Ini tentu kondisi yang amat berbeda bila dibanding Surabaya dan Jakarta sebagai kota yang sama-sama sibuk.

Urgensi Trust dalam Organisasi

2009-05-24T22:02:00.000-07:00

Oleh: M. Afif Hasbullah

Organisasi adalah tempat berkumpulnya banyak orang untuk melakukan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan bersama. Mengingat organisasi terdiri dari banyak orang, maka tentu kelembagaannya haruslah tunduk pada aturan atau pengaturan yang ditaati dalam organisasi tersebut. Tanpa pengaturan, bukanlah organisasi. Karena yang tanpa pengaturan adalah modal untuk keterpecahan atau kesemrawutan (chaos). Peraturan itu dapat melalui sistem permusyawaratan demokratis ataupun melalui keterpimpinan oleh figur yang dihormati dan ditaati.
Mengingat pentingnya pengaturan dalam organisasi, maka suatu organisasi harus berusaha mengatur dirinya sendiri dengan baik. Masukan anggota dimusyawarahkan bersama. Ide pengurus disampaikan dengan baik kepada anggota, agar mereka memahami, mengerti dan mau serta mampu melaksanakan peraturan dari organisasi. Organisasi juga tidak dapat berjalan dengan baik, bahkan merosot, manakala timnya tidak solid, yakni mereka tidak tunduk pada garis pengaturan atau kebijakan organisasi.
Organisasi tentu bukanlah pribadi diri sendiri, tapi menyangkut banyak orang. Oleh karenanya organisasi tidak dapat dibawa dikelola seenaknya sendiri. Setiap pimpinan organisasi mutlak untuk mengajak bicara, sharing ide, mendengarkan masukan dari anggota yang dipimpinnya. Ia tidak berjalan sendiri.
Keberhasilan suatu organisasi mutlak terletak pada kekompakan tim. Tanpa tim yang solid, organisasi tidak dapat maksimal berprestasi, bahkan yang ada adalah kemunduran atau minimal stagnasi.
Hubungan komunikasi yang buruk antar pimpinan organisasi juga berdampak buruk pada hasil-hasil kerja organisasi. Mereka sibuk bertengkar atau menyerang, padahal sesungguhnya diantara pimpinan itu sama-sama baik pendapatnya. Hanya karena tidak ada yang mau mengalah maka organisasi dihadapan pada masalah kekalahan dan keterpurukan.
Komunikasi yang cair tidak dapat mewujud dalam kenyataan jika dalam mentalitet para anggota (di antara pimpinan dan anggota). Wujudnya adalah saling curiga, iri hati, dengki, hasud, sombong-sombongan, pamer, dan sebagainya. Isunya adalah selalu curiga pada rekan kerja dalam organisasi, baik mereka strukturnya lebih tinggi atau sesama anggota.
Istilah umum saat ini, antara satu ama lain suka “SMS”, “senang melihat orang susah atau susah melihat orang lain senang”, pikirannya kotor selalu. Karena ia tidak terima terhadap anggota timnya yang berprestasi dan juara. Sebaliknya ia senang sekali bila temannya celaka (susah)
Trust yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai percaya atau kepercayaan adalah inti dari kemajuan organisasi, berikut keberhasilan tujuan-tujuannya. Tanpa trust maka yang terjadi adalah kehancuran organisasi. Konsep trust sendiri dalam agama Islam dikatakan sebagai amanah. Amanah sebagai sikap mental diharuskan oleh agama untuk disandang dalam kegiatan keorganisasian maupun kepemimpinan. Hampir pasti terjadi pula, manakala mental amanah tidak ada, bahkan sikap munafik yang muncul maka oerganisasi akan kacau. Karena didalam organisasi tidak solid, bila ada kebersamaan pasti itu hanya kebersamaan yang kamuflase, karena semua terbungkus oleh sikap munafik.
Konsepsi Islam menyatakan bahwa kullu mauludin yuuladu alal fithroh, yang bermaksud setiap manusia pada asalnya adalah suci atau bersih. Dengan demikian sikap saling percaya harus menjadi bagian dari konsep kesatuan keummatan. Namun demikian, trust juga harus dijaga. Seandainya seseorang atau kelompok orang telah terbiasa tidak amanah atau munafik maka yang terjadi adalah saling tidak percaya dikemudian hari.
Maka sikap untuk mau percaya pada orang lain, mau percaya pada orang yang mempercayainya, mau percaya pada aturan yang telah disepakati atau sikap menjaga kepercayaan adalah hal mutlak yang harus dijaga oleh semua pihak dalam organisasi.

Masa Depan itu adalah Kaderisasi

2009-05-22T18:52:00.001-07:00

Oleh: M. Afif Hasbullah[1]

“Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalanNya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti bangunan yang tersusun kokoh” (Q.S. Asshaff:4)

Suatu organisasi apapun pastilah membutuhkan kaderisasi, karena dengan kaderisasi suatu organisasi akan mampu untuk senantiasa establish dalam perkembangan jaman. Kaderisasi yang dimaksud di sini adalah upaya mempersiapkan kader menjadi generasi penerus visi, misi dan ideologi dari sebuah gerakan dalam organisasi. Sehingga diharapkan tujuan utama suatu pergerakan akan dapat survive bahkan memimpin suatu perkembangan jaman.
Kader sebagai pihak utama yang akan memperoleh kegiatan kaderisasi adalah mereka para anggota, keluarga, sahabat, maupun pihak-pihak yang secara ideologis sesuai dengan misi yang diusung oleh organisasi. Dalam kaitan ini, kader dapat merupakan pengembangan dari hubungan orang tua-anak, atasan-bawahan, guru-murid, atau pihak-pihak yang secara rasional responsif dengan gerakan organisasi.
Buah tak jauh dari pohonnya, demikian ungkapan kata pepatah. Sesungguhnya dengan kaderisasi diharapkan nilai awal organisasi, berikut kualitas para pendahulu diharapkan senantiasa dapat dilanjutkan, ditiru, dan dikembangkan oleh generasi berikutnya. Nahdlatul Ulama’ (NU) sebagai suatu organisasi (jam’iyah) yang berpengikut (jama’ah) besar mutlak membutuhkan sistem pengkaderan yang terstruktur dengan baik. Potensi NU sebagai organisasi kader cukup besar mengingat jumlah badan otonom (banom) nya yang sedemikian banyak, belum lagi lembaga serta lajnah yang ada di dalamnya. Demikian pula, secara keanggotaan NU dipastikan sebagai ormas terbesar di tanah air di luar partai politik, bahkan mungkin ormas Islam terbesar di seluruh dunia.
Setiap masa ada pemimpinnya, demikian suatu kata bijak. NU dari semenjak awal berdiri telah memainkan peran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai konsekwensi peran itu, maka NU telah melahirkan banyak pemimpin yang telah mencatatkan dalam sejarah tentang apa yang telah dilakukan terhadap Ummat maupun bangsa dan Negara. Di awal pendirian ada K.H. Hasyim Asy’ari, K.H. Wahab Hasbullah, K.H. Bisri Syansuri dan lain-lain, di era selanjutnya ada K.H. Machrus Ali, K.H. As’ad Syamsul Arifin, K.H. Achmad Shiddiq, K.H. Tholhah Mansoer dan lain-lain. Juga, terdapat tokoh-tokoh besar pada bidang birokrasi seperti K.H. Wachid Hasyim, K.H. Saifuddin Zuhrie, K.H. Muhammad Dahlan, K.H. Idham Cholid, K.H. Masjkoer, Subhan ZE dan sebagainya. Puncaknya NU pernah mengantarkan kader terbaiknya menjadi presiden di republik ini. Demikian juga pemimpin-pemimpin dari kalangan NU di daerah dan suatu masyarakat lokal juga tak kalah pentingnya kehadiran mereka.
Kader untuk organisasi sebesar NU tentu tidak hanya terbatas pada jabatan birokratis, karena sektor lain dalam kehidupan keummatan masih banyak yang perlu untuk dimasuki. Sektor ekonomi, wirausahawan, bisnisman maupun pedagang. Sektor pendidikan, guru, dosen dan pengelola pendidikan. Sektor kesehatan, perawat, bidan, dokter dan pengelola kesehatan. Sektor Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni (IPTEKS), peneliti, ilmuwan, teknokrat, budayawan, seniman dan sebagainya. Tentu sektor-sektor tersebut sekedar contoh, karena masih banyak bidang lain yang harus digarap seperti pendampingan masyarakat oleh kader yang hidup langsung bersentuhan dengan masyarakat bawah.
Dakwah Multimedia
Bidang garapan NU senantiasa dinamis mengikuti jaman. NU terlalu besar jika hanya mengurusi kegiatan klasik seperti tahlilan dan istighotsahan. Juga akan terkuras energinya bila hanya melulu larut pada masalah furu’iyah. NU saat ini dan ke depan sangat ditunggu perannya di semua sektor. Semua sektor dalam hal ini penting bagi dakwah NU (multimedia).
Dakwah NU hari ini tidaklah cukup apabila hanya dengan ceramah dan dalil-dalil. Namun dakwah akan lebih bermakna apabila dilengkapi dengan tindakan dan gerakan (activity) yang tentu saja lebih baik, lebih mengena, dan tepat sasaran. Era ini, siapa yang cepat dan menguasai situasi dialah yang memimpin. Demikian juga NU, manakala organisasi ini menguasai semua lini dipastikan NU lah yang memimpin.
Pemimpin organisasi tentu mempunyai anggota. Suatu misi organisasi yang dipimpin oleh pemimpin akan berhasil jika mendapat dukungan dari anggotanya. Dengan demikian, hal ini pasti membutuhkan proses komunikasi dua arah antara pemimpin dengan yang dipimpin. Janganlah sampai terjadi pemimpin yang tidak dapat mendengar aspirasi anggota ataupun anggota yang tidak patuh terhadap arahan pimpinan. Oleh karenanya, yang harus dilakukan adalah suatu budaya organisasi yang baik. Organisasi sebesar NU sudah semestinya mendasarkan semua gerakannya atas landasan Qonun asasi, Keputusan Muktamar, maupun keputusan-keputusan jam’iyah lainnya. Bukan pada keinginan orang per-orang.
Kader siapapun itu, dalam posisi apapun kita, harus mau dan mampu untuk mengemban tugas sebagai warga NU (nahdliyin). Di antara tugas-tugas kader misalnya, untuk senantiasa mengamalkan amaliah NU, membuat suatu suasana NU dalam lingkungannya, memimpin solusi masalah dalam lingkungannya dengan cara berpikir NU, menularkan ke NU an pada keluarga dan masyarakat, bangga terhadap ke NU annya, di manapun berada selalu berusaha memanfaatkan dirinya untuk NU.
Suatu kata bijak penting yang harus dijadikan pegangan adalah, “loyalitas pada kelompok, golongan, maupun partai harus berhenti ketika jam’iyah membutuhkanmu”. Dengan demikian, bila semua kader mentaati keputusan organisasi atas dasar maslahah ummat, maka dipastikan semua pertempuran akan dimenangkan oleh NU. Apalagi dalam era Demokrasi saat ini mestinya NU lah yang tetap memimpin masyarakat.
Kegelisahan Kaderisasi
Ada suatu kegelisahan dalam kaderisasi NU, kegelisahan mana bersumber dari beberapa hal sebagai berikut: pertama, kurang meratanya kader NU di luar bidang agama; kedua, sistem kaderisasi telah ada namun kurang optimal pelaksanaannya; ketiga, budaya organisasi yang masih lemah; keempat, belum memanfaatkan secara optimal lembaga pendidikannya untuk kaderisasi; kelima, tema kaderisasi yang monoton dan tidak menarik; keenam, porsi dalam kepengurusan masih mengedepankan pertemanan dan kekeluargaan, belum pada basis keahlian; ketujuh, belum memandang keberhasilan anggota lain sebagai keberhasilan bersama atau sebaliknya; kedelapan, faksi-faksi politik seringkali dibawa ke dalam jam’iyah; kesembilan, kader seringkali dimanfaatkan hanya untuk kepentingan dukungan mayoritas, belum ke substansi gerakan; kesepuluh, belum adanya sense of belonging dan rasa bangga terhadap NU; kesebelas, keberhasilan pemimpin NU belum dilihat dari unsur utama keberhasilannya melakukan kaderisasi; keduabelas, ditemukan kader yang lompat pagar; ketigabelas, belum adanya data tentang potensi SDM di NU.
Kegelisahan tersebut tentu saja bukan hanya merupakan sebab, tapi juga berkaitan dengan penyebab lain yang tak kalah pentingnya. Penyebab lain itu setidaknya adalah tujuh sikap utama yang kurang dipegang oleh sementara kader di NU. Sikap tersebut adalah: Jujur, Tanggungjawab, Visioner, Disiplin, Kerjasama, Adil, dan Peduli. Kader, apalagi pimpinan yang tidak dapat mensinerginakan pola tindakannya atas 7 hal tersebut dimungkinkan organisasi yang sedang dibangun sulit untuk maju.
Siap Berjuang Bersama NU
Di sisi lain, tantangan modernisasi dan globalisasi yang beruwujud nilai-nilai baru dipastikan akan mempengaruhi perilaku, moral maupun ketahanan ideologi NU yang mengacu pada nilai Islam Ahlussunnah wal Jama’ah. Secara praktis, sisi ekternalnya adalah munculnya gerakan terorganisir dari kaum radikalis dan fundamentalis. Ini merupakan suatu tantangan yang menarik untuk diikuti.
Berpijak pada kondisi inilah, maka sudah seharusnya, NU sebagai ormas Islam yang besar menggalakkan kembali pengkaderan untuk membentuk kader NU yang tangguh, loyal dan militan. Dengan kader yang loyal, tangguh, dan militan ini di harapkan organisasi NU akan mampu menjaga dan merawat warganya tetap dalam sikap dan perilaku keagamaan yang tawasuth (moderat), tasamuh (toleran), dan tawazun (seimbang). Dengan kader yang loyal, tangguh, dan militan ini juga di harapkan organisasi NU akan mampu meningkatkan pelayanan (khidmah) kepada warganya (jama’ah) dalam rangka mewujudkan tatanan masyarakat yang lebih demokratis dan berkeadilan atas dasar Islam ahlussunah wal jama’ah (khoiro ummat).
Berbagai uraian di atas diharapkan dapat dipakai sebagai peta konsep kaderisasi, motivasi, peluang berkiprah dan tentu saja perbaikan kader hari ini. Karena hari inilah yang akan menentukan hari esok. Bagaimana dengan anda, sudah siapkah anda berjuang bersama NU dan untuk NU?

Bahan Bacaan:
A Hasyim Muzadi, Nahdlatul Ulama di tengah agenda persoalan bangsa, Logos Wacana Ilmu dan Pemikiran, 1999, ISBN 9796260832, 9789796260836
Andrée Feillard, Ellyasa K. H. Dharwis, Gus Dur, NU, dan masyarakat sipil, LKIS Yogyakarta bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 1994
Choirul Anam, Pertumbuhan dan perkembangan Nahdlatul Ulama, Jatayu, 1985
Greg Fealy, Greg Barton, Nahdlatul Ulama, traditional Islam and modernity in Indonesia, Monash University, Monash Asia Institute, 1996
H. A. Nasir Yusuf , NU dan suksesi: bunga rampai, Humaniora Utama Press, 1994
La Ode Ida, NU muda: kaum progresif dan sekularisme baru, Erlangga, 2004, ISBN 9797413373, 9789797413378
Zul Asyri L. A., Nahdlatul 'Ulama: studi tentang faham keagamaan dan pelestariannya melalui lembaga pendidikan pesantren, Susqa Press, 1993.
[1] Rektor Unisda Lamongan, Koordinator Wilayah Asosiasi Perguruan Tinggi NU Jawa Timur.

Potret Urusan Pendidikan di Era Otonomi Daerah

2009-05-02T21:48:00.000-07:00

(Refleksi Peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2009)
Oleh: M. Afif Hasbullah

Ketika Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh Sekutu ketika Perang Dunia II, maka seketika luluh lantaklah dua kota di Jepang itu. Di antara terpuruknya Jepang akibat kekalahan perang, maka yang ditanyakan pertama kali oleh Kaisar bukanlah berapa banyak serdadu Jepang yang masih tersisa, bukan pula berapa logistik militer yang terselamatkan, juga bukan pula berapa pengusaha yang tersisa. Namun Kaisar mendahulukan pertanyaan, seberapa banyak guru yang terselamatkan. Ini menunjukkan bahwa pendidikan menjadi sector utama kesuksesan masa depan bangsa. Hari ini terbukti, bahwa dengan komitmen yang besar dari Jepang dan negara maju lainnya, pendidikan di negara mereka menghasilkan karya untuk kesejahteraan bangsanya bahkan dunia.
Era global menjadikan kompetisi antar bangsa semakin tajam, hal tersebut ditunjukkan dari adanya persaingan kualitas manusia antar bangsa. Sebagai contoh, Human Development Index (HDI) mencatat bahwa bangsa Indonesia masih menduduki peringkat 111 dari 175 negara, jauh di bawah Singapura dan Malaysia. Demikian pula, menurut catatan World Competitiveness Yearbook 2002, tingkat daya saing manusia Indonesia pada bidang sains, skor tertinggi diraih Taiwan (569), lalu Singapura (568), Jepang (550), Korea Selatan (549), dan kemudian Hongkong (530). Malaysia (492), Thailand (482), Indonesia (435), dan Philipina (345). Walaupun tidak kita pungkiri, beberapa anak bangsa kita mampu mengukir prestasi di bidang yang lainnya seperti pada International Physic Olympiade beberapa waktu yang lalu. Berbicara sarana dan prasarana apalagi, banyak sekolah yang kondisinya memprihatinkan, ambruk, dan roboh.
Para pendiri negara ini bukannya tidak menyadari bahwa pendidikan merupakan elan vital bagi kemajuan suatu bangsa, hal ini terbukti dari cita bangsa yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Namun, pengalaman masa lalu pada bangsa ini menunjukkan bahwa sektor pendidikan belum menjadi perhatian utama dalam pembangunan nasional. Pendidikan masih dijadikan subsistem yang kalah penting dibanding sektor perdagangan, industri, maupun infrastruktur. Akibatnya banyak aspek pendidikan tidak dapat dikelola dengan baik dan profesional, yang pada gilirannya kualitas SDM nya juga kalah dengan negara tetangga sekalipun.
Atas ketidakadilan dalam memperlakukan sektor pendidikan tersebut, maka melalui momentum reformasi 1998, mulailah ditata setahap demi setahap perbaikan sistem pendidikan nasional kita. Di awali referendum terhadap hukum tertinggi, konstitusi UUD 1945, yang menegaskan kewajiban negara untuk menyelenggarakan pendidikan nasional dan membiayai pendidikan dasar (Pasal 31:1,2). Demikian pula, agar supaya ada jaminan konstitusional yang pasti terhadap penyelenggaraan tanggungjawab negara tersebut, maka konstitusi menentukan bahwa negara wajib mengalokasikan anggaran belanja negara dan daerah minimal 20% dari total anggaran (Pasal 31:4).
Kejelasan penganggaran dalam konstitusi belumlah cukup. Era Reformasi yang membawa ide demokratisasi dan desentralisasi pada kelanjutannya juga menyentuh urusan pendidikan. Sektor pendidikan yang pada era sebelumnya dikelola oleh pusat, ketika reformasi diserahkan pengurusannya pada daerah, kecuali pendidikan tinggi. Hal ini dimaksudkan, selain untuk memenuhi tujuan desentralisasi dan demokratisasi, juga untuk mengoptimalkan pencapaian mutu pendidikan anak bangsa.
Perpindahan urusan pendidikan dari pusat ke daerah tersebut, juga berimplikasi pada penganggaran pendidikan di daerah. Anggaran yang sebelumnya banyak tersentralisasi di pemerintah pusat, saat ini telah terbagi juga untuk membiayai belanja daerah. Hal ini sebagai konsekwensi penyerahan urusan.
Namun demikian, amat disayangkan, walaupun telah tercantum jelas anggaran minimal 20% dari APBN maupun APBD untuk sektor pendidikan (UUD 1945 jo. UU No. 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional), realisasi dari penganggaran itu tidak seindah konsepnya. Potret ketidaktegasan dan pelanggaran terhadap UUD 1945 oleh UU APBN nyata-nyata ditunjukkan oleh para penyelenggara negara. Tidak kurang empat kali Pasal 31:1 UUD 1945 dilanggar oleh DPR dan Presiden. Presiden berdalih bahwa UU APBN telah disetujui oleh DPR, sehingga Presiden tidak mau dipersalahkan atas pelanggaran tersebut.
Setelah empat kali memumutuskan UU APBN melanggar UUD 1945, pada tahun 2008 lalu Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa anggaran pendidikan telah memenuhi ketentuan konstitusi. Hal ini dimungkinkan karena anggaran 20% tersebut termasuk anggaran untuk honor guru dan dosen. Ketika itu MK mengabulkan gugatan dari seorang guru SD di Makassar yang menginginkan gaji guru dimasukkan anggaran 20%.
Pada akhirnya yang terjadi adalah, walaupun anggaran pendidikan tercatat dalam APBN dan banyak APBD telah mencapai 20%, ternyata banyak di antaranya adalah untuk belanja honor guru di daerah.
Anggaran dan Potret Infrastruktur Pendidikan
Secara umum infrastruktur sekolah saat ini sudah melampaui minimal. Namun ternyata, masih kerap dijumpai adanya sekolah atau madrasah yang kondisi fisik bangunannya tidak memadai. Atap bocor, lantai mengelupas, dinding retak, pintu tak berdaun, bangku yang sudah tambal sulam, bahkan masih juga kita jumpai di media massa tentang ambruknya kap atau dinding sekolah. Ini tentu sangat memprihatinkan. Dalam kaitan ini, tentu kita masih ingat pemberitaan di radar bojonegoro mengenai sekolah ambruk di Tuban beberapa waktu yang lalu.
Adanya program bantuan untuk rehab sekolah, baik itu perawatan maupun pengadaan ruang kelas baru, secara nominal sebenarnya sudah cukup lumayan. Namun yang kerap terjadi adalah, proses pembangunan yang tidak cukup baik menjadikan kualitas bangunan tidak bertahan lama. Oleh karenanya, proses tender atau lelang proyek mestinya harus lebih diawasi, bilamana perlu ada evaluasi proyek-proyek infrastruktur pendidikan terkait dengan kualitas dari tahun ke tahun. Sehingga, bilamana terdapat rekanan yang tidak jujur maka tentu tidak perlu dipercaya untuk realisasi proyek tahun berikutnya.
Hal tersebut baru merupakan sarana infrastruktur minimal saja, karena kalau kita mencermati terhadap sarana penunjang lainnya, justru akan semakin panjang kekurangan infrastruktur pendidikan kita. Berapa sekolah yang mempunyai sarana laboratorium yang memadai, berapa jumlah sekolah yang mempunyai sarana kegiatan siswa (olahraga maupun seni) yang memenuhi satandar minimal, dan termasuk pula berapa sekolah yang mempunyai perpustakaan yang representatif.
Pengalaman penulis selama melihat-lihat infrastruktur sekolah dan madrasah di pelosok Lamongan, Bojonegoro dan Tuban, nampaknya memang masih banyak yang harus dibenahi.
Realisasi Anggaran APBN/APBD Sektor Pendidikan
Tanggungjawab pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan dasar masih sangat besar, lebih dari 90% sekolah dasar (SD) saja berstatus milik pemerintah. Sementara itu tekad untuk memperbaiki layanan pendidikan masih dihadapkan pada tidak meratanya kesempatan, rendahnya kualitas, serta lemahnya manajemen lembaga pendidikan. Oleh karenanya, pemerintah diminta oleh konstitusi untuk memprioritaskan anggaran 20% dari APBD/APBN. Ada kendala dalam hal ini.
Di samping realisasi 20% anggaran pendidikan itu pun telah mengalami tarik menarik di tingkat elit pemerintahan. Secara umum daerah saat ini telah mengalokasikan dana cukup besar di bidang pendidikan. Bahkan, Dinas pendidikan merupakan SKPD (satuan kerja perangkat daerah) yang mengelola anggaran terbesar. Namun, realisasi anggaran itu pun juga ternyata masih terkonsentrasi untuk belanja pegawai (honor). Hal ini wajar terjadi karena pengawai negeri di daerah mayoritas terdiri dari para guru.
Padahal sebagaimana diketahui bahwa persoalan pendidikan bukan hanya pada masalah kesejahteraan guru dan dosen yang minim, namun juga banyak hal lainnya. Misalnya, infrastruktur, beasiswa guru dan murid, pengadaan buku-buku, dan lain sebagainya.
Secara agregat, jumlah dana yang dikelola pemda provinsi dan kabupaten/kota setelah era Otonomi Daerah meningkat cukup tajam. Dana dari pusat nampak mendominasi sumber penerimaan daerah. Di level Propinsi, kontribusi PAD (pendapatan asli daerah) terhadap penerimaan propinsi berkisar sepertiga dari total penerimaan, sedangkan pada tingkat kabupaten/kota antara 10-15%. Banyak daerah mendapatkan penerimaan dari DAU sampai 70%, walaupun ada juga yang kisaran 50%.
Pengalokasian dana penerimaan daerah menjadi menjadi anggaran pendidikan tentu harus sesuai ketentuan Undang-undang, namun juga sangat terkait dengan kewenangan pemda. Terutama pengalokasian plot anggaran. Oleh karenanya antar daerah biasanya jumlahnya bervariasi.
Anggaran Pendidikan dari Masyarakat
Walaupun pendidikan dasar sudah seharusnya bebas biaya atau gratis, namun mengingat tuntutan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan yang tinggi, sedangkan disisi lain juga pemerintah masih mempunyai keterbatasan anggaran, maka banyak sekolah yang mendayagunakan masyarakat dan wali murid untuk ikut membiayai operasional sekolah. Baik melalui lembaga komite sekolah atau rapat-rapat wali murid. Bentuk infaq, shadaqah dan dana sosial lainnya biasanya kerap dipakai untuk menarik dana masyarakat. Seringkali dijumpai, bahwa dana masyarakat ini tak kalah besar dibanding dana pemerintah yang diberikan ke sekolah.
Dilema Anggaran
Pendidikan di Indonesia menghadapi dilema terbatasnya anggara di satu pihak, dan tuntutan peningkatan mutu di pihak lain. Anggaran memang penting, tetapi yang l;ebih diperlukan adalah kesepakatan nasional tentang kebijakan pembangunan pendidikan yang didukung oleh kebersamaan tekad untuk melaksanakannya. Oleh karena itu, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mempraktikkan asas keterbukaan dan efisiensi anggaran. Harus ada upaya simultan untuk mengendalikan kebocoran anggaran. Pemerintah pusat pun mestinya sudah tidak berpatokan lagi pada angka 20% sebagai standar minimal, karena saat ini 20% itu sudah termasuk anggaran honor guru. Negara lain, Malaysia maupun Singapura sudah di atas 20%. Hal ini dimaksudkan agar semakin kecil kesenjangan antara sekolah di kota dan desa, juga sekolah di Jawa dengan Luar Jawa.
Policy Pemerintah dan Parlemen
Apabila hendak mengacu pada produk pemerintah mulai konstitusi dan UU Sisdiknas, maka sesungguhnya track pemerintah sudah baik. Hanya saja, seringkali di Indonesia ini aturan yang baik tidak dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Seperti telah penulis uraikan di atas.
Setiap pemerintah daerah sudah membuat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), kemudian dirinci dalam RPJMD dan Renstra tiap SKPD. Mengingat urusan pendidikan merupakan salah satu urusan wajib, maka mulai RPJPD sampai RPJMD pasti sudah mengatur pembangunan di bidang pendidikan. Persoalannya sekarang adalah tinggal sejauh mana pemerintah dan parlemennya membuat kebijakan tentang pendidikan itu.
Peluang untuk meningkatkan kualitas pendidikan di era Otoda sungguh sangat besar. Semua tentu bergantung pada Bupati, hal ini bisa terjadi karena kepala daerah mempunyai kewenangan penuh dalam menghandel kualitas pendidikan di daerahnya. Bagiamana suatu daerah membuat suatu sistem rekruitmen guru, rekruitmen siswa, rekruitmen kepala sekolah, peningkatan profesionalisme guru, termasuk juga kewenangan menentukan sistem evaluasi.
Jadi, di dalam era Otoda ini, bila ingin bicara tentang kualitas pendidikan dasar dan menengah maka tinggal bagaimana maunya daerah. Di dalam posisi ini, kemudian cukup relevan untuk memasukkan local content daerah masing-masing ke dalam materi pendidikan di sekolah di daerahnya.
Local Content sebagai Muatan Lokal Kurikulum
Dalam pada itu, untuk mendukung visi misi daerah pula, maka sudah seharusnya ada materi muatan lokal pada masing-masing daerah. Misalnya, sekolah-sekolah di Pantura Lamongan dan Tuban sudah sewajarnya ada mata pelajaran sesuai kompetensi geografis di mana mereka berada, materi kelautan, cinta bahari, wawasan wisata, menjadi penting untuk di berikan. Hal ini mungkin berbeda dengan sekolah yang ada di wilayah Bojonegoro, barangkali di sana yang lebih sesuai adalah tentang materi pendayagunaan sumberdaya alam, minyak, gas dan seterusnya. Jadi local content sebagai life skill menjadi sangat penting, karena kalau pendidikan itu tidak ada muatan lokal maka jadinya hasil pendidikan itu seragam se Indonesia. Tradisi, budaya, karakter dan etos kerja perlu senantiasa di lanjutkan oleh anak-anak daerah.
Di Lamongan bahkan untuk anak SMP diharuskan sudah bisa membaca al Qur’an. Ini sangat bagus sekali, sebagaimana diketahui bahwa Lamongan adalah merupakan daerah santri. Jadi anak Lamongan mestinya harus menampakkan kualitas pengamalan agamanya.
Mengenai kurikulum muatan lokal secara umum, semua sekolah yang mengakreditasikan diri biasanya telah mencantumkan local content dalam kurikulumnya. Namun persoalannya adalah, apakah materi local content ini sudah diterapkan sehari-hari, dan apakah telah ada rule model untuk evaluasinya. Ini nampaknya yang harus dijadikan perhatian pemegang policy pendidikan.

Kolom serupa dapat dilihat dalam Laporan Khusus Hadiknas di Radar Bojonegoro 2 Mei 2009

Mewujudkan Anak Sholeh dan Berprestasi

2009-04-10T02:19:00.000-07:00

Pendahuluan
Dengan amat indahnya Allah SWT menciptakan langit dan bumi berikut segala isinya, yang dengan itu semua Allah SWT memberikan mandat kepada ummat manusia untuk berfungsi sebagai khalifah di muka bumi ini. Baik buruknya dunia, tentu juga digantungkan pada sejauh mana kualitas manusia dalam memakmurkan bumi ini. Semakin perilaku khalifahnya tidak terpuji, maka semakin cepat rusaklah bumi ini. Namun, manakala khalifahnya bertindak dengan terpuji dan berdasarkan syari’atnya, maka bumi pasti menjadi makmur sejahtera.
Mengingat fungsi penting khalifah tersebut, maka yang harus dilakukan oleh ummat manusia, muslim khususnya, adalah mempersiapkan generasi sholeh yang berprestasi. Sebagaimana firman Allah, "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung". (Ali 'Imran:104).
Tugas untuk mendapatkan generasi muslim yang unggul tersebut, harus diawali dari pendidikan seorang anak di dalam suatu keluarga yang memahami dan mengerti tugas dan tanggungjawabnya sebagai orang tua.
Paparan ini, berusaha untuk menjelaskan mengenai tanggungjawab dalam mewujudkan anak sholeh dan berprestasi. Pertanyaan-pertanyaan dalam judul meliputi, siapa yang bertanggung jawab terhadap pendidikan anak, bagaimana mendidik anak sesuai tahapan usia, apa saja hak-hak anak, bagaimana memberikan stimulasi percepatan pendidikan pada anak, serta bagaimana praktik baik orang tua yang anak-anaknya berprestasi.

Keluarga dan Pendidikan Anak
Keluarga merupakan tempat pertumbuhan anak yang pertama di mana dia mendapatkan pengaruh dari anggota-anggotanya pada masa yang amat penting dan paling kritis dalam pendidikan anak, yaitu tahun-tahun pertama dalam kehidupanya (usia pra-sekolah)
Disamping itu, keluarga juga mempunyai peranan besar dalam pembangunan masyarakat. Karena keluarga merupakan batu pondasi bangunan masyarakat dan tempat pembinaan pertama untuk mencetak dan mempersiapkan personil-personilnya. Bila keluarga-keluarga di dalam suatu masyarakat ada dalam potret yang baik, maka dapat dipastikan kondisi masyarakatnya akan baik pula.
Allah SWT berfirman dalam Al Qur’an Surat At-Tahrim ayat 6 yang artinya:"Wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka…". Demikian pula Rasulullah juga mengajarkan betapa besarnya tanggung jawab orang tua dalam pendidikan anak. Sabda Nabi SAW: "Tidaklah seorang anak yang lahir itu kecuali dalam keadaan fitrah. Kedua orangtuanya yang menjadikan ia Yahudi, Nasrani atau Majusi." (HR Muslim).
Dalam konteks makro, tentu selain keluarga terdapat juga pihak lain yang bertanggungjawab secara langsung maupun tidak, yakni lembaga pendidikan, masyarakat, serta negara. Sehingga anak-anak yang dihasilkan juga merupakan sinergi dari perlakuan semua pihak kepada anak-anak.

Hak-hak Anak
Anak-anak yang kita cintai, mereka bukanlah “milik” kita para orang tua, sebagaimana kepemilikan asset atau materi kebendaan lainnya. Ia pun bukanlah fotokopi para orang tuanya yang harus meniru persis seperti orang tuanya. Ia mempunyai hak, ia mempunyai pilihan, ia mempunyai nurani yang juga “bebas” berfikir sebagai manusia yang mandiri. Semua tentu berjalan setahap demi setahap, dari hal-hal yang kecil seperti memilih mainan, sampai nanti ketika dewasa memilih sekolah maupun bidang pekerjaan.
Orang tua sesungguhnya cukuplah untuk mendampingi seorang anak menuju kebaikan dirinya. Orang tua tidak boleh otoriter yang membabi buta tanpa alasan untuk kebaikan (maslahah) anak. Oleh karenanya, maka Islam memberikan hak-hak kepada anak di antaranya sebagai berikut:
1. Hak untuk Hidup
2. Hak untuk mendapat nama yang baik
3. Hak penyusuan dan pengasuhan
4. Hak mendapatkan kasih sayang
5. Hak mendapatkan perlindungan dan nafkah dalam keluarga
6. Hak mendapatkan pendidikan
7. Hak mendapatkan kebutuhan pokok sebagai warga negara
Hak-hak anak ini apabila terpenuhi dengan baik, maka anak akan tumbuh dengan normal. Demikian pula, manakala pertumbuhan anak dilakukan dengan normal, pencapaian prestasinya pun akan berjalan dengan optimal pula. Ia akan tumbuh dengan ceria dan penuh cita-cita.

Materi Pendidikan pada Anak sesuai Perkembangan dan Usia
Allah SWT memberikan beban (taklif) kepada manusia berdasarkan proses perkembangan kemanusiannya. Demikian pula, semua yang mewujud dalam alam semesta ini berproses dari minimalis menjadi maksimalis. Dari ketiadaan atau keterbatasan menuju keberadaan atau kelengkapan.
Oleh karenanya maka di dalam proses pendidikan anak juga harus mempertimbangkan plus minus perkembangan usia dan kemampuan seorang anak. Baik itu kemampuan emosional, spiritiual maupun kemampuan fisik dan nalarnya. Pemaksaan pendidikan pada anak hanya akan membuat suasana otoriter dan menegangkan di dalam perkembangan psikologis anak.
Dalam beberapa literatur menyatakan, bahwa terdapat tahapan pendidikan yang seyogyanya diberikan pada anak menurut usianya, walaupun tidak harus kaku pada standar usia, namun sebagai orang tua harus bijaksana dalam memandang perkembangan putra-putrinya atas materi dan metode pendidikan yang harus diberikan.
Sebagai bahan ilustrasi, menurut usia, anak-anak dapat diberikan materi sebagai berikut:
1. 6 1st Years Old (Enam Tahun Pertama)
a. Kasih sayang dari pihak kedua orangtua, terutama ibu amat penting, agar anak belajar mencintai orang lain
b. Membiasakan anak berdisiplin mulai dari bulan-bulan pertama dari awal kehidupannya. Misalnya, membiasakan anak untuk menyusu dan buang hajat pada waktu-waktu tertentu dan tetap.
c. Jadi teladan yang baik bagi anak dari permulaan kehidupannya.
d. Biasakan dengan etiket umum yang mesti dilakukan dalam pergaulan. Misalnya, berdoa sebelum makan, tidak menghisap jempol, tidak memakai pakaian atau celana yang pendek dll
2. After 6th Years Old (Usia Setelah Enam Tahun)
a. Kenalkan Allah dengan cara yang sederhana sesuai dengan tingkat pemikirannya
b. Jelaskan tentang hukum yang jelas dan tentang halal-haram. Misalnya, tentang kewajiban menutup aurat, berwudhu, shalat, mencuri dan melihat kepada yang diharamkan
c. Ajarkan dan biasakan membaca Al Qur'an dengan benar
d. Ajarkan tentang hak-hak orang tua
e. Kenalkan tokoh-tokoh teladan, ceritakan sirah Nabi, sahabat, pejuang Islam dan lain lain.
f. Ajarkan tentang norma-norma yang berlaku dalam masyarakat
g. Kembangkan rasa percaya diri dan tanggung jawab dalam diri anak
3. Adolescent (Masa Remaja)
1. Perlakukan anak sebagai orang dewasa
2. Ajarkan kepada anak hukum-hukum akil baligh dan ceritakan kepadanya kisah-kisah yang dapat mengembangkan dalam dirinya sikap takwa serta menjauhkan diri dari hal yang haram.
3. Berikan dorongan untuk ikut serta melaksanakan tugas-tugas rumah tangga, seperti melakukan pekerjaan yang membuatnya merasa bahwa dia sudah besar.
4. Mengawasi dan menyibukkan waktunya dengan kegiatan yang bermanfaat
5. Carikan teman yang baik.

Keharusan dan Larangan dalam Pendidikan Anak
Melakukan proses pendidikan menuju hasil yang optimal seyogyanya diimbangi dengan pengetahuan pendidik (orang tua atau guru) tentang apa yang semestinya diberikan kepada anak dan apa yang tidak boleh ditampakkan atau diberikan pada anak didik. Kesalahan-kesalahan dalam proses pendidikan mengakibatkan terhambatnya keberhasilan pendidikan, bahkan bila mungkin akan terjadi kegagalan pencapaian tujuan pendidikan.
Beberapa kekeliruan atau hal yang sering diabaikan oleh orang tua dalam mendidik anaknya adalah sebagai berikut:
1. Ucapan pendidik tidak sesuai dengan perbuatan. Sebagaimana firman Allah, "Hai orang-orang yang beriman mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan." (Q.S. Ash Shaff : 2-3).
2. Kedua orangtua tidak sepakat atas cara tertentu dalam pendidikan anak.
3. Membiarkan anak jadi korban televisi
4. Menyerahkan tanggung jawab pendidikan anak kepada pembantu atau pengasuh
5. Pendidik menampakkan kelemahannya dalam mendidik anak.
6. Berlebihan dalam memberi hukuman dan balasan
7. Berusaha mengekang anak secara berlebihan
8. Mendidik anak tidak percaya diri dan merendahkan pribadinya
Sedangkan untuk keberhasilan proses pendidikan anak maka ada beberapa hal yang yang harus dioptimalkan pemenuhannya, sebagai berikut:
1. Pemenuhan hak-hak anak (sebagaimana telah disebutkan di atas).
2. Pemberian Stimulasi pada Anak
3. Mencontoh Orang Tua yang Berhasil

Pemberian Stimulasi pada Anak
Untuk mendapat hasil pendidikan yang optimal tentu harus digunakan metode dalam mendidik. Ada sejumlah langkah yang dapat mengoptimalkan sisi moral dan spiritual anak, yakni dengan memberikan beberapa stimulasi, yakni pendengaran, penglihatan, perabaan dan permainan.

Mencontoh Orang Tua yang Berhasil
Sebagai pendidik dan orang tua, kita juga harus senantiasa belajar. Yakni belajar mengenai bagaimana mendidik anak dengan baik. Tidak ada jeleknya apabila sebagai orang tua kita belajar pada para orang tua lainnya yang telah berhasil mendidik anak-anaknya menjadi anak yang sholeh dan berprestasi.
Ada beberapa hasil penelitian mengenai perilaku mendidik orang tua pada anak-anaknya. Namun, terdapat satu penelitian penting yang langsung mengkorelasikan diri terhadap profil kepengasuhan orang tua yang menghasilkan anak-anak yang berprestasi. Penelitian ini dilakukan di Yogyakarta.
Tujuan penelitian tersebut untuk mengetahui profil pengasuhan orangtua dari anak-anak yang berprestasi. Hal-hal yang ingin diketahui oleh peneliti adalah usaha-usaha yang dilakukan anak untuk mencapai prestasi, hal-hal yang dipandang orangtua untuk dimiliki anak, dan cara-cara pengasuhan yang dilakukan orangtua agar anak mencapai prestasi optimal.
Mereka (para peneliti) menjadikan orangtua dari anak-anak berprestasi yang sedang menempuh pendidikan dasar sebagai informan riset. Jumlah informan sebanyak 10 orang. Informan diperoleh berdasarkan purposive sampling dan snowball sampling. Informasi diperoleh dengan cara melakukan wawancara yang mendalam dengan menggunakan kuesioner.
Hasil penelitian menunjukan bahwa anak-anak yang memiliki prestasi unggul, baik akademis maupun non-akademis, melakukan hal-hal berikut ini, yaitu:
a. melatih dan meningkatkan bakat-bakat yang dimiliki,
b. mengikuti berbagai macam lomba,
c. melakukan tugas-tugas dengan senang hati,
d. disiplin dalam belajar, dan
e. belajar secara berkelompok.
Hasil berikutnya adalah orangtua dari anak-anak yang berprestasi memiliki pandangan bahwa ada beberapa prinsip yang perlu dimiliki anak untuk mengantarkan anak menjadi individu yang berprestasi, yaitu:
a. perilaku keagamaan dan moral etik,
b. kedisiplinan,
c. kepemimpinan,
d. prestasi dan motif berprestasi, serta
e. keprihatinan, kesabaran, dan menunda kenikmatan.
Dari penelitian lapangan juga diketahui bahwa orangtua dari anak-anak yang berprestasi merlakukan hal-hal berikut ini, yaitu:
a. menemani atau mendampingi anak saat belajar,
b. memberi pengarahan, peringatan, dan melakukan kontrol atas aktivitas anak,
c. memberi dukungan kepada anak,
d. memberi penghargaan terhadap anak,
e. menjadi teladan bagi anak-anak, dan
f. memberi perlakuan yang adil terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.

Penutup
Anak-anak kita adalah aset masa depan. Tidak hanya aset pribadi dan keluarga, namun lebih penting dari itu adalah aset bangsa, negara serta keummatan. Ingat sabda Nabi, "Apabila manusia mati maka terputuslah amalannya kecuali dari tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu bermanfaat, atau anak shaleh yang mendo'akannya." (HR. Muslim, dari Abu Hurairah).
Wahai orang tua teruslah didik anakmu dengan baik, ajarilah mereka ilmu dunia dan akherat.

Daftar bacaan:
1. Djamaluddin Ancok dan Fuad Nashori, Psikologi Islami, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
2. Daniel Goleman, Emotional Intelligence, terj. T. Hermaya, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999.
3. Fuad Nashori, Profil Orang Tua Anak-Anak Berprestasi, Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2005.
4. Robert Coles, Menumbuhkan Kecerdasan Moral pada Anak, terj. T. Hermaya, judul asli, “The Moral Intelligence of Children: How to Raise a Moral Child”, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.
5. Wirianingsih, Pendidikan Anak dalam Islam, slide, Bangkok, Januari 2008, dari http://72.14.235.132/search?q=cache:kqNoHcG4n_QJ:siln.org/flash/pendidikananak.

Pendidikan di Indonesia: antara das Sein dan das Sollen

2009-03-31T03:07:00.000-07:00

Oleh: M. Afif Hasbullah

Pendahuluan
Secara historis pendidikan di Indonesia telah mengalami proses semenjak era dimulainya peradaban Nusantara. Demikian pula era kolonial, walaupun ketika itu pendidikan formal di masa kolonial bisa dibilang cukup terlambat atau tertinggal dibanding dengan negara lain. Kita memang untuk masalah pendidikan kurang beruntung dijajah Belanda. Namun bukan pula berarti bahwa pendidikan di colonial belanda ini sangat menggantungkan pada policy penjajah. Kenyataannya, banyak lembaga pendidikan formal maupun non formal yang pada akhirnya secara swadaya diusahakan oleh pribumi. Kita dapat melihat keberadaan taman siswa, muhammadiyah, al irsyad, maupun nahdlatul ulama.
Ini membuktikan, bahwa sesungguhnya semangat bangsa Indonesia untuk menjadi warga negara-dunia yang terpelajar dan berpengetahuan sungguh sangat besar. Amat disadari pula, bahwa dengan hanya pendidikanlah bangsa Indonesia diharapkan dapat merebut kemerdekaan, menata negara dan mewujudkan cita-cita bersama. Kebodohan dan keterbelakangan sudah terbukti merupakan sasaran empuk bagi munculnya penjajahan, penindasan dan perilaku yang tidak berprikemanusiaan.
Sampai saat ini, issu pendidikan masih mendapat porsi wacana yang cukup besar diperbincangkan oleh warga bangsa. Hal ini tentu adalah merupakan implikasi dari keinginan yang dinamis seluruh warga bangsa untuk senantiasa menginginkan pelaksanaan pendidikan dapat mewujud dalam cita-cita bangsa sebagaimana termuat dalam mukaddimah UUD 1945.
Issu-issu pendidikan yang terkait dengan: pengajaran agama, akses untuk mendapatkan pendidikan, tiadanya diskriminasi, pembiayaan pendidikan, kurikulum, layanan pendidikan, manajemen satuan pendidikan, infrastruktur pendidikan, prestasi atas profesional pendidikan, maupun luaran pendidikan senantiasa menjadi perbincangan yang hangat. Semua terkemas dalam issu nasional maupun issu lokal.
Ketidakpuasan demi ketidakpuasan atas sistem pendidikan ini versus pihak lain yang menyatakan bahwa sistem yang berlaku sudah baik dan benar menjadikan dinamika pendidikan menjadi semakin menarik untuk kita amati bersama. Kemudian didorong untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Pembahasan
Meninjau apa yang terjadi dalam sistem pendidikan nasional, tentu tidak dapat dilepaskan dari politik hukum pendidikan yang diberlakukan. Oleh karenanya menjadi relevan apabila potret pendidikan kita harus dilihat dalam bentuk das Sein dan das Sollen. Bagaimana teori, bagaimana pula kenyataannya.
Secara yuridis (sebagai landasan kebijakan), sistem pendidikan nasional telah diatur dalam berbagai ketentuan konstitusional. Baik dalam UUD 1945 maupun dalam berbagai produk peraturan perundang-undangan. Di dalam mukaddimah UUD 1945, di sana telah disebutkan mengenai cita negara dibidang pendidikan yakni, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Demikian pula, di dalam batang tubuh UUD 1945 akan dapat ditemukan mengenai kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan nasional di satu sisi dan pada sisi lain pendidikan merupakan hak warga negara.
Mengenai kewajiban negara: Pasal 31 ayat (2)-(5) berbunyi, (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.; (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.; (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
Demikian pula mengenai hak warga negara, tercantum dalam Pasal 31 ayat (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Juga, Pasal Pasal 28C (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan koalitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pula, Pasal 28E (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
Landasan konstitusi tersebut masih dijabarkan lagi dalam UU No 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, UU No 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta berbagai peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan peraturan daerah.
Di antara beberapa aturan tersebut, yang terjadi adalah: pertama, ada aturan yang secara normatif sudah bagus namun implementasinya yang buruk atau belum optimal; kedua, terdapat kontradiksi substansi norma antar peraturan perundangan; ketiga, substansi norma yang kurang bagus sehingga tidak implementasif atau implementasi di lapangan menjadi tidak bagus pula.
Misalnya, kalau konstitusi telah lama menentukan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN maupun APBD, tapi berkali-kali UU APBN telah melanggarnya. Juga, ketika konstitusi menjamin bahwa pemerintah yang menyelenggarakan dan mengusakan sistem pendidikan nasional, namun masih cukup dirasakan bahwa pembiayaan semakin mahal dan banyak warga negara yang masih kesulitan mendapatkan pendidikan.
Demikian pula, mengenai jaminan tunjangan profesi guru dan dosen sebagaimana diamanatkan dalam UU Guru dan Dosen, sampai saat ini pun masih belum dapat segera terealisasi. Seringkali di negara ini UU disimpangi secara berjamaah hanya argumentasi masih proses dan dana negara tidak cukup. Ini sekedar contoh.
Ini tentu amat paradoks dengan kondisi bangsa yang boros, dihinggapi korupsi dimana-mana. 20 tahun yang lalu, Sumitro Djojohadikusumo menyatakan bahwa anggaran negara 30% dikorup. Terbukti saat ini, dengan keberadaan KPK, maka ternyata banyak oknum pejabat negara dan penegak hukum tersangkut korupsi. Padahal mereka juga banyak mendengungkan tentang pentingnya pendidikan.
Kembali ke Konstitusi
Untuk memperbaiki kondisi peraturan yang secara substantif tidak sesuai dengan cita negara dan peraturan yang tumpang tindih. Tentu yang harus dilakukan adalah kembali kepada norma UUD 1945. Sebagai zeit geist bangsa semua aturan harus menyesuaikan dengan UUD 1945. Termasuk implementasinya.
UU Sisdiknas Pasal 2 telah menyatakan bahwa Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. sedangkan mengenai fungsi pendidikan, Pasal 3 menyatakan Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Demikian pula, pengelolaan pendidikan harus dikembangkan melalui 10 prinsip utama penyelenggaraan pendidikan yakni: nirlaba, otonom, akuntabel, transparan, penjaminan mutu, layanan prima, akses yang berkeadilan, keberagaman, keberlanjutan, partisipasi atas tanggung jawab negara.
Selain itu, konsep penyelenggaraan pendidikan yang berlaku global yakni L-RAISE, yang meliputi Leadership, Relevance, Academic Atmosphere, Internal Management, Sustaniability, Efficiency, effectivity and Productivity harus senantiasa ditingkatkan untuk menuju keberhasilan daya saing dunia (world class).
Penutup
Pendidikan adalah arus utama dunia. Bilamana ada negara yang lebih unggul pendidikannya maka dipastikan ia akan menguasai dunia. Era Romawi dan Yunani pernah menguasai dunia, dengan ilmu. Islam pernah memimpin peradaban dunia, dengan ilmu. China pernah berkuasa, dengan ilmu. Maka kenapa kita tunda lagi waktu untuk memperbaiki pendidikan kita?, tidak ada kata terlambat.

Membangun Perguruan Tinggi, Unisda = Malaysia, Unigoro = Indonesia

2009-02-22T02:34:00.000-08:00

Oleh: M. Afif Hasbullah

Syukur Alhamdulillah, acara studi banding Universitas Bojonegoro (Unigoro) di Universitas Islam Darul ’Ulum (Unisda) Lamongan telah usai dilaksanakan. Studi banding yang membawa rombongan sebanyak 15 orang tersebut langsung dipimpin oleh Rektor Unigoro Bapak Dr. H.M. Thalhah, S.H., M.Hum. Turut menyertai Rektor Unigoro seluruh pembantu rektor Unigoro dan beberapa pimpinan fakultas, biro serta pusat penjaminan mutu Unigoro.
Dari pihak tuan rumah, saya pimpin sendiri dengan seluruh wakil rektor, kepala biro, pimpinan fakultas dan pimpinan Badan Penjaminan Mutu (BPM) Unisda. Agenda acara yang diusung adalah studi banding tentang penyelenggaraan Badan Penjaminan Mutu di Unisda Lamongan.
Kurang lebih sebulan yang lalu, saya sempat ditelepon oleh Rektor Unigoro yang menyampaikan keinginannya untuk berkunjung dan ngangsu kaweruh ke Unisda, khususnya meninjau pengelolaan BPM di Unisda Lamongan. Dari permintaan rektor Unigoro tersebut saya iyakan saja, karena memang di Unisda sudah ada lembaga BPM selama 1 setengah tahun terakhir ini.
Segera saya call seluruh pimpinan BPM Unisda untuk menyiapkan kunjungan tersebut yang kemudian diputuskan untuk menerima tamu Unigoro pada tanggal 22 Februari 2009, hari ini.
Acara hari ini, sesuai agenda, membicarakan mengenai penerapan manajemen mutu di Unisda Lamongan. Hari ini, saya menyampaikan kepada para tamu mengenai beberapa hal: pertama, historis pengembangan Unisda sejak didirikannya pada tahun 1986; kedua, memperkenalkan mengenai Unisda secara sumberdaya, baik manusia, tenaga, maupun dana; ketiga, korelasi pengembangan Unisda dengan Higher Education Longterm Strategy (HELTS) 2003-2010; keempat, elaborasi mengenai konsep pengembangan perguruan tinggi menurut L RAISE (Leadership, Relevansi, Academic atmosphere, Internal Managemen, Sustainability, serta Efficiency and Productivity); dan kelima, upaya pengembangan penjaminan mutu di Unisda.
Yang menarik dari acara hari ini adalah semakin nyata adanya kecenderungan dari banyak perguruan tinggi untuk saling berjejaring (network) dalam mengembangkan perguruan tinggi untuk sama-sama maju melalui bench marking ke peer university (universitas sejawat). Saling mengunjungi dengan agenda belajar satu sama lain akan lebih mempercepat pengembangan perguruan tinggi.
Hal ini dilatar belakangi oleh beberapa hal: pertama, perkembangan dunia global dengan persaingan perguruan tinggi saat ini mutlak harus dihadapi dengan sungguh-sungguh meningkatkan kualitas. Saingan perguruan tinggi nasional di era global bukanlah hanya sesesama perguruan tinggi nasional, namun persaingan perguruan tinggi Indonesia adalah dengan perguruan tinggi asing. Beberapa perguruan tinggi asing bahkan telah membuka atau bekerjasama dengan model dual degree dengan perguruan tinggi nasional.
Kedua, perguruan tinggi di era global ini menuntut adanya kesiapan modal akademik yang diberikan pada mahasiswa, baik berupa hard skill maupun soft skill. Apa artinya, fasilitas sumberdaya harus memenuhi kualifikasi untuk dapat menghasilkan lulusan yang siap kerja dan trampil. Dengan modal kurikulum yang baik dan kegiatan akademik serta kemahasiswaan yang mengasah, saya yakin lulusan akan lebih baik lagi untuk berkompetisi di dunia global dan lapangan kerja.
Ketiga, Potret masyarakat yang sudah lebih dewasa dalam memandang suatu lembaga pendidikan juga akan berpengaruh terhadap pilihan masyarakat terhadap suatu perguruan tinggi. Saat ini, kalau mengelola perguruan tinggi hanya dengan modal asal dijual murah tapi tanpa kualitas, hampir pasti masyarakat akan meninggalkannya. Bahkan seringkali ditemukan masyarakat siap ”membeli” suatu pendidikan bila fasilitas dan mutunya sebading dengan harga yang ditentukan.
Keempat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) membuat suatu program kemandirian perguruan tinggi sebagaimana tercantum dalam salah satu butir HELTS 2003-2010 yakni Authonomi dan Organizational Health. Dua unsur ini sangat penting sekali, karena sangat tidak mungkin suatu lembaga akan dapat berkembang dengan baik tanpa Otonomi (kemandirian) dan organisasi yang sehat. Oleh karenanya, dalam mewujudkan kemandirian perguruan tinggi tentu yang diperlukan adalah kebiasaan (culture) berkompetisi baik kompetisi itu di tingkatan internal (antar unit dalam perguruan tinggi) maupun eksternal (antar perguruan tinggi).
Hal menarik lainnya dari agenda studi banding ini adalah adanya kecenderungan untuk semakin kuatnya semangat sivitas Unisda dalam rangka membangun perguruan tinggi. Ada suatu kenyataan yang berwujud sikap bangga terhadap hasil kerja yang kemudian terapresiasi dalam kunjungan kerja dari sejawat perguruan tinggi lain.
Demikian pula dari Unigoro, ada suatu keyakinan kuat bahwa ia akan dapat terus maju lebih cepat lagi ketika melihat sejawat Unisda sudah mencapai suatu prestasi tertentu. Memang, dalam hidup ini semua harus saling belajar dan berbagi. Bahwa suatu kelebihan pada pihak lain mungkin adalah kekurangan pada pihak kita dan sebaliknya.
Satu hal yang kemudian saya garis bawahi dari pidato Bapak Rektor Unigoro adalah kalau Unisda yang berdiri tahun 1986 sudah mempunyai kemajuan seperti ini, sedangkan Unigoro yang didirikan pada tahun 1981 belum ”sepesat” Unisda. Maka beliau mengumpamakan Unisda = Malaysia dan Unigoro = Indonesia. Beliau mengumpamakan itu dalam konteks percepatan pengembangan.
Bolehlah sivitas akademika Unisda bersyukur dengan hasil yang dicapai. Namun sesungguhnya masih banyak hal yang harus kita perbaiki untuk institusi kita. Karena tanpa perbaikan dan perubahan yang terus menerus pada Unisda, justru akan menjerumuskan Unisda tidak hanya dalam posisi mandek (statis) bahkan juga dalam keterpurukan (burried).

Merokok: Halal atau Haram Tidak Penting, yang Penting Berhenti!

2009-02-20T00:05:00.000-08:00

Oleh: M. Afif Hasbullah

Beberapa waktu lalu sempat heboh mengenai fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang keharaman merokok. Pro kontra terjadi, bagi kalangan perokok (ahli hisap) tentu tidak mau kebiasaan merokoknya dikatakan haram. Namun juga sebaliknya, bagi mereka yang tidak merokok, termasuk perempuan cenderung setuju dengan ketegasan hukum haram bagi perilaku merokok itu.

Nampaknya apa yang diputuskan oleh MUI itu mendapat reaksi beragam dari kalangan masyarakat. Bahkan ada yang memandang bahwa tidak perlu MUI bikin-bikin fatwa tentang keharaman merokok, karena menurut mereka akan lebih baik MUI memutuskan saja hukum-hukum fikih untuk persoalan bangsa yang cukup komplek ini. Itulah pandangan masyarakat.
Jangankan sebagian ummat yang tidak sepakat dengan penentuan hukum tersebut, para kyai saja banyak yang menolak atau minimal tidak ngreken dengan apa yang diputuskan MUI. Mereka berpendapat bahwa merokok dari dulu makruh. Atau setidaknya ada banyak hukum yang bisa dipakai tergantung dari penyebab apa seseorang diperbolehkan atau dilarang merokok.
Menurut hemat saya, perdebatan halal dan haramnya itu kurang penting. Setidaknya dalam pembicaraan fikih tidak akan mungkin terwujud satu pendapat yang sama. Madzhab saja boleh memilih, apalagi hanya madzhab kehalalan atau keharaman rokok.
Lalu yang penting apa?, menurut hemat saya yang penting itu berhenti merokok. Kenapa?, karena merokok sesungguhnya ada efek negatifnya. Tidak perlulah seorang manusia melakukan suatu perbuatan yang tidak berguna atau melakukan suatu hal yang ada unsur negatifnya. Berhenti merokok adalah suatu hal yang harus diperhatikan daripada bicara halal atau haram.
Efek Medis
Sudah banyak hasil penelitian yang mengatakan bahwa di dalam rokok terdapat kurang lebih 4000 elemen, yang 250 diantaranya dinyatakan berbahaya bagi kesehatan. Racun utama pada rokok adalah tar, nikotin, dan karbon monoksida. Dari racun tersebut dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Misalnya, tar yang merupakan substansi hidrokarbon yang bersifat lengket akan menempel pada paru-paru. Demikian pula nikotin akan mempengaruhi syaraf dan peredaran darah. Zat aditif ini juga bersifat karsinogen, yang dapat memicu Kanker Paru yang mematikan.
Lain lagi dengan karbon monoksida. Karbon menoksida akan mengikat hemoglobin dalam darah, berpotensi membuat darah tidak mampu mengikat oksigen.
Efek Sosial
Banyak sekali orang yang akan terganggu dengan bau rokok, apalagi asap rokok. Mereka orang-orang yang tidak merokok pasti akan sangat terganggu dengan bau asap yang mengepul itu. Apalagi para ahli hisap itu seringkali tidak mau tahu terhadap lingkungan yang sudah dicemarinya itu. Saya sering melihat para ahli hisap tidak tahu diri itu dalam kasus-kasus seperti merokok diruang ber ac, merokok dikendaraan umum, merokok difasilitas public dan sebagainya. Mestinya mereka berusaha menyadari bahwa efek perokok pasif (orang yang tidak perokok tapi senantiasa menghisap asap perokok) akan jauh lebih berat daripada perokok aktif (perokok).
Efek Budaya
Saya sering menjumpai anak-anak usia sekolah sudah merokok, bahkan masih berpakaian sekolah juga tampil dengan gaya merokok. Merokok seringkali dicitrakan sebagai dewasa, gentel, kuat dan gengsi lainnya. Ini tentu tidak benar. Namun demikian, kebiasaan merokok bagi anak-anak seringkali dicontohkan melalui orang tua yang merokok di rumah atau didepan anaknya, melalui pak guru yang merokok di lingkungan sekolah, maupun juga pengaruh dari teman dan iklan di media massa.
Efek Ekonomi
Bagi mereka para perokok tentu ada akibat tertentu dari kebiasaannya, termasuk dana khusus untuk beli rokok. Banyak di antara perokok sesungguhnya bukan dalam kalangan orang yang berkelebihan secara ekonomi. Seringkali mereka bahkan memilih untuk merokok saja dari pada makan, tentu ini bila kadar keuangan pas-pasan. Apalagi untuk anak-anak mereka pasti belum isa cari uang, sehingga uang saku dari orang tualah yang dipakai beli rokok.
Kiat Berhenti Merokok
Saya tidak mungkin dapat mengeksplorasi bahaya merokok satu persatu. Namun yang jelas adalah bahwa merokok itu adalah kebiasaan negative, karena didalam merokok ada beberapa sisi negatifnya. Bahwa orang yang mengatakan merokok itu ada manfaatnya, itu tidak dapat dipakai sebagai alasan mainsteam. Saya yakin, bila mereka para ahli hisap itu berhenti pun, saya yakin produktifitasnya akan meningkat, badan terasa sehat dan manfaat yang lain.
Di sini, saya perlu berbagi mengenai pengalaman saya berhenti merokok. Karena menurut saya tidak penting bicara halal haram. Saya berhenti merokok sudah sejak tujuh tahun yang lalu. Sebelumnya saya adalah seorang perokok. Dulu, saya sehari maksimal menghabiskan 1 bungkus rokok. Saya berpengalaman merokok sejak di Madrasah Tsanawiyah, awalnya coba-coba, termasuk mencoba sisa rokok tamu di asbak. Selama saya merokok itu saya telah pernah mencoba banyak produk rokok, dari rokok kretek, rokok filter, sampai rokok putih. Di antara macam rokok itu, yang paling sering saya hisap adalah rokok gudang garam surya.
Di masa kuliah, timbul kesadaran saya untuk berhenti merokok. Namun ternyata upaya menstop rokok itu teramat sulit. Saya pernah tiga kali berhenti merokok, namun ternyata berhentinya tidak lama, alias gagal. Usaha pertama, saya sempat berhenti selama 3 bulan, setelah itu saya kembali lagi merokok. Usaha kedua, saya sampai bertahan selama 4 bulan. Sedangkan yang ketiga, alhamdulillah saya mencapai prestasi berhenti selama 8 bulan. Pertanyaannya, kenapa saya selalu gagal?. Kegagalan yang saya alami adalah semata-mata karena coba-coba, istilahnya mentang-mentang sudah berhenti 8 bulan lalu kalau hanya coba sebatang bareng teman tidak akan berpengaruh terhadap niat berhenti.
Ternyata, teman-teman perokok juga juga punya pengaruh besar buat kembalinya kebiasaan buruk merokok. Ya, bisa saja tidak terpengaruh, semua tentu tergantung pada seberapa besar niatan untuk tidak sekali kali mencoba merokok.
Saya baru berhasil berhenti sampai saat ini ketika didukung oleh istri. Saya melihat bahwa istri saya tidak suka bau rokok maka saya merasa ada amunisi baru untuk mengingatkan saya mengenai kebiasaan buruk itu.
Lalu apa rahasia untuk bisa berhenti merokok?. Sepanjang pengalaman saya, saya melakukan beberapa hal sebagai berikut:
1. Penyadaran akan sisi negatif rokok
Kalau kita hendak memulai sesuatu, termasuk ingin berhenti merokok, tentu sayang harus dilakukan adalah penyadaran dalam hati bahwa merokok itu tidak bermanfaat dan banyak unsur negatifnya. Sadar sepenuhnya dalam hati, kuatkan tekad dan berusahalah membuat motifasi diri untuk berhenti. Oleh karenanya, banyaklah membaca informasi mengenai bahaya merokok, berkumpul dan diskusikanlah tentang efek merokok dengan orang yang tidak merokok. Karena kalau bicara dengan perokok, pasti yang dikatakan adalah bahwa merokok itu tidak beresiko.
2. Buanglah rokok anda
Ketika sudah ada niatan kuat untuk stop merokok, maka buanglah rokok yang anda beli dengan sekuat tenaga dan emosi. Nyatakan sambil membuang rokok, bahwa ada kebencian yang kuat padanya. Betapapun rokok satu bungkus itu baru terhisap satu, buanglah. Namun, kalau masih sayang membuang rokok, berarti kita belum siap berhenti merokok. Yah, bolehlah kalau mau dikasihkan teman yang masih perokok, bila dianggap membuang rokok itu mubazir. Namun yang penting adalah, nyatakan kebencian itu.
3. Buat pengumuman
Kalau sudah selesai membuang rokok, maka buatlah pengumuman kepada sebanyak-banyaknya teman anda bahwa saya berhenti merokok. Tidak perlu malu. Ini bermanfaat untuk kita, ketika kita ketahuan merokok akan diingatkan atau kita akan digojlok oleh teman. Bahkan diantara teman itu pasti akan ada yang menguji kita, termasuk mengecilkan atau meremehkan usaha kita. Namun tetaplah pada niat, jangan terpengaruh.
4. Banyak minum air putih
Air putih akan mentralisir rasa asam dan berbagai rasa lain yang cenderung mendorong untuk merokok. Oleh karenanya jagalah mulut agar tetap stabil dalam rasa. Hentikan kopi, hentikan menyisakan rasa dalam mulut setelah makan atau minum. Resep mengunyah permen ketika ingin berhenti, menurut saya tidak tepat. Karena dengan rasa permen itu kita akan ingin merokok.
5. Berusahalah membenci bau rokok
Bencilah bau rokok. Ketika anda sudah berusaha berhenti anda lambat laun akan merasakan bagaimana tidak enaknya bau rokok. Bayangkan suatu asap yang keluar dari mulut seseorang yang mungkin mulut itu bau kemudian terhisap oleh kita. Sungguh jijik.
6. Berhenti sekarang juga
Tips berhenti merokok dengan mengurangi batangan yang dihisap menurut saya kurang tepat. Karena potensi gagalnya tinggi. Sudah wajar bahwa namanya nafsu merokok akan senantiasa ada, yang itu dikendalikan oleh nurani. Bisa saja yang sebelumnya sehari satu bungkus besok hari dikurangi setengah bungkus perhari dan seterusnya. Namun seringkali ini terlalu lama dan kita menggantungkan nafsu pada suatu keadaan yang tidak tegas.
7. Bersabar
Merupakan suatu tantangan tersendiri ketika harus berhenti merokok. Seolah hari terasa panjang karena tidak merokok. Namun lakukanlah dengan sabar, karena sekali mencoba hisap lagi akan berpotensi berlanjut dan gagal. Nafsu atau kecanduan itu akan hilang seiring hilangnya nikotin-nikotin yang melekat dalam tubuh dan darah.
Pesan saya, kalau sudah ada niat, lakukan, sekarang juga!

Harlah NU ke 83 yang Kurang Meriah

2009-02-08T02:13:00.000-08:00

Oleh: M. Afif Hasbullah

Nahdlatul ’Ulama (NU) merupakan organisasi keagamaan terbesar di tanah air. Di antara para pengamat ada yang memprediksikan bahwa keanggotaan NU mencapai 60 juta orang, ada pula yang menyampaikan dugaan hingga 80 juta orang. Tidak ada sensus memang, namun jumlah itu adalah merupakan taksiran ketika Partai NU menduduki kursi pemenang nomor 3 pemilu tahun 1955. Ketika itu Partai NU mendapat raihan 18 persen suara.
Organisasi besar ini didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 Masehi yang bertepatan 16 Rajab 1344 Hijriyah, 83 tahun yang lalu. Sebaran pengikutnya tidak hanya di Jawa saja namun seantero Nusantara. Karena tidak ada data valid yang pasti, sebagaimana data KTP, keanggotaan NU biasanya dipantau dari realitas ritual ibadah yang dipraktekkan oleh kaum muslimin. Dulu, NU memang didirikan untuk membentengi aqidah Islam ala Ahlussunnah wal Jamaah dari pengaruh Islam Wahabi yang melanda di Nusantara, setidaknya inilah salah satu semanagt kebangkitan ulama ketika itu.
Sebagai Ormas keagamaan yang besar, NU ternyata banyak dianggotai dari Jawa, sebagian Sulawesi, sebagian Kalimantan, dan sebagian di Sumatera. Tetapi populasi utama ada di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Oleh karenanya maka tidak heran, bahwa geliat kaum nahdliyin (untuk menyebut warga NU) di luar Jawa bila dibanding dengan syiar yang ada di Jawa masih cukup jauh proporsinya. Artinya bahwa NU di Jawa lebih maju dibanding NU luar Jawa.
Hal ini mungkin diakibatkan oleh kurang solidnya NU luar Jawa, atau secara organisasi, NU kurang memberikan perhatian kepada luar Jawa. Ini bisa dibuktikan dari partai-partai yang didirikan atau difasilitasi oleh orang-orang NU amat sangat kurang bersaing dengan partai Islam lain di luar Jawa.
Walaupun demikian keadaannya, tidaklah mengurangi nilai bahwa NU merupakan organisasi besar. Walau mungkin secara sistem organisasi termasuk manajemen dakwahnya belum sebesar proporsi pengikutnya.
Sebagai Ormas besar, hendaknya NU juga dapat diperingati hari lahirnya dengan cara yang besar pula. Yakni suatu kemeriahan dan rangkaian kegiatan yang pada intinya adalah untuk menumbuhkan dan mempertahankan nilai-nilai pendiriannya. Selain itu, tentu saja sebagai wahana untuk senantiasa memperbarui strategi dakwah untuk kaum muslimin umumnya, dan Nahdliyin pada khususnya.
Peringatan hari lahir biasanya di NU diperingati dengan nama Harlah NU. Harlah ini ada yang memperingati dengan hitungan hijriyah, namun ada pula yang memperingati dengan hitungan kalender masehiyah. Kalau hitungan hijriyah dipakai, maka pada tahun 2008 ini NU telah berulang tahun yang ke 86, namun bila yang digunakan adalah kalender masehiyah, maka tahun 2008 ini NU sudah berharlah yang ke 83.
Tentu dengan harlah yang ke 83 beberapa hari lalu patutlah diucapkan Selamat Harlah yang ke 83, dengan iringan ucapan semoga NU senantiasa berkhidmah untuk agama, bangsa dan negara.
Harlah Kurang Semarak
Sebagai organisasi besar sudah sewajarnya NU memperingati hari lahirnya dengan semarak dan gegap gempita. Mungkin bisa saja dengan cara yang sederhana demi efektifitas dan efisiensi, baik dana maupun kepedulian akan kondisi krisis. Namun, yang terjadi pada tahun 2009 ini harlah NU kurang kelihatan semarak seperti tahun sebelumnya. Di tahun 2008 harlah NU cukup semarak, ketika itu dicanangkan sebagai Harlah Semesta. Baik di tingkat pusat maupun daerah kelihatan semua bergerak menunjukkan eksistensi dan kebesaran organisasi NU. Di tingkat pusat (PBNU) digelar puncak acara di Stadion Gelora Senayan, dengan dihadiri seluruh petinggi negara dan diramaikan dengan atraksi-atraksi dari beberapa daerah di Indonesia. Ketika itu, di Jawa Timur sendiri juga sangat meriah sekali, termasuk sampai ranting.
Namun pada tahun 2009 ini, nampaknya kurang ada greget untuk memperingati harlah tersebut. Dari liputan media massa juga hampir tidak kelihatan. Kami mengamati sampai di tingkat kabupaten sekalipun, kegiatan yang merangkai dalam peringatan harlah itu sendiri kurang menonjol.
Padahal sesungguhnya potensi NU yang sedemikian besar, dengan beberapa badan otonom, lembaga dan lajnah, sudah lebih dari cukup untuk memeriahkan kegiatan tersebut. Mestinya NU tidak boleh kalah semarak dengan Ormas Islam lain yang melaksanakan peringatan harlah atau miladnya.
Coba saja, setiap organ dibawah NU masing-masing mengadakan kegiatan, pasti akan sangat ramai. Belum lagi kalau tiap organ yang mengadakan itu berdasarkan tingkatan, misalnya tingkat ranting, tingkat mwc, tingkat cabang, sampai pengurus besar. Saya yakin akan lebih semarak lagi.
Kegiatan-kegiatan harlah itu diharapkan menyentuh persoalan-persoalan mendasar di masyarakat, misalnya yang di LP. Maarif mengadakan pelatihan atau workshop untuk guru, bisa pula Maarif mengadakan klinik sekolah bermutu dan lomba sekolah. Demikian pula yang fatayat, bisa mengadakan acara bakti sosial untuk keluarga miskin. Demikian juga untuk lembaga kesehatan di NU bisa mengadakan bakti sosial berupa pengobatan gratis dan konsultasi kesehatan.
Karena yang ditunggu oleh masyarakat pada NU sesungguhnya adalah sentuhan mereka pada kebutuhan riil masyarakat. Tidak hanya aktifitas yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan maupun perekonomian semata memang, namun sisi lain dakwah seperti halnya penataran dai maupun modin juga tidak boleh ditinggalkan.
Mari kita majukan image NU sebagai ormas keagamaan yang peduli dengan soal-soal masyarakat. Janganlah sampai image itu rusak, seakan-akan NU lebih suka politik yang pada akhirnya masyarakat terlupakan. Yang menjadi kecemasan dalam diri saya, semoga harlah yang kurang semarak itu tidaklah karena ghiroh yang menurun atau alasan tidak adanya dana. Saya yakin, di belakang sana para jamaah NU rela masih senantiasa rela mengorbankan apa saja yang mereka punya. Sekarang persoalannya tinggal bagaimana elit (pengurus) NU memanage jamiyah dan menggerakkan jamaah.

Wajah-wajah Demokrasi

2009-02-05T05:12:00.000-08:00

Oleh: M. Afif Hasbullah

Demokrasi adalah merupakan sistem penyelenggaraan negara yang paling banyak digunakan sebagai model tata pemerintahan dewasa ini. Demokrasi merupakan salah satu sarana untuk pencapaian tujuan rakyat dalam suatu negara. Oleh karenanya demokrasi sesungguhnya hanyalah merupakan suatu alat dalam praktik untuk mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran, kedamaian, keamanan, dan tentu keadilan bagi seluruh rakyatnya.
Sebagai suatu alat, demokrasi juga berdampingan dengan model sistem penyelenggaraan negara yang lainnya, baik monarki, totaliter, revolusioner dan lain-lain. Sebagai suatu alat, maka rakyat suatu negara atas dasar konteks historis dan geografis serta politisnya adalah yang paling absah untuk menentukan atau menyukai suatu bentuk sistem politik.
Ada suatu bangsa yang merasa pas kalau sistemnya revolusioner, ada yang lebih sepakat dengan demokrasi, atau bahkan tidak jarang yang merasa puas dengan sistem monarki. Puas atau tidaknya rakyat suatu bangsa sangat tergantung dari kesejahteraan dan keadilan yang dinikmati oleh mereka. Oleh karenanya, tidak heran dalam upaya pencapaian suatu kondisi yang layak dan memuaskan, sejarah suatu bangsa akan melalui proses panjang untuk pencarian jatidirinya. Ideologi apa yang di pakai, sistem ekonomi seperti apa yang hendak dianut, bahkan juga model tata pemerintahan bagaimana yang hendak diaplikasikan.
Amerika Serikat dalam keadaannya saat ini telah menempuh perjalanan panjang demokrasi, mungkin hingga 200 tahunan. Ada juga suatu negara yang dapat mendampingkan demokrasi dengan monarki yang masih dipegang kuat, misalnya Inggris dan Australia. Ada juga suatu negara di Afrika yang asalnya sistem monarki kemudian ada kudeta yang ingin mendudukkan pemerintahan demokratis, namun beberapa tahun kemudian kembali sebagai monarki. Semua itu tidak lain adalah kehendak rakyat yang menginginkan sistem dan pola apa yang akan dipakai.
Namun demikian, hingga kini memang sistem demokrasilah yang paling banyak diminati. Karena demokrasi lebih banyak memberikan peluang besar untuk tiap warga negara ikut bersuara dan berserikat. Termasuk pula membuka ruang luas kepada siapapun warganya untuk ikut ambil bagian dalam proses penyelenggaraan negara, memilih dan dipilih.
Walaupun sistem demokrasi telah menjadi yang paling banyak dipakai di dunia, namun ternyata aplikasi dari demokrasi sendiri sangat variatif. Varian aplikasi demokrasi itu tidak lain juga merupakan upaya untuk mengkontekskan demokrasi dengan keadaan yang ada di masing-masing negara. Kontrak sosial di antara warga, termasuk pula negosiasi politik sebagai suatu bentuk kesepakatan, baik itu antar elit-elit, maupun elit dengan warga akan menjadi pertimbangan utama dalam rangka perumusan konsep demokrasi di masing-masing negara.
Demokrasi di Amerika tentu berbeda dengan demokrasi di Korea Utara. Demokrasi di Jerman Timur tentu berbeda dengan yang berlaku di India. Inilah nampaknya, demokrasi sering dijadikan jargon dalam rangka untuk mengukuhkan suatu pemaknaan demokrasi yang idealitasnya adalah suara rakyat dan keinginan rakyat.
Tidak hanya di negara-negara asing tersebut, di Indonesia pemaknaan demokrasi ternyata juga sangat bervarian. Era kemerdekaan, hingga tahun 1959 Indonesia memakai sistem demokrasi liberal. Ketika itu partai-partai dengan sedemikian banyaknya. Saking bebasnya berpolitik ketika itu, partai-partai saling bersaing dengan idenya dan saling kritik satu sama lain. Walaupun mereka menginginkan kebaikan untuk negara baru Indonesia, namun sebagai akibat dari sistem yang belum tertata dengan baik, kabinet parlementer saat itu sangat sering berganti-ganti. Sehingga mengakibatkan, kondisi negara tidak kunjung stabil, karena energi banyak tercurah ke soal-soal politik.
Demikian pula, ketika era Orde Lama di mana kebebasan terpasung, hak-hak berpolitik dari rakyat dibatasi, termasuk pula banyaknya pembubaran partai politik yang mana mengakibatkan pola kekuasaan tersentralisasi ke struktur presiden. Era ini pun menurut penggagasnya yakni Presiden Soekarno juga disebut dengan demokrasi, yakni demokrasi terpimpin. Soekarno ingin rakyat solid dulu di bawah kepemimpinannya, mengkonsolidasikan kekuatan untuk beberapa agenda perjuangan yang harus diatasi. Misalnya penguatan ekonomi, pemertahanan NKRI dan termasuk pula sebagai suatu strategi konsolidasi antar kekuatan-kekuatan bangsa dalam menghadapi ancaman luar. Bahkan kata Soekarno ketika itu, buat apa berdemokrasi, atau berperilaku liberal kalau rakyat kelaparan.
Ketika era Orde Baru dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto, demokrasi lagi-lagi masih merupakan pilihan sistem penyelenggaraan negara Indonesia. Dengan suatu upaya untuk mengawinkan dan membuat sinergis antara demokrasi dengan konteks ke indonesiaan, ketika itu diaplikasikan yang namanya Demokrasi Pancasila. Namun, dalam perjalanannya yang terjadi adalah demokrasi semu yang formalistis. Yakni prosedur-prosedur demokrasi dipenuhi dan diberikan landasan hukum. Walaupun prosedur-prosedur itu telah diatur sedemikian rupa dengan suatu hegemoni kekuasaan dari sekelompok pihak yang berkuasa ketika itu. Partai diadakan, namun disederhanakan menjadi tiga. Pemilu diselenggarakan rutin, namun penuh kecurangan dan rekayasa. Struktur pemerintahan sebagai suatu unsur pembagian kekuasaan ada, namun semuanya secara hegemonik tunduk pada kuasa presiden. Tiada check and balancies dalam penyelenggaraan negara. DPR, MPR, BPK, dan MA semua seolah manut pada Presiden.
Di era reformasi ini, yang juga dikatakan era demokrasi. Nampak sekali tidak sama penerapannya dengan penyebutan demokrasi pada era-era sebelumnya. Di era ini, kita tidak pernah lagi menyebut demokrasi Pancasila, sebutan demokrasi liberal pun tidak pernah terdengar. Nampaknya, di era sekarang sudah tidak diperlukan lagi kata sifat yang mungkin justru membingungkan.
Sekarang kebebasan dalam politik luar biasa sekali. Check and Balancies sudah mulai diterapkan dengan baik dalam lembaga-lembaga negara. Parpol bebas berdiri, suara rakyatpun dihargai one man one vote. Caleg sudah tidak memakai nomor urut. Otonomi daerah sudah lebih luas diberikan. Ada pembagian dana yang jelas antara pusat dan daerah dan sebagainya.
Semangat ini harus diapresiasi sebagai suatu upaya dalam rangka mewujudkan demokrasi di Indonesia yang paling dirasa pas dan memenuhi harapan orang banyak. Suatu dinamika ide yang senantiasa memperbarui yang lama yang kurang baik dan mencari sesuatu yang baru yang lebih menjanjikan. Walaupun tetap harus senantiasa berakar pada jati diri bangsa. Sejarah telah membuktikan itu semua, oleh karenanya demokrasi Indonesia sudah seharusnyalah dibangun oleh orang Indonesia sendiri dan tidak menjiplak negara lain. Untuk itu mari kita iringi mau kemana demokrasi kita ini.

Dari Kesadaran Merek sampai Kritik Pengurusan Merek

2009-02-02T03:22:00.000-08:00

Oleh: M. Afif Hasbullah

Merek merupakan suatu penamaan atau identitas suatu produk, baik berupa kata-kata, angka, gambar, warna-warna, maupun perpaduan kombinasi yang meliputi kata, angka, maupun gambar. Fungsinya untuk membedakan suatu produk tertentu dengan produk lainnya, agar tidak mempunyai kesamaan yang mengakibatkan sulitnya membedakan antara produk milik kita dengan produk orang lain.
Dalam kaitannya dengan pentingnya merek ini, saya pernah mempunyai pengalaman mengenai betapa strategisnya merek ini dalam kaitannya dengan pemasaran atas produk yang telah kita hasilkan. Suatu ketika, kira-kira awal tahun 2006, saya diberikan informasi oleh seorang dokter yang juga teman saya. Ia bercerita bahwa di salah satu pondok pesantren di Jawa Timur akan mendirikan suatu perguruan tinggi dengan nama Universitas Islam Darussalam yang disingkat UNISDA. Universitas ini didirikan sebagai pengembangan atas perguruan tinggi yang sebelumnya sudah ada, yakni sebuah institut agama Islam. Mendengar informasi semacam itu, saya mengucapkan terimakasih pada pak dokter yang sudi memberikan kabar pada saya. Pada satu hal saya memberikan apresiasi dan kebanggaan atas terus berkembangnya perguruan tinggi Islam, sebagaimana saya cukup apresiatif atas kemajuan dan berkembangnya lembaga-lembaga pendidikan Islam dalam bentuk penambahan jenis sekolah maupun peningkatan kualitas. Namun yang lebih menjadi perhatian saya atas khabar tersebut adalah nama Universitas yang didirikan sama persis dengan universitas yang saat ini saya kelola, ya UNISDA. Kesamaan nama ini memang bukan dalam kepanjangannya, namun bagaimanapun nama singkatan juga merupakan nama yang juga mempunyai image tersendiri. Justru dengan nama singkatan itulah suatu perguruan tinggi seringkali disebut. Nama singkatan juga melalui sebuah penciptaan, perenungan dan prediksi agar supaya mudah diucapkan, mudah diingat, dan tentu berbeda dari nama singkatan lain. Itulah kira-kira yang dibayangkan oleh seorang pemberi nama.
Dalam cerita lain. Setelah saya mendapat informasi akan berdirinya suatu perguruan tinggi dengan nama yang sama dengan yang saat ini saya kelola, saya akhirnya mencoba untuk mendapatkan informasi lanjutan dari media internet. Betul saja, ternyata juga saya temukan nama singkatan yang sama dengan perguruan tinggi saya. Di perguruan tinggi luar pulau itu, ada suatu sekolah tinggi yang berencana mengembangkan menjadi universitas dengan singkatan UNISDA pula. Hal ini kemudian semakin membuat keyakinan diri saya untuk membuat suatu langkah menyelamatkan suatu identitas khas yang telah kami miliki hampir sejak dua puluh tahun yang lalu.
Saya jug tidak habis pikir, kenapa ada suatu perguruan tinggi yang membuat nama yang sama dengan UNISDA Lamongan. Apakah nama UNISDA itu dianggap cukup memenuhi syarat pembuatan suatu nama sebagaimana keterangan saya di atas. Saya sama sekali tidak akan membuat prasangka bahwa mereka membuat kesengajaan. Saya hanya cukup menduga bahwa ketika mereka mereka-reka untuk membuat singkatan, yang paling mudah dan enak diucapkan adalah UNISDA. Saya juga menduga, mereka tidak berusaha melihat daftar perguruan tinggi di buku direktori perguruan tinggi, kalau saja nama yang mereka bikin sudah ada yang memakai.
Pentingnya Merek
Dari pengalaman tersebut, saya kemudian berusaha untuk segera mendaftarkan nama Universitas Islam Darul ’Ulum (Unisda) berikut logonya ke Direktorat Hak Atas Kekayaan Intelektual. Melalui Yayasan selaku badan penyelenggara diusulkanlah pendaftaran Hak Merek yang kami ciptakan. Badan penyelenggara UNISDA mempunyai maksud, tentu saja untuk melindungi nama perguruan tinggi kami dari suatu kesamaan dengan nama perguruan tinggi lain.
Merek adalah salah satu hak intelektual yang dilindungi oleh undang-undang, selain hak cipta dan hak paten. Sebagai suatu kekayaan intelektual maka hak atas merek mempunyai nilai yang dapat dihitung sebagai suatu asset. Ia dapat dinilai dengan uang, ataupun juga bahkan tidak dapat dinilai dengan suatu jumlah nominal uang tertentu. Tapi yang pasti hak atas merek bukan sama sekali tidak ada harganya, yang dapat dipakai orang di sana maupun di sini tanpa ada ijin dari pemegang haknya yang sah.
Betapa kasihannya seorang penemu desain batik, ia seorang pengrajin Usaha Kecil Menengah (UKM), yang desain batiknya kemudian dengan mudah diproduksi oleh pihak lain (termasuk orang asing), hanya gara-gara ia tidak tahu atau tidak menyadari bahwa suatu ciptaan harus didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) agar ciptaannya dilindungi. Seringkali hasil ciptaan pengrajin UKM semacam itu dibajak oleh orang lain, yang tentu pembajak tersebut tidak memberikan suatu royalti atas barang bajakannya. Di sisi lain, pembajak-pembajak semacam itu pabriknya lebih canggih dan distribusi jualnya lebih luas. Sementara UKM hanya mengandalkan produksi manual dan market yang terbatas.
Demikian pula, betapa ruginya seorang pengusaha garmen (pakaian jadi) yang mereknya dibajak oleh pengusaha lain. Tidak hanya mereknya yang dijiplak, desainnya sekalipun juga ikut di tiru. Persis memang. Padahal, apabila si pembajak mengeluarkan produk yang kualitasnya lebih jelek dari yang dimiliki oleh yang dibajak, maka hal ini akan berkonsekwensi buruk pada kepercayaan konsumen terhadap produk-produk pemilik merek yang sah. Karena produk pembajak dianggap oleh konsumen sebagai produk sah pemilik merek.
Oleh karena itulah, maka merek menjadi penting. Di samping itu, dengan suatu pendaftaran hak atas kekayaan intelektual yang kita miliki, maka produk intelektual kita, apapun bentuknya, akan dilindungi oleh undang-undang. Hanya pemegang hak lah yang berhak untuk memakai nama itu, kecuali pemegang hak memberikan kewenangan orang lain untuk turut mengambil hak atas merek maupun ciptaan kita.
Pendaftaran Merek yang Lama
Suatu karya intelektual seyogyanya segera di daftarkan agar sebagai pemegang hak kita dilindungi. Oleh karena itu, apapun karya kita baik itu pemikiran ilmiah, penemuan ilmiah, ciptaan seni, aransemen lagu, karya sastra, merek dagang, maupun penemuan atas suatu teknologi dan rekayasa, semua sudah selayaknya didaftarkan.
Banyak sekali kasus-kasus HAKI di Indonesia, di mana hasil karya budaya anak bangsa didaftarkan oleh pihak-pihak asing di luar negeri. Baik lagu, desain batik, desain ukiran, makanan, alat seni tradisional, maupun tari-tarian, yang semuanya adalah kekayaan milik bangsa Indonesia. Kita seringkali terkaget-kaget dan emosional ketika suatu karya intelektual anak bangsa kemudian dipertontonkan, bahkan diperjual belikan oleh bangsa asing untuk mendapatkan keuntungan.
Namun pada sisi lain, seringkali kita tidak menyadari pentingnya pendaftaran hak intelektual yang kita punyai. Kita kurang protektif, dan kita menganggap bahwa semua aset seni budaya, termasuk karya ciptaan kita tidak perlu dilindungi sedemikian rupa. Padahal bangsa asing, sudah banyak sekali melihat potensi-potensi kekayaan intelektual dirinya untuk didaftarkan.
Inilah nampaknya yang harus kita tiru dari bangsa asing. Menjadi sadar akan kekayaan intelektual yang dikaruniakan Tuhan kepada kita untuk dihargai dan dilindungi, kekayaan intelektual itu bahkan tidak kalah dengan kekayaan yang bersifat fisikal semata, seperti tanah, mobil, emas dan sebagainya. Intelektual manusia, disitulah letak kekayaan yang sesungguhnya. Mulai dari ide, gagasan, pemikiran lah semua kemajuan dapat dicapai. Tanpa berfikir, tanpa berusaha selalu menemukan ide dan gagasan, mustahil dinamika kehidupan akan tercipta. Semua orang yang sukses pasti meletakkan ide dan gagasannya dalam posisi yang amat penting. Gagasan itu tentu harus diupayakan pelaksanaannya, agar mewujud dalam kenyataan.
Berkaitan dengan hal itu, sosialisasi dan diseminasi tentang pentingnya perlindungan HAKI telah dilakukan oleh pemerintah yang berwenang, disamping itu di beberapa perguruan tinggi juga telah dibuka pusat-pusat HAKI, bahkan di fakultas hukum mata kuliah HAKI saat ini sudah menjadi mata kuliah penting. Pada bagian lain, konsultan HAKI sudah mulai didayagunakan sebagai sentra konsultasi dan pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan perlindungan HAKI.
Namun, ternyata pengurusan HAKI (termasuk merek) memakan waktu yang amat lama. Kalau menurut undang-undang untuk merek saja hanya memakan waktu 14 bulan. Tetapi dalam kenyataan, sebagaimana pengalaman saya, pengurusan ini memakan waktu 2,5 tahun.
Di samping itu, untuk pembiayaan barangkali akan terasa mahal bagi mereka para pengusahan kecil. Di mana untuk pengurusan hak cipta dikenai biaya Rp. 200,000, jika pengusaha kecil itu adalah pengusaha batik yang sering membuat desain batik, maka tinggal mengalikan saja dengan jumlah desain yang dihasilkan.
Hal lainnya yang juga membuat kesulitan dalam pengurusan HAKI ini adalah kurang optimalnya penggunaan Teknologi Informasi untuk pengurusan dan pemantauan kemajuan suatu aplikasi pendaftaran. Seyogyanya teknologi informasi dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, apalagi di era saat ini dipastikan sangat mudah untuk mengakses internet. Diharapkan dengan penggunakan suatu sistem informasi yang baik akan dapat menghubungkan aplikan (pemohon hak) dengan ditjen HAKI dengan lebih lancar.
Perbaikan Layanan
Dari pengalaman saya mengajukan pendaftaran merek, saya merasa bahwa pelayanan dari Ditjen HAKI perlu diperbaiki. Poin-poin penting yang sebaiknya mendapat perhatian adalah: pertama, mengenai waktu penyelesaian, tentunya semua pemohon berharap agar prosedur operasional standar pelayanan sebagaimana tersebut dalam UU HAKI dapat dilaksanakan. Karena akan sangat tidak baik sebuah departemen hukum tapi selalu tidak patuh pada hukum. Kedua, pemakaian IT sebagai sistem pendaftaran agar diterapkan, karena dengan sistem komunikasi semacam ini diharapkan proses dapat dipantau oleh pemohon dan publik itu sendiri, khususnya untuk hak-hak intelektual yang telah mendapat perlindungan. Ketiga, untuk pembiayaan bagi UKM hendaknya ada perlakuan khusus, misalnya penerapan discount dan insentif tertentu.

“Membunuh Waktu” sekaligus Mendayagunakan Waktu

2009-01-27T01:01:00.001-08:00

Oleh: M. Afif Hasbullah

Jum’at lalu (23 Januari 2009), pagi-pagi sekali sekira pukul 03.15 segera saya bergegas untuk mandi dan berkemas untuk menuju bandara Juanda. Pagi buta itu, saya berangkat menuju Jakarta dengan pesawat Mandala paling pagi, yakni pukul 06.00 persis. Kalau maskapai lain, biasanya suka telat-telat. Oleh karena itulah saya pilih Mandala, biasanya tepat waktu. Selain itu dengan pengalaman terbang sebelum-sebelumnya, apalagi dengan perbaikan manajemen di Mandala, cukup dapat dirasakan pelayanan penumpang dapat ditingkatkan. Termasuk dengan armadanya yang masih tergolong baru dan nyaman yakni Airbus A320.
Sepagi itu saya berangkatdengan tujuan agar beberapa pekerjaan selama di Jakarta bisa selesai dalam waktu sehari. Apalagi hari jum’at, kata orang hari pendek (padahal semua hari sama, 24 jam), maka saya berupaya untuk menyelesaikan semua tugas pada hari itu, tidak usah menginap. Tiket Pulang Pergi pun sudah saya pegang. Takut kehabisan tiket kalau belinya di Jakarta. Apalagi dengan kemungkinan macet dan hujan deras di Jakarta, saya memang jadi tidak ada pilihan untuk tidak berangkat pagi-pagi. Bahkan pulangnya pun saya ambil pesawat yang agak malam yakni pukul 20.20. Maksud saya biar tidak terburu waktu.
Perjalanan kali ini, saya hendak menuju ke beberapa tempat, yakni Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual(HAKI) di Jalan Daan Mogot KM 24, setelah itu saya baru ke Dikti di dekat Gelora Bung Karno Senayan. Sebelum beli tiket sebetulnya ada rencana ketiga, yakni menuju Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) untuk mendaftarkan ISSN buat jurnalnya Fakultas Ekonomi Unisda. Namun karena pengurusan ISSN itu sudah saya daftarkan melalui internet dua hari sebelumnya, jadi saya tidak perlu lagi ke kantor LIPI di Gatot Subroto itu.
Setiba di Bandara Soetta Cengkareng,sekira pukul 07.15, saya bergegas sarapan lebih dahulu di salah satu restoran di lingkungan bandara. Maklum, dari rumah hanya minum teh hangat saja,perut sudah keroncong.
Setelah makan, saya cari taksi saja menuju Daan Mogot untuk mengambil sertifikat merek atas nama Unisda. Syukur alhamdulillah perjalanan lancar, sehingga sampai di Daan Mogot kira-kira baru pukul 09.00 pagi. Proses pengambilan sertifikat merek itu pun juga tidak makan waktu lama, hanya 10 menitan.
Segera setelah dapat sertifikat saya cari angkot ke jurusan Terminal Kalideres. Cukup tiga ribu sudah sampai di terminal itu. Langsung ganti angkutan menuju Senayan. Saya pilih naik busway saja, selain cepat juga murah. Cepat, karena busway punya jalan sendiri. Murah, karena tarip dari kalideres sampai Halte Gelora Bung Karno Senayan, dekat dikti itu, hanya Rp. 3500. Bayangkan kalau naik taksi udah habis berapa itu.
Perjalanan dari Daan Mogot hanya perlu waktu kira-kira 40 menit. Turun busway saya jalan sedikit ke Gedung dikti yang persis bersebelahan dengan Hotel Atlet Century. Di sana saya segera menuju lantai 6 tempat Direktorat Kelembagaan berkantor. Ternyata, Pak Darsono yang ingin saya temui belum datang. Beliau baru datang sekira pukul 11.30.
Setelah ketemu dengan Pak Dar, saya menuju masjid Depdiknas untuk menunaikan sholat Jum’at.Khotib Jum’at itu berkhotbah mengenai penyerbuan Israel ke Palaestina. Kata Khotib, Israel memang bangsa yang selama sejarah dunia senantiasa membuat onar. ”Banyak nabi diturunkan ke bangsa Israel, namun bangsa Israel tetap kembali membangkang dengan syari’at Allah”, demikian khotib tegas menyampaikan.
Jum’at itu di Masjid Depdiknas, infaq masjid akan disumbangkan ke warga muslim Palestina. Saya melihat kotak amal banyak ditambah dibandingbeberapa Jum’at lainnya yang saya sempat Jum’atan di sana.
Sekira pukul 13.00 siang, saya menuju Senayan City. Saya ingin menghabiskan waktu dengan kegiatan yang tidak membosankan. Waktu saya di Jakarta masih beberapa jam lagi. Kalau harus bengong, sungguh membosankan. Pada sisi lain, kalau mau bertemu beberapa kolega saya belum ada janji. Mau ketemu tokoh-tokoh, juga belum ada janji ketemu. Jadi saya putuskan saja ke Mall yang ada di sekitar senayan itu.
Di senayan City itu ada beberapa tujuan saya untuk ”membunuh waktu”. Tujuan pertama makan siang di Restoran Sunda, kemudian ke Toko Growing Fun untuk membelikan anak-anak alat peraga pembelajaran matematika. Habis itu baru cari acara santai, yakni nonton film Burn After Read, yang dimulai persis ketika saya berada depan loket Bioskop XXI itu. Waktu masih juga terasa panjang ketika film sudah selesai, akhirnya saya ke toko buku Gunung Agung. Saya membeli beberapa buku untuk istri dan anak-anak. Selain itu saya beli CD mengenai ESQ. Saya memang tidak pernah melewatkan untuk melihat-lihat buku baru di toko buku di kota yang saya kunjungi.
Kira-kira pukul 16.30 Sore, saya bergegas menuju Plaza Senayan City, cari taksi yang membawa saya menuju ke Stasiun Gambir. Dari Gambir itulah saya biasa naik bus Damri menuju bandara Cengkareng.
Sehabis buka pintu taksi, sopir menyapa, ”mau diantar ke mana pak?”, ”ke Gambir”, jawab saya. ”Bapak sedang tugas di Jakarta?”, tanya Pak sopir kembali. ”Ya”, saya menjawab singkat. Namun sejurus kemudian saya berusaha memberi informasi tambahan mengenai keberadaan saya, karena saya sendiri merasa aneh, lagi kerja kok di Mall. Saya membatin demikian. ”Saya tadi ”membunuh waktu” Pak Sopir”. Pak Sopir langsung menjawab, ”Pak, waktu kok dibunuh toh?, eman pak, saya saja kalau bisa waktu itu ditambah, biar saya lebih punya kesempatan untuk bekerja menambah penghasilan.” Ia pun melanjutkan,”Pak kalau bisa waktu dimanfaatkan sebaik-baiknya, jangan disia-siakan”.
Saya tertegun saja mendengar Sopir taksi berkata seperti itu. Saya jelaskan bahwa keberadaan saya di Mall bukan semata-mata hura-hura atau bersenang-senang. Karena toh, dari pada saya bengong menunggu pesawat saya. Mending cari kegiatan yang bermanfaat, ke toko buku dan cari alat belajar untuk anak-anak saya. Begitu saya sampaikan pada pak sopir.
Justru saya berangkat pagi-pagi dan langsung pulang sore untuk efisiensi waktu. Saya memang tidak pernah lama-lama kalau bepergian. Pada dasarnya saya orangnya selalu kangen rumah. Jadi kalau urusan beres pasti langsung pulang saja.
Diawali oleh kata membunuh waktu tadi, PakSopir menceritakan betapa beban berat hidupnya. Rumah masih ngontrak, bahkan katanya pada pagi hari itu mereka diancam oleh pemilik kontrakan untuk segera mengosongkan rumahnya. Untuk jaminan pengosongan, tabung gas untuk masyarakat miskin yang menjadi hak bapak sopir taksi tadi pun diambil (disita) pemilik rumah. Belum lagi, katanya ia habis sakit sehingga kulkas dan televisi pun terjual untuk biaya pengobatan. Dengan menghiba, dalam curhatnya bapak itu menceritakan bahwa pagi itu ia tidak tahu apakah di rumah anak istrinya sudah makan apa belum. Karena tabung gasnya disita.
Dari dialog dengan Pak Sopir itu mengenai waktu. Saya kemudian membayangkan bahwa betapa berharganya waktu bagi manusia.
Pentingnya Waktu
Betapa berharganya waktu, sampai-sampai waktu diibaratkan bagai pedang yang menghunus. Siapa yang memanfaatkan waktu dengan baik maka akan mendapat keuntungan dari waktu itu sendiri. Barangsiapa yang melenakannya, maka bersiaplah untuk kehilangan segalanya, karena waktu akan melibas kita.
Siapapun kita, apapun latar belakang kita. Semua butuh waktu. Untuk mempersiapkan keinginannya, untuk mencapai tujuannya, semua orang butuh waktu. Waktu menjadi terasa panjang dalam menunggu, waktu terasa membosankan dalam menanti janji yang tak ditepati, waktu terasa hilang terlewati begitu saja ketika seorang bengong tak karuan. Demikian pula, waktu dapat terasa cepat bagi sepasang kekasih yang dimabuk asmara. Waktu bisa terasa menegangkan ketika akan menghadapi ujian dan pertanggungjawaban.
Jadi, rasa dalam sebuah waktu akan mengikuti perasaan kita dalam memperlakukannya. Waktu dengan demikian sangat berguna dan berharga. Oleh karenaya, manusia musti memanfaatkan waktu yang berjalan untuk mencapai cita-cita dan keinginannya. Memanaj waktu menjadi penting. Berjalannya usia, dari detik sampai tahun adalah aset yang diberikan oleh Tuhan pada setiap manusia, manfaatkanlah itu, pergunakan sebaik-baiknya untuk mencapai hidup dalam kesejahteraan, ketentraman dalam bingkai ketakwaan.
Bertambahnya usia,bukanlah merupakan bentuk deretan panjang umur yang dengan pongah dibanggakan. Namun seiring dengan berjalannya waktu dan bertambahnya usia, hendaklah introspeksi. Muhasabah atas seberapa banyak kebaikan yang kita lakukan dan prestasi yang kita raih. Bukannya melupakan diri atas kesalahan dan kehilafan yang telah diperbuat selama ini.
Waktu kosong dan waktu yang belum terjadwal, hendaklah dimanfaatkan dengan baik. Mencari kegiatan positif adalah bentuk utama dari solusi atas tiadanya produktifitas pada suatu waktu yang kita punyai. Dari produktifitas waktu itulah,betapapun sedikitnya waktu, kalau seorang anak manusia memanfaatkan dengan optimal, di kemudian hari, pasti hasil nyata akan dicapai.
Apa yang saya lakukan dalam cerita perjalanan ke Jakarta tersebut di atas adalah upaya saya untuk memanfaatkan waktu. Bukan sama sekali untuk menghamburkan waktu. Menonton film tentu adalah merupakan bagian dari belajar kehidupan. Demikian pula membeli buku, bukanlah suatu aktifitas yang percuma. Itulah sedikit upaya saya yang dengan maksimal dapat berusaha memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, setidak-tidaknya menurut saya pribadi.
Istilah ”membunuh waktu”, bukan sama sekali kata yang harus dimaknai dengan membuang waktu. Tapi itu semata-mata adalah istilah saya dalam memanfaatkan waktu yang ada di depan saya namun belum ada kegiatan pasti. Saya berusaha memanfaatkannya, mengisinya dan mendayagunakannya untuk kepentingan saya dan keluarga. Setidaknya itulah salah satu timing di mana saya memanfaatkan waktu.
Sebagai penghargaan atas pertanyaan menyentil Pak Sopir tadi, saya hadiahkan untuknya ongkos argo taksi 3 kali lipat lebih banyak dari tarif yang ada. Hitung-hitung shodaqoh untuk faqir miskin. Bagaimana dengan anda? Saya yakin anda lebih baik lagi dalam ”membunuh waktu” yang ada!.

Simpati untuk Palestina, Kutukan untuk Israel

2009-01-17T19:08:00.000-08:00

Oleh: M. Afif Hasbullah

Serangan yang dilakukan oleh Israel sejak 30 Desember lalu sungguh telah menghancurkan sendi-sendi kemanusiaan. Betapa tidak, bahwa serangan yang dilakukan oleh tentara Israel pada Palestina telah benyak merenggut korban tak berdosa. Anak-anak dan perempuan tak tahu apa-apa, masyarakat sipil tak bersenjata terkena akibat dari serangan militer itu. Kekuatan yang tak berimbang, di mana muslim Pelestina dengan senjata maksimal roket diserang oleh kekuatan militer canggih Israel dengan persenjataan lengkap, mulai tank, helikopter, pesawat tempur, bahkan rudal yang mempunyai daya jelejah lebih unggul dari Palestina ia punya, termasuk kapal perang.
Agresi militer Israel sungguh merupakan kejahatan perang. Mereka melakukannya dengan tanpa menghiraukan hukum perang sebagaimana tercantum pada Konvensi Jenewa. Akibatnya selain keluarga tidak berdosa menjadi korban, juga fasilitas umum banyak yang menjadi korban. Dengan alasan bahwa aset-aset publik itu menjadi sarang dari pejuang Hamas Palestina, mereka menghalalkan segala cara untuk membombardir Masjid, Madrasah, Pasar maupun fasilitas umum lainnya.
Hari demi hari korban senantiasa bertambah. Bahkan hari ini sejak agresi Israel akhir Desember lalu sudah lebih seribu korban keganasan pasukan Israel. Muslim Palestina sebagai bangsa yang terjajah berusahan mempertahankan diri dan memperjuangkan tegaknya negara palestina di muka bumi. Namun disamping agresi Isreal yang kerap dilakukan itu, juga blokade bahan makanan dan kebutuhan pokok yang dilakukan oleh Israel terhadap akses keluar masuk barang kebutuhan hidup warga Palestina, menjadikan warga palestina semakin tersiksa, terhimpit dalam kesempitan. Akibatnya, obat-obatan tidak bisa masuk, bantuan sulit untuk ditembus, apalagi persenjataan, sangat lebih sulit untuk didapat oleh muslim Palestina.
Sungguh merupakan suatu kedloliman yang yang harus dikutuk. Sebagai sesama muslim, tentu kita di seberang lautan ini mempunyai kewajiban penuh untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Sesama muslim adalah saudara. Tidak ada pembedaan persaudaraan terbatas hanya pada warna kulit, jenis kelamin, kebangsaan, kewarganegaraan maupun agama dan kepercayaan sekalipun. Islam telah mengenalkan ummatnya dengan tiga bentuk persaudaraan, yakni ukhuwwah Islamiyyah, ukhuwwah wathoniyyah, dan ukhuwwah insaniyyah. Masing-masing bentuk persaudaraan itu mendorong agar muslimin dapat bersatu dalam satu barisan, yakni barisan persaudaraan sesama muslim, barisan persaudaraan sesama warga negara, dan barisan persaudaraan sesama manusia.
Islam adalah agama yang cinta perdamaian, agama yang mengajarkan kasih dan sayang antar sesama manusia. Demikian pula, sebagai orang Indonesia, negara ini sangat cinta damai, lihat saja dalam mukaddimah UUD 1945 di sana tegas disebut Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
Oleh karenanya menjadi jelas bagi kita, sebagai ummat Islam harus membantu mereka saudara kita di Palestina. Demikian pula, sebagai orang Indonesia. Dengan tetap nasionalisme Indonesia kita junjung tinggi, bantulah warga palestina untuk merdeka bebas dari penjajahan zionis Israel.
Lantas apa yang dapat dilakukan untuk membantu saudara kita di Israel. Sebagai suatu pandangan, maka ada beberapa hal yang mungkin dapat dilakukan:
1. membantu obat-obatan dan alat kesehatan
Membantu obat dan alat kesehatan termasuk mobil ambulance, sangat diperlukan di Palestina. Mengingat mereka sedang ada dalam kondisi luka-luka dan kritis sebagai akibat luka-luka perang yang emergency.
2. membantu bahan pangan
Dengan blokade Israel yang memutus mata rantai jalur pengiriman bahan pangan, tentu makanan pokok menjadi penting dikirim ke Palestina.
3. membantu sarana papan
Bom-bom yang membumi hanguskan fasilitas pribadi dan publik menjadikan mereka ada dalam pengungsian, karena tidak ada tempat berteduh lagi. Oleh karenanya perlu dibantu untuk pembuatan tempat pengungsian yang layak, dan nanti apabila perang sudah usai kita bantu dengan membangun kembali fasilitas publik dan rumah-rumah mereka.
4. membantu sumberdaya dana
Mungkin saja dari bantuan materi tersebut di atas, masih ada yang kurang cocok dengan kebutuhan hari demi hari. Maka ada baiknya pula bantuan itu diserahkan dalam bentuk fresh money, biarlah mereka membelanjakan untuk kepentingan yang mereka tentu lebih tahu.
5. membantu doa dan istighotsah serta qunut nazilah
Doa dan munajat kepada Allah mutlak harus senantiasa dipanjatkan oleh sesama muslim. Baik sudah menyumbang materi atau belum, semua harus berdoa untuk mereka para mujahid dan keluarganya.
Selain itu, hal-hal yang dapat pula di lakukan, namun tentu sangat beresiko terhadap keselamatan jiwa kita dan proses perdamaian yang sudah seharusnya terus didorong:
1. Mengirim persenjataan
Persenjataan memang dibutuhkan, namun mengirim senjata apabila tidak dapat mengimbangi atau di atas kekuatan persenjataan Israel, justru hanya akan memperlama perang, dan sorban juga akan semakin bertambah. Kalau mau kirim senjata harus lebih tinggi dari Israel. Belum lagi ini akan menghambat proses perdamaian.
2. Mengirim pasukan bala bantuan untuk Palestina
Mengirim pasukan bala bantuan juga buka pilihan terbaik. Bukannya kita takut mati dalam perang. Namun kondisi, situasi medan dan alam di sana jelas sangat berbeda. Belum lagi strategi perang yang diterapkan di sana mungkin cukup berbeda dengan kebiasaan militer kita. Ini tentu juga akan menyulitkan koordinasi di sana , termasuk koordinasi perang antara pasukan Hamas dan bala tentara. Jangan-jangan malah menyulitkan pasukan Hamas sendiri.
Memang, sudah sebaiknya bukan hanya simpati pada Israel melalui tulisan bahkan demo sekalipun yang kita lakukan. Namun aksi nyata atas apa yang terjadi, dengan tentu berdasarkan catatan hati nurani yang tertulis dalam surat-surat pernyataan kutukan pada Israel maupun simpati pada Palestina. Palestina menunggu aksi nyata, bukan sekedar berkoar lewat tulisan atau unjuk rasa.
Ada baiknya mengakhiri tulisan ini saya mencuplik surat pernyataan PBNU yang cukup sejuk. Sayangnya aksi pernyataan PBNU itu kurang ditindaklanjuti dengan aksi nyata seperti halnya dalam surat pernyataannya (minimal sepanjang pengamatan saya di lapangan).

Pernyataan dan Sikap PBNU atas Serangan Israel terhadap Palestina

Memperkuat pernyataan bersama NU dan ormas-ormas Islam dalam rangka menyambut Tahun Baru 1430 H, yang di dalamnya terdapat pernyataan tentang agresi Israel terhadap wilayah Palestina pada 30 Desember 2008 lalu. Dan, mengikuti perkembangan terakhir peristiwa ini, PBNU perlu menegaskan kembali sikap tentang hal ini.

Masyarakat dunia sedang menyaksikan kesombongan, keangkuhan dan kebrutalan Israel dengan serangan ke wilayah Gaza, Palestina, sejak sepekan yang lalu.
Serangan udara maupun darat telah menghancurkan wilayah bangsa Palestina dan telah menyebabkan lebih dari 500 orang meninggal dunia dan ribuan lainnya terluka. Banyak di antaranya adalah rakyat biasa, perempuan dan anak-anak yang tidak berdosa.

Jelas-jelas serangan itu, dengan alasan apa pun, adalah tindakan biadab yang jauh dari moralitas bangsa beradab. Serngan juga telah menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan, menginjak-injak rasa keadilan, kedaulatan bangsa Palestina serta bangsa-bangsa lain dan masyarakat dunia yang cinta perdamaian.

Mengingat serangan tersebut sampai hari ini masih terus berlanjut dan korban rakyat Palestina terus berjatuhan, sementara Israel tanpa malu terus melakukan serangan ke wilayah Gaza, sedangkan PBB dan bangsa-bangsa lain di dunia belum mengambil tindakan untuk mengentikan serangan Isreal, dengan ini PBNU menegaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengutuk tindakan penyerangan tentara Israel ke wilayah Gaza, Palestina, karena hal itu adalah sebuah tindakan yang berlawanan dengan prinsip-prinsip hidup berdampingan secara damai, menghancurkan kedaulatan dan kemerdekaan bangsa lain, menginjak-injak perikemanusiaan dan tidak menghormati hubungan baik sesama bangsa. Serangan itu betul-betul telah memberikan bukti nyata bahwa Israel telah melakukan kekejaman yang mengakibatkan korban masyarakat sipil, perempuan dan anak-anak yang tidak berdosa. Ini jelas merupakan pelanggaran terhadap konvensi Genewa dan masyarakat dunia harus menganggap serangan Israel itu sebagai tindakan kejahatan perang.

2. Mendesak negara-negara anggota PBB untuk melakukan langkah-langkah guna menghentikan serangan Israel terhadap Palestina, dan mendesak PBB untuk menjatuhkan sanksi berat terhadap Israel, termasuk mengajukan para pemimpin Israel ke Mahkamah Internasional sebagai penjahat perang, agar peristiwa serupa tidak terulang lagi di dunia ini. NU sangat menyesalkan kegagalan Dewan Keamanan PBB untuk mengeluarkan resolusi penghentian serangan Israel terhadap Gaza, karena adanya penolakan oleh satu negara.

3. Menyerukan kepada pemerintah Amerika Serikat dan negara sekutunya agar dengan sungguh-sungguh memperhatikan aspirasi dan tuntutan masyarakat dunia bahwa apa yang telah dilakukan Israel adalah bukti nyata tidak ada kemauan Israel untuk menciptakan perdamaian di Timur Tengah dan sebaliknya, dengan tanpa malu melakukan peninstaan terhadap prinsip-prinsip hubungan antarbangsa yang menjunjung tinggi dan menghormati hak bangsa lain untuk hidup merdeka dan berdaulat.

4. Mendesak PBB dan negara-negara besar untuk mewujudkan perdamaian di Timur Tengah yang adil dan langgeng. Upaya-upaya yang dilakukan itu tentunya tidak hanya ‘lip service’ sebagaimana kesan selama ini, melainkan upaya yang sungguh-sungguh demi terwujudnya perdamaian yang hakiki. Dalam konteks ini, peran obyektif Amerika Serikat, yang selama ini menjadi pendukung setia Israel, sangat diharapkan, karena hal ini akan menentukan terwujudnya perdamaian yang dimaksud.

5. Menyerukan kepada seluruh faksi politik dan kelompok masyarakat Palestina, khususnya para pemimpin Hamas dan Fatah, para alim ulama dan cerdik pandai untuk secara sungguh-sungguh merapatkan barisan, menyatukan pandangan dan bersikap lebih realistis serta bersatu memperjuangan Palestina yang merdeka dan berdaulat.

6. Mendorong pemerintah Indonesia untuk melanjutkan pengiriman bantuan kemanusiaan kepada Palestina dan bahkan untuk mengirim tentara perdamaian di bawah bendera PBB serta melakukan inisiasi dan langkah-langkah diplomasi dalam rangka penghentian serangan dan pemberian sanksi.

7. Menyerukan kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususny warga NU, untuk menggalang solidaritas membantu rakyat Palestina, melalui penggalangan dana, relawan kemanusiaan, pengiriman obat-obatan dan pakaian, ‘istighosah, qunut nazilah, zikir dan doa bersama untuk keselamatan para pejuang Palestina dan untuk para korban kaum muslimin Palestina yang gugur sebagai syuhada.

8. PBNU melalui International Conference of Islamic Scholars (ICIS) bekerja sama dengan jaringan civil society di dunia yang peduli dengan perdamaian di Timur Tengah akan berusaha menggalang solidaritas dan menyamakan pandangan serta mengambil langkah untuk mendorong terciptanya iklim yang kondusif di Timur Tengah bagi terselenggaranya perundingan damai antara Palestina dan Israel serta mengambil langkah-langkah untuk menggalang bantuan moral maupun materi bagi korban serangan brutal Israel terhadap Palestina.

9. PBNU menginstruksikan kepada Pengurus Cabang Istimewa NU di Timur Tengah dan Afrika, seperti, Arab Saudi, Suriah, Yordania, Irak, Iran, Mesir, Tunisia dan Maroko agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk membantu korban rakyat Palestina akibat serangan Israel.

Jakarta, 5 Januari 2009/6 Muharram 1430

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

H Hasyim Muzadi

Ketua Umum

Dr Endang Turmudi MA

Sekretaris Jenderal

Perguruan Tinggi Harus Steril dari Politik Praktis

2009-01-12T04:07:00.000-08:00

Oleh: M. Afif Hasbullah
Politik praktis dapat dipahami sebagai suatu kegiatan atau perilaku yang dilakukan oleh warga negara atau kelompok masyarakat termasuk partai dalam rangka untuk melaksanakan hak-hak politiknya sebagai warga negara. Politik praktis biasa muncul dalam aktifitas pemilu, warga negara ketika itu melaksanakan hak-hak politiknya, menyuarakan pendapatnya dan juga menjadi bagian dari partai politik baik dalam bentuk keanggotaan parpol, simpatisan, atau juga pemilih parpol tersebut. Penyuaraan hak-hak politik warga negara tentu tidak hanya melalui pemilu. Warga negara bisa juga menyatakan aspirasinya dalam forum-forum lain untuk melakukan fungsinya sebagai pemegang kedaulatan rakyat.
Demikian pula golput atau mereka yang tidak menggunakan hak suaranya dalam pemilu juga sedang berpolitik pada dasarnya. Sepanjang mereka yang golput itu mempunyai alasan-alasan yang rasional, misalnya diantara para caleg tidak ada yang pas untuk dipilih, diantara calon presiden tidak ada yang cocok untuk dipilih, demikian pula partai-partai yang tidak menarik bagi warga yang golput tersebut. Mereka seyogyanya sudah melakukan politik praktis dalam bentuk tidak memilih. Terkecuali, mereka tidak dapat dikatakan golput manakala atas dasar daftar pemilih yang tidak tepat, sehingga tidak mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Politik praktis berarti merupakan sikap dan pilihan sadar untuk ikut ambil bagian dalam proses dukung-mendukung dan pilih-memilih dalam ranah kekuasaan. Tidak jarang pula, dalam politik praktis disertai tawar menawar atau kontrak politik antara mereka para kontestan pemilu dengan para calon pemilih atau kelompok calon pemilih.
Politik praktis oleh karenanya sangat rentan dengan kepentingan, apakah itu kepentingan pribadi ataupun kelompok. Apalagi ranah perebutan kekuasaan adalah bagian terpenting dari politik praktis, maka tentu sangat rentan dengan pembelahan-pembelahan aspirasi di tengah-tengah masyarakat. Karena akan sangat mustahil dalam perebutan kekuasaan – apalagi di era demokratisasi semacam ini – suara masyarakat menjadi tunggal. Pasti, dalam perebutan kekuasaan muncul faksi-faksi yang berkepentingan untuk meraih dukungan dari rakyat.
Politik dan Resiko Kepentingan di dalamnya
Seluruh elemen masyarakat sudah seharusnya menjadi bagian dalam proses politik. Salah satunya adalah penggunaan hak politik dalam menentukan nasib bangsa melalui pemilihan eksekutif ataupun legislatif lewat sarana pemilu. Karena rakyat yang baik adalah rakyat yang ikut aktif dalam proses pengambilan keputusan penting di negaranya. Justru manakala rakyat suatu negeri tidak tertarik pada persoalan dan problem bangsanya bukanlah merupakan profil pemegang kedaulatan yang baik. Suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju It’s Our Country. Oleh karenanya, respon dalam turut ambil bagian dalam proses politik baik yang sifatnya positif (dukungan) maupun yang negatif (kritik) adalah merupakan sikap yang harus dihormati dalam berdemokrasi.
Persoalannya adalah, seringkali munculnya dukungan maupun kritikan tidaklah mesti didasari oleh suatu tekad yang tulus ikhlas untuk kebaikan bersama dan kemakmuran seluruh rakyat. Kerap terjadi bentuk aktifitas politik itu dilatari oleh kepentingan kelompok, golongan, bahkan tendensi kepentingan pribadi. Dalam proses politik semua kepentingan yang tersembunyi itu kemudian dibungkus dalam wadah yang cantik dan menarik, yakni demi kepentingan rakyat. Padahal semuanya hanya bungkus alias bohong belaka.
Sering kita jumpai adanya caleg atau cabup yang menjanjikan ini itu. Menjanjikan kemakmuran, menjanjikan kesejahteraan, menjanjikan biaya sekolah gratis, menjanjikan biaya berobat gratis, sampai janji untuk mengaspal jalan dan mengentas pengangguran. Namun apa yang terjadi kemudian ketika si calon terpilih?, acap dijumpai mereka ingkar janji terhadap materi kampanye mereka. Mereka seakan lupa atau pura-pura lupa bahwa janji itu hutang dan tanggung jawab yang harus di tunaikan.
Di dalam posisi inilah kemudian, politik praktis seringkali tidak menampakkan kesan positif di tengah-tengah rakyat atau para pemilih. Ada gurat kekecawaan yang terpendam atau bahkan terlampiaskan manakala si calon yang sudah jadi itu ingkar janji bahkan menipu rakyat. Demontrasi, unjuk rasa dan cacian serta makian kerap muncul manakala masyarakat sudah terkecewakan. Bahkan yang lebih ironis, masyarakat akan menjadi cuek dan apatis terhadap proses politik yang sedang berjalan. Karena rakyat merasa sering ditipu atau dibohongi, maka ketika event-event pemilu atau pilkada dikemudian hari mereka menjadi malas untuk memilih. Mungkin di antara mereka akan berkata, ”kenapa saya harus ikut milih, lha wong kehidupan saya sama saja, tidak kunjung sejahtera dan harga-harga tetap semakin naik.” Mungkin juga orang yang berbeda akan bilang, ”saya tidak usah milih, lha wong dibujuki thok rakyat iki. Mendingan ke sawah dapat hasil”. Ucapan semacam ini menjadi berbahaya terhadap proses demokratisasi yang sedang berjalan. Karena dengan pola pikir apriori semacam itu, proses politik yang sedang berjalan hasilnya nanti akan kurang kredibel. Misalnya dengan golput lebih 50 persen pasti tidak salah bila ada sementara orang menganggap bahwa proses pemilu kurang baik kualitas.
Perguruan Tinggi dan Politik Praktis
Persoalan sebagaimana tersebut di atas itulah yang kemudian menjadikan perguruan tinggi harus disterilkan dari politik praktis. Adanya pembelahan masyarakat sesuai kepentingan yang diusung serta adanya cedera janji dan politik yang bernuansa partisan menjadikan institusi penting dalam kehidupan bangsa ini harus dilindungi.
Perguruan tinggi dalam kedudukannya seharusnya lebih mengutamakan aktivitas tri dharmanya, yakni pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Di dalam pelaksanaan tri dharma itu perguruan tinggi harus melakukan aksi-aksi ilmiah, kerja-kerja akademik, dan juga hasil-hasil pemikiran yang dapat digunakan serta dinikmati oleh rakyat. Pandangan-pandangan moral dan arahan untuk kebaikan penyelenggaraan negara dan kesejahteraan rakyatlah yang justru ditunggu oleh mereka. Bukan aksi dukung mendukung seperti dalam politik praktis itu.
Arahan perguruan tinggi tetap dibutuhkan. Pemikiran obyektif untuk bangsa dan proses politik yang sedang berjalan juga senantiasa ditunggu. Inilah sesungguhnya gerakan politik ala kampus. Bukan politik praktis, namun politik ilmiah dan politik moral kebangsaan.
Perguruan tinggi saat ini masih relatif dianggap sebagai institusi dalam negara yang mempunyai kewibawaan. Masih dianggap obyektif. Kerap pula dihormati, karena di dalamnya banyak tokoh-tokoh ilmuwan yang negarawan. Wajar, bila dalam lowongan untuk jabatan-jabatan penting dalam lembaga negara, ada tempat atau porsi khusus untuk ditempati kalangan akademisi kampus.
Sehingga apabila perguruan tinggi terlalu masuk dalam politik praktis, dikhawatirkan independensinya terganggu, kepercayaan masyarakat berkurang, serta kredibilitas perguruan tinggi akan dipertaruhkan. Apalagi bila yang didukung perguruan tinggi itu kemudian melakukan tindakan tercela, semisal korupsi, ingkar janji, dan penyalahgunaan kekuasaan lainnya.
Akademisi Kampus yang Tergoda Politik Praktis
Kampus adalah lembaga yang di dalamnya terdiri dari sivitas akademika, baik mahasiswa, maupun dosen dan karyawan. Semua insan akademik sebagai warga negara mempunyai hak politik masing-masing. Artinya semua orang kampus itu juga berhak dan noleh untuk ikut dalam proses politik praktis, karena itu haknya. Namun, manakala mereka dalam menggunakan hak-haknya itu di dalam kampus atau dengan embel-embel kampus (kampusnya di bawa-bawa) maka sama saja dengan kampusnya akan terseret dalam potret politik praktis. Termasuk mengerahkan massa untuk kampanye dikampus, penempelan poster calon di kampus, bahkan memasukkan atribut kampus dalam kegiatan partai (kampus di bawa keluar) adalah suatu aktifitas yang sudah tidak selayaknya dilakukan oleh akademisi.
Belakangan ini memang sering dijumpai orang kampus yang tergoda masuk menjadi calon legislatif. Mereka bisa mahasiswa atau bahkan dosennya. Mereka yang dosen, ada yang dosen biasa dan ada yang merangkap pejabat. Beberapa perguruan tinggi mengambil sikap, mereka yang mencalonkan diri harus mundur dari jabatannya. Namun ada juga perguruan tinggi lain yang cukup cuti. Ini memang harus disikapi dengan arif. Tidak kemudian asal main pecat, namun harus dikomunikasikan dan diatur dengan kode etik dosen ataupun masuk ketentuan dalam statuta kampus. Yang penting, kampus harus netral dan terjaga dari kepentingan-kepentingan sesaat parpol atau caleg.
Bagaimana dengan mereka akademisi yang ingin berpolitik praktis?, berpolitiklah, namun harus di luar kampus dan tidak mengatasnamakan kampus untuk kepentingan kampanyenya. Baik membawa jabatan maupun membawa identitas atau simbol kampus dalam kegiatan kampanye, misalnya membawa logo, jaket almamater, bahkan toga kampus.
Peran Perguruan Tinggi dalam Demokratisasi
Walaupun kampus harus steril dari politik praktis, namun kampus tetap punya tanggungjawab juga untuk pendidikan politik rakyat (civic education). Kampus justru harus menjadi bagian terdepan dalam mendidik masyarakat melek politik, selain itu kampus juga harus menjadi pengawal jalannya demokratisasi agar supaya tidak melenceng dari tujuannya yang hakiki yang mewujudkan kedaulatan rakyat sepenuhnya untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial seluas-luasnya. Lebih daripada itu, kampus bahkan harus mengawal teknik prosedural demokratisasi ini, misalnya dengan melakukan pemantauan pemilu melalui forum rektor.
Insan kampus sudah seharusnya menjadi teladan berdemokrasi. Insan kampus hendaknya menjadi contoh ideal bagaimana beretika dalam event politik. Demikian pula, bagi mereka akademisi yang mencalonkan diri, sejak terdaftar dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anda sudah mulai disoroti masyarakat. Maka hati-hatilah bertindak dan bersikap, jangan bawa kampus untuk kepentingan praktis semata. Wallahu a’lam.

Menyoal Gambar Caleg yang Mengganggu dan Meresahkan

2009-01-08T20:19:00.000-08:00

Oleh: M. Afif Hasbullah

Belakangan ini, gambar calon anggota legislative yang akan bertarung pada pemilu April 2009 nanti semakin bertebaran. Di jalan protokol, pertigaan, perempatan, maupun di tempat-tempat strategis layaknya terminal, pasar, dan pusat keramaian lainnya tak luput dari pemasangan gambar caleg. Luar biasa!, partainya saja ada 38, itu belum lagi jumlah calonnya yang terbagi ke dalam tiga tingkat pemilihan yakni pemilihan tingkat kabupaten/kota, pemilihan tingkat propinsi dan pemilihan tingkat nasional. Kalau saja tiap partai dalam satu tingkat pemilihan rata-rata calonnya 5 berarti untuk keseluruhan calon dalam satu daerah pemilihan tingkat kabupaten akan ada sejumlah 190 gambar calon. Ini tentu dengan estimasi mereka semua pasang gambar.
Itu belum cukup ramai, karena masih ada kontestan lain yang bertarung dalam pemilihan anggota DPD RI, di Jawa Timur saja ada 31 calon DPD yang akan bertarung memperebutkan suara penduduk Jawa Timur. Memang tidak terlalu banyak, namun bila semua bersaing dengan memasang gambar seenaknya tanpa melihat keindahan tata kota, mengganggu pemandangan bahkan mengganggu keselamatan pengguna jalan. Seringkali pula mereka yang pasang gambar seenaknya itu ternyata tidak tunduk pada aturan hukum mengenai pemasangan reklame maupun aturan kampanye KPU. Jika hal ini dibiarkan, akan menjadi preseden buruk pada masyarakat, karena mereka yang pasang gambar iklan politik itu nota bene tidak mencerminkan sosok yang dapat di contoh buat masyarakat, padahal mereka mestinya harus menjadi contoh karena mereka adalah tokoh masyarakat atau mengatakan dirinya tokoh masyarakat.
Di samping para caleg sendiri kurang memperhatikan aturan dan nilai-nilai estetika, pihak yang berwenang yakni Panwaslu maupun Satpol PP seolah tidak berani untuk melakukan penertiban. Padahal penertiban itu merupakan kewenangan mereka. Panwaslu menertibkan dengan berdasarkan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Di sisi lain, Satpol PP menertibkan mungkin dengan berdasarkan Perda tentang Pemasangan Reklame yang pasti ada di setiap daerah kabupaten atau kota. Saya juga heran kenapa mereka tidak bisa tegas untuk menertibkan reklame kampanye itu?. Saya terkadang curiga bahwa mereka tidak berani tegas karena takut sama parpol. Atau juga barangkali sudah ada ”tawar menawar” tertentu antara parpol dengan petugas penertiban.
Bila dibandingkan dengan pengalaman saya memasang iklan baik berbentuk spanduk maupun baliho, semua pasti kami (Unisda) usulkan dengan ijin terlebih dahulu. Semua instansi pemerintah kami kirimi surat, mulai Kepala Daerah sampai dinas-dinas terkait. Bahkan kalaupun bayar, pasti akan kami bayar. Biasanya kami memasang iklan itu adalah dengan tujuan-tujuan sosial dan pesan-pesan pendidikan, seperti Penerimaan Mahasiswa Baru, Kegiatan Seminar, Workshop, Pelatihan Lomba-lomba dan sebagainya. Itu pun menurut pengalaman saya, spanduk-spanduk itu banyak yang hilang. Biasanya yang paling cepat hilang itu di kawasan kota. Kalau di luar kota, masuk desa misalnya, biasanya lebih cenderung awet.
Dengan model pelayanan dan penegakan hukum yang demikian. Di mana spanduk yang sudah berijin mudah hilang. Artinya, minimal tidak ada pengawasan dari pihak yang berwenang menertibkan. Sedangkan pada sisi lain spanduk maupun baliho caleg yang semrawut tidak ada penertiban, menurut hemat saya adalah merupakan potret penegakan hukum yang timpang dan tidak adil. Kepada satu kelompok masyarakat biasa tegas, sedangkan pada kelompok masyarakat lainnya tidak bisa tegas sama sekali.
Saya juga sempat membaca di beberapa media ada warning dari yang berwenang (Panwas dan satpol PP) untuk menertibkan sendiri-sendiri (mandiri) bagi mereka yang memasang gambar tidak sesuai aturan yang ada. Namun, saya membaca bahwa warning itu kemudian tidak diikuti dengan tindakan nyata yakni penertiban oleh pihak berwenang. Padahal, mereka yang memasang gambar calon itu sama sekali tidak menggubris sampai tanggal yang ditentukan.
Keindahan Kota dan Keamanan Pengguna Jalan
Saya berusaha mengamati ternyata pemasangan gambar reklame caleg itu dipasang tanpa memenuhi etika pemasangan, misalnya:
1. Gambar dipasang di lokasi yang tidak boleh dipasang, misalnya ada jalan protokol yang tidak boleh dipasang spanduk. Misalnya kalau di Lamongan di Jalan Lamongrejo. Namun sangat disayangkan di jalan itupun masih banyak spanduk yang berkeliaran tanpa mematuhi aturan.
2. Gambar dipasang di depan rumah orang dan fasiltas publik. Masih kerap di jumpai bahwa gambar-gambar caleg itu mengganggu pemandangan sebuah kantor, sekolahan, rumah sakit dan seterusnya.
3. Gambar dipasang dengan tanpa memperhatikan keindahan taman kota. Kerap juga ditemui baliho-baliho dipasang menutupi hijaunya pohon, memaku baliho di pepohonan kota, mengikatkan gambar pada tanaman. Akibatnya adalah, di samping keindahan taman kota menjadi tidak dapat dinikmati, juga tanaman itu cenderung tersiksa dan mungkin akan mati.
4. Gambar dibuat dengan ukuran yang tidak seragam. Akhirnya ketika dilihat kelihatan tidak estetik sama sekali. Bagi caleg yang minim dana mungkin ukurannya hanya 1X1.5 Meter, caleg yang cukup uang mungkin berukuran 2X3 Meter, bahkan yang kesannya jor-joran bisa berukuran lebiha besar dari itu, misalnya 4X6.
5. Gambar dipasang tidak dengan konstruksi standar. Mestinya standar keamanan pemasangan baliho sudah ada. Aturan itu di buat tentu untuk keamanan dan life time dari baliho itu sendiri. Masak sebuah baliho ukuran 4X 6 atau 3X4 hanya dengan rangka bambu. Ini menghawatirkan ambruk. Saya melihat di musim hujan ini, dengan angin yang sedemikian kencang banyak baliho caleg ambruk. Ini tentu membahayakan pengguna Jalan.
6. Gambar dipasang dengan tutup menutupi yang lain. Ada beberapa baliho yang saya amati (misalnya di pertigaan rel kereta masuk Unisda), saya lihat ada beberapa baliho yang saling tutup menutupi. Biasanya yang baru menutupi yang lama. Ini tentu terkesan persaingan tidak sehat.
7. Gambar dipasang menutupi pandangan. Biasanya ini terjadi di pertigaan atau perempatan. Di mana gambar di pasang pada sudut yang ketika pengguna jalan mau berbelok akan terhalang pandangannya untuk melihat kendaraan dari arah sebaliknya. Juga, gambar yang dipasang di perlintasan kereta, apalagi dalam jumlah banyak akan sangat mengganggu pandangan kereta api di rel yang tanpa palang pintu. Padahal di rel penyeberangan mestinya tidak boleh terlalu banyak gambar yang mengalihkan pandangan dari kewaspadaan pengguna jalan yang menyeberang terhadap datangnya kereta. Setahu saya, biasanya di perlintasan itu hanya rambu-rambu yang mengingatkan pengendara untuk waspada terhadap kereta yang lewat.
Mungkin, selain dari beberapa keluhan tersebut di atas, masih banyak lagi etika dan pelanggaran norma hukum reklame yang dilibas oleh para calon wakil rakyat yang terhormat itu.
Dalam kaitan ini, ada baiknya bagi para caleg agar introspeksi bahwa dirinya adalah calon wakil rakyat yang menyandang gelar terhormat untuk tidak membuat contoh buruk buat masyarakat. Belum jada saja sudah seenanknya apalagi nanti kalu sudah jadi, demikian yang sering saya dengar di masyarakat.
Buat para pemegang otoritas, supaya bertindak tegas. Gunakanlah aturan yang ada untuk menegakkan aturan seadil-adilnya. Jadilah juga contoh birokrat yang mengabdi kebenaran berdasarkan aturan. Mengenai ini, saya punya pengalaman ketika mengirim keluhan yang ditujukan ke Panwaskab dan dengan tembusan ke KPU dan Satpol PP. Ternyata, sampai seminggu sekalipun tidak ada tanggapan. Padahal mereka seringkali berkilah, untuk menertibkan menunggu laporan keberatan dulu dari masyarakat.

Akhirnya, mungkin saya hanya bisa mengusulkan agar diatur lagi beberapa komponen yang belum diatur, misalnya ukuran baliho, rangka konstruksi dan yang semacamnya dalam suatu aturan yang mengikat. Agar supaya terjadi persaingan yang fair dan pemandangan pun indah dilihat.

Majelis Dzikir Al Khidmah yang Luar Biasa!

2009-01-07T05:13:00.000-08:00

Oleh: M. Afif Hasbullah

Tiga hari lalu (Minggu, 4 Januari 2009) digelar majelis dzikir di Gresik (depan wisma A Yani dan sepanjang Jalan Veteran) dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW dan sekaligus Haul Akbar Sulthonul Awliya’ Syekh Abdul Qadir Jaelani sekaligus pula memperingati Haul Maulana Malik Ibrahim, Kanjeng Sunan Giri dan juga Al Arif Billah Kyai Haji Utsman Al Ishaqi. Perhelatan dzikir itu diselenggarakan oleh Jamiyyah At Thoriqoh Qodiriyah wa Naqsabandiyah al Oestmaniyyah yang berpusat di Pondok Pesantren Al Fitrah Kedinding Surabaya.
Luar biasa, walaupun saya sudah sering mengikuti acara-acara majelis dzikir al khidmah di berbagai kota, namun, saya tetap terbawa pesona lautan manusia yang berjumlah ribuan, bahkan puluhan ribu, hingga ratusan ribu. Pesona manusia-manusia berdzikir dengan khusyuk, seksama dan tertib itu membuat bulu kuduk saya merinding. Kelantunan irama dzikir di bawah pimpinan kyai itu sungguh membuat suasana religius tidak hanya terasa dalam kulit saja (merinding), namun juga menghujam menyentuh nurani. Tidak cukup sampai di situ, air mata tak terasa meleleh setetes demi setetes dari kelopak mata yang dibanjiri air mata. Sungguh, suasana bathiniah mana yang tidak tergugah dengan lantunan do’a dan munajat yang sungguh sangat mengena, apalagi rangkaian doa yang diucapkan dengan sedemikian lembut dengan tutur rangkaian kata yang bersyair untuk mengungkapkan kepada Sang Pencipta betapa dosa dan kehilafan masing-masing diri dihadapkan pada harapan akan pertolonganNya untuk menghapus dosa-dosa itu dan pula, mengharap dengan tulus ikhlas kepada perbaikan ketakwaan dan kebahagiaan dunia dan akherat.
Maka tak heran, ribuan orang menangis harus, tersedu-sedu, meraung tangis dalam muhasabah dirinya masing-masing. Bahkan, ada yang sampai kehilangan kesadaran dalam dzikirnya (ekstase). Subhanallah. Bahkan, sering pula di jumpai dalam majelis dzikir seperti itu ada yang meninggal dunia, sungguh itu merupakan pertanda khusnul khotimah.
Mereka yang hadir meliputi semua kalangan, habaib, kyai, alim ulama, pejabat, guru, dosen, pegawai, pedagang, petani, mahasiswa, pelajar, ibu rumah tangga, bahkan para pekerja kasar atau buruh menjadi peserta kegiatan itu. Mereka menjadi satu kesatuan dalam kebutuhan spiritual yang menjadi hak semuanya, mereka menunjukkan bahwa dalam dalam spirit keagamaan yang sama mereka menjadi sama. Yang kaya atau yang miskin sama duduk bersila di hamparan alas karpet (sering berupa terpal dan plastic) yang disediakan panitia. Bahkan tidak cukup, sampai harus bawa alas masing-masing dan mereka berbagi alas satu sama lain.
Ketidakadaan pangkat dalam potret majelis dzikir juga terlihat dari betapa sedemikian dapat berbaginya antar mereka ketika makan bersama usai acara. Sebagaimana biasa, para jamaah makan dalam satu nampan (baki, lengser) untuk 4 sampai 5 jamaah. Suatu suasana yang guyub tanpa rasa gengsi yang nampak sedikitpun, antara mereka yang pejabat dengan rakyat, antara mereka yang kyai dengan santri. Luar biasa. Makanan itu, dihabiskan, tidak boleh tersisa, dan biasanya menurut pengalaman saya makan ala pesantren seperti itu, dimakan tiga orang kenyang, pun demikian kenyang bila dimakan 6 orang. Barangkali itulah makanan berkah.
Hal seperti itulah sesungguhnya potret makna kemusliman dan kemukminan kita. Muslim satu dengan lainnya adalah saudara. Mukmin satu dengan yang lain adalah saudara. Ya, Innamal mu’minuna ikhwah. Sesama muslim tidak boleh saling membenci, tidak boleh saling menggunjing, tidak boleh saling menjatuhkan, tidak boleh saling memfitnah dan sebagainya. Demikian pula antar muslim sudah seharusnya saling mencinta, saling berprasangka baik, saling mendoakan, saling membantu kala sulit dan senang, salaing berbagi, dan sebagainya. Namun sayang, kerap ditemui contoh kurang baik di lapangan kehidupan, bila seorang yang mengaku muslim berprilaku negatif pada muslim lainnya. Naudzubillah.
Pesona dan Kharisma Sang Mursyid
Sosok Romo Kyai Haji Achmad Asrori al Ishaqi adalah sentral dari majelis dzikir ini. Karena beliaulah pemimpin tertinggi atau mursyiduttariqah, yakni guru dari ajaran thariqah tersebut yang mendapat mandat dari guru-guru mursyid sebelumnya. Ketawadlu’an para murid dan jamaah majlis dzikir bukan hanya pada sosok beliau sebagai mursyid mereka, namun kepribadian dan keilmuan beliau lah yang lebih mendorong para murid dan jamaah terkesima akan pesona pribadi beliau. Wajahnya sejuk, parasnya tampan, hidung mancung, kulit putih bersih, suaranya lembut menyentuh, tutur katanya santun tak menyinggung, sorot matanya teduh, cara berjalannya berwibawa, tangannya lembut, baunya badannya wangi, dan setiap yang diceramahkan religius sekaligus ilmiah. Beliau suka menjelaskan materi ceramahnya dengan melihat audiennya siapa. Menjelaskan materi secara sistematis, kronologis, metodologis dan dengan bahasa yang mudah dipahami dan dicerna oleh semua yang hadir.
Pengalaman beliau memberi ceramah di Kampus Unisda Lamongan, beliau bertanya, ”pakai bahasa jawa apa Indonesia?”, jamaah menjawab ”bahasa jawa”, karena memang para hadirin mayoritas orang-orang desa. Beliau jawab, ”kalau saya pakai bahasa jawa, kan kita ini ada di dalam Universitas, biasanya kalau di universitas itu mestinya bahasa Indonesia. Namun, kalau saya pakai bahasa Indonesia, hadirin kebanyakan lebih menyukai bahasa jawa. Sehingga, bagaimana kalau saya pakai bahasa madura saja? (sambil tertawa kecil)”. Kontan jamaah diam, bingung mau jawab apa. Tiba-tiba beliau berkata ”Ya, saya pakai bahasa jawa saja ya biar lebih luwes”.
Kyai Asrori dan Para Profesor
Mungkin karena pesona tersebut itulah, banyak rektor dan pimpinan perguruan tinggi, berikut profesornya berbondong bondong mengikuti jamaah beliau, baik hanya sebatas muhibbin (pecinta majelis beliau) maupun juga muridin (mereka yang sudah dibaiat oleh kyai menjadi murid). Tak kurang, Rektor ITS, Rektor UM Malang, Rektor UIN Malang, Rektor Unibraw Malang, Rektor UMM Malang, Rektor Unissula Semarang, dan juga saya Rektor Unisda Lamongan.
Beliau kerap menyelenggarakan acara dikampus-kampus. Jamaah al Khidmah dapat diterima baik di banyak kampus. Hal ini dapat berfungsi positif dalam rangka membentengi kampus dan keilmuan didalamnya dengan nilai-nilai spiritual, juga, tentu saja bermakna dakwah, yakni sebagai counter terhadap pandangan miring kalangan luar yang tidak mempunyai dasar argumentasi cukup dengan mengatakan bahwa kegiatan thariqah dan majlis dzikir sebagai bid’ah. Justru yang ada saat ini adalah al Khidmah menunjukkan dapat diterima oleh kalangan kampus.
Bahkan, syukur alhamdulillah. Unisda sendiri merupakan kampus pertama yang dikunjungi Kyai dan jamaah beliau. Sampai saat ini, sudah lima kali dalam lima tahun diselenggarakan acara serupa di Unisda.
Bukan hanya orang kampus. Kalangan pejabat terpelajar pun banyak sekali menyukai acara yang diselenggarakan oleh al Khidmah ini. Tak kurang Prof Dr Jimly Asshiddieqy semasa menjadi ketua Mahkamah Konstitusi juga menyempatkan hadir. Demikian pula para menteri-menteri tidak luput dari menghadiri acara majelis dzikir tersebut.
Kegiatan yang Meng-Internasional

Gerakan majlis dzikir ini luar biasa. Karena ditingkat kecamatan maupun desa ada kegiatan majelis dzikir mingguan, di tingkat kabupaten juga terjadwal, ditingkat nasional bahkan internasional juga ada. Acara Haul Akbar yang biasa dilaksanakan menjelang bulan Ramadlan bahkan tidak kurang dari 200.000 jamaah. Ini berdasarkan laporan panitia haul akbar 2008 yang menyediakan nasi bungkus sejumlah itu. Hal itu tidak mengherankan, karena sebaran jamaah ini meliputi seluruh Indonesia, bahkan ada yang di luar negeri seperti Singapura, Brunei, Malaysia bahkan Timur Tengah.
Satu hal lagi, para jamaah senantiasa tertib dan membawa kedamaian ketika menghadiri atau menjelang bubarnya jamaah dari majelis dzikir. Ini tidak seperti penonton bola yang seringkali ribut, atau mereka yang berunjuk rasa yang seringkali bikin onar. Biaya pun demikian, dengan jumlah jamaah yang ribuan itu ternyata al Khidmah tidak pernah mempunyai kendala berarti dari jamaah. Subhanallah.

Meneropong 2009: Memaknai Hidup untuk Kemafaatan Orang Lain

2009-01-01T00:47:00.000-08:00

Oleh: M. Afif Hasbullah

Syukur Alhamdulillah, Allah SWT masih memberikan nikmat padaku hingga hari ini 1 Januari 2009. Subhanallah, aku masih melihat indahnya matahari pagi yang bersinar menembus dedaunan hijau yang semakin nampak berkilau dengan embun yang masih menetes. Kicauan burung yang masih terdengar di tengah hiruk pikuknya pembangunan yang menggusur rumah-rumah burung itu, namun entah darimana datangnya, burung-burung itu masih berkicau menyebut asma Allah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Seolah mengingatkan diriku untuk senantiasa berdzikir menyebut asmaNya Yang Maha Agung.

Tahun baru 2009, banyak harapan yang kugantungkan di Tahun 2009 ini. Serangkaian rencana yang aku renungkan dari proses muhasabah semalam. Yakni melalui refleksi diri atas apa yang aku lakukan selama setahun sebelumnya atau tahun-tahun sebelumnya lagi. Sungguh kritik diri yang amat berharga untuk menapak perbaikan di hari esok yang lebih cerah. Astaghfirullahaladzim, banyak kesalahan dan kekeliruan yang aku perbuat selama ini, banyak khilaf dan dosa yang aku lakukan, banyak kesombongan dan kedloliman yang aku praktekkan di muka bumi Allah ini. Semua sengaja dan tidak sengaja mewujud dalam tingkah polahku, demi mewujudkan dorongan nafsu yang senantiasa mengajak anak manusia menjauhi hati nurani.
Namun demikian, belum lagi perbuatan tercela baik yang dlohir maupun yang bathin itu termintakan maaf dan terloloskan maafku dihadapanNya, amal ibadahku sungguh sangat sedikit, itupun belum tentu diterima oleh Yang Maha Kuasa. Bukan diriku minta sorga, bukan diriku ingin mendapat pahala. Atas dasar apa sehingga aku demikian percaya diri dan pantas meminta sesuatu yang amat mulia dari Dzat Yang Agung. Tak layak diriku meminta Dzat Yang Maha Pengasih dan Penyayang itu, pada saat diriku tidak pernah menyenangkanNya.
Oh Tuhanku, Engkau demikian Pemurah, memberi rizki pada hamba baik ketika hamba mendekat atau menjauh daripadaMU. Ingatku maupun lupaku, bagiMu sama. Setiap mahluq engkau beri rizqi, berupa sandang, pangan, dan papan. Maupun rizqi lain yang berupa waktu, kesempatan, kesehatan, teman, keluarga yang baik dan rizqi-rizqi lain yang aku pasti takkan bisa menyebutkan semuanya. Karena nikmatMu berbilang lebih daripada tetesan air di samudera.
Tahun 2009 semoga membawa hikmah. Pasti atas segala sesuatu yang terjadi dan menampak di muka bumi, mengandung hikmah. Baik itu yang mewujud dalam kesenangan maupun yang mewujud pada suatu kesedihan dan ketakutan. Semua ada dalam waktu yang berputar, berjalan mengiringi langkah anak manusia di muka bumi. Tinggallah diriku, apakah aku mampu menyelami dan menyentuh hikmah itu untuk diambil pelajaran dan pengetahuan sebagai kebaikan kehidupan saat ini dan mendatang. Hikmah tidak hanya melekat pada sesuatu yang aku sukai, hikmah juga kerap sekali muncul dalam kepedihan, kesengsaraan, tantangan, bahkan bahaya dan musibah.
Aku berharap banyak menemukan hikmah-hikmah yang tersimpan. Mencoba untuk lebih sensitive mengamati karakter hikmah yang tersembunyi maupun yang nampak. Dengan sensitifitas tinggi atas hikmah dibalik perbuatan tersebut aku berharap lebih bisa berprestasi dan mensyukuri nikmatNya.
Syukur adalah tanda bahwa aku dapat menerima dengan baik karunia yang di berikanNya, membagi karunia itu untuk orang lain, menyebar kebahagiaan buat makhluq di muka bumi, serta mengembalikan semua karunia kepadaNya sesuai ajaran dalam al Qur’an dan suri tauladan Nabi Nya Muhammad SAW. Karena sesungguhnya semua adalah milik Allah dan harus dikembalikan padaNya. Atas kesuksesan dan keberhasilan yang mungkin akan kuraih, semua terkandung hak manusia lain, didalamnya terkandung hak makhluq Allah atas rizki maupun prestasi yang kuraih.
Aku percaya, Allah akan senantiasa melimpahkan rizqiNya untuk hamba-hambaNya yang amanah. Rizqi ibarat kepercayaan Allah pada hamba, maka manakala hambaNya amanah akan semakin di percayalah ia. Namun apabila hamba lena, maka semua akan diambil oleh Sang Pemilik, bahkan adzabnya pasti teramat pedih.
Kucoba lebih memaknai hidup di 2009 ini dengan lebih mengoptimalkan keberpihakanku pada makna hidup yang sesungguhnya, yakni hidup akan bermakna dan menemukan manfaat manakala bermanfaat bagi orang lain. Aku masih ingat ungkapan, memberilah dan senantiasa memberi, jangan mengharap-harap pemberian, karena ketika engkau tidak diberi maka hatimu akan terluka. Ketulusan dan keihklasan dalam memberi menjadi kata kunci kelepasan dorongan nurani untuk selalu berbuat kebaikan pada orang lain.
Sungguh, bahwa apa yang aku perbuat dengan ketulus-ikhlasan yang disertai dengan kesungguhan, maka pasti, pasti Allah akan senantiasa menjamin untuk melapangkan jalan yang lebih menyenangkan di hari esok.
Aku ingin mencontoh, Nabi Muhammad yang senantiasa memberi tanpa mementingkan diri sendiri, harta, jiwa dan raga, bahkan doanya dimunjahkannya pada Allah untuk kepentingan dan kebikan ummatnya. Demikian pula, Hewlett Packard seorang milyuner yang berhasil dibidang komputer yang kemudian memilih hidup sederhana dan memberikan kekayaannya untuk dunia sosial. Juga, Disneyland yang bersemboyan “memberi kebahagiaan bagi masyarakat dunia” yang ternyata di dalamnya berusaha memberi layanan terbaik bagi anak-anak dunia, dan penghasilannya banyak didedikasi untuk sosial kemasyarakatan. Masih banyak lagi para tokoh yang memilih hidup sebaliknya dengan kesederhanaan. Bagi mereka hidupnya ternyata nikmat dan menyenangkan, mereka bersyukur atas apa yang dilakukannya dengan sepenuh hati itu. Melayani dan melayani. Mungkin bagi orang yang tidak tahu bersyukur, melihat kehidupan para tokoh itu aku yakin amatlah menyakitkan dan menyengsarakan diri. Namun, sekali lagi bagi mereka tidak ada kata sakit dan sengsara, karena semua justru merupakan kenikmatan bathin tiada tara untuk mengabdi pada orang lain dan kepentingan yang lebih besar.
Aku inginkan diriku, menjadi seperti mereka. Orang-orang yang berdedikasi tinggi, memberikan lebih banyak hidup dan kehidupannya untuk orang lain. Semoga diriku bisa melakukan semua itu, dengan memohon ridlo Allah semoga catatan yang tergores dalam secarik kertas ini merupakan doa untukku memohon kepadaNya. Amin.

Ayolah Teman, Lebih Giat Meneliti!

2008-12-30T23:14:00.000-08:00

Oleh: M. Afif Hasbullah
Dalam kunjungan kerjanya pada tanggal 27 Desember lalu di Unisda Lamongan. Dir DP2M Prof. Dr. Muhammad Munir menekankan pentingnya penelitian bagi para dosen. Beliau kecewa dengan masih banyaknya dosen di tanah air yang enggan meneliti. Oleh karenanya, setiap beliau kunjungan ke kampus-kampus pasti yang ditanyakan pertama kali adalah berapa dosen yang lolos proposal penelitiannya di dikti?, dan pertanyaan pada level apa mereka memperolehnya? Penelitian dasarkah, penelitian dosen mudakah atau penelitian lain yang lebih tinggi level tingkatan dan dananya.
Hal itu pula yang dikatakan oleh Direktur ketika di Unisda. Begitu datang, langsung tanya, “mana dosen-dosen, mungkin saya bisa bicara dengan beberapa di antara mereka?”. Ketika ditanya oleh pak Maskub, “mohon maaf Prof, untuk kepentingan apa kalau boleh tahu?”. “Saya ingin tanya mereka, kalau meneliti kesulitannya di mana?, dan bila masih enggan apa permasalahannya?”, demikian papar Prof. Munir.
Saya perintahkan pada Pak Maskub untuk langsung memanggil kepala LPPM Pak Yahya untuk merespon permintaan Pak Direktur. Syukurlah, di antara kesibukan wisuda hari itu, Pak Yahya menyempatkan diri untuk memenuhi panggilan Pak Direktur. Didampingi beberapa dosen, kami menyimak arahan Pak Direktur mengenai tanggungjawab perguruan tinggi khususnya dosen untuk aktif meneliti.
Dari apa yang dibicarakan dalam forum komunikasi bersama Pak Direktur tersebut, dapat diambil saripati mengenai bagaimana penelitian di perguruan tinggi dapat dipahami dan dilakukan, saya mencatat beberapa hal sebagai berikut:
1. Penelitian adalah bagian dari Tridharma perguruan tinggi
Sebagaimana diketahui, bagian terpenting dari keberadaan tugas dan fungsi suatu perguruan tinggi adalah terdapat dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Isinya mengenai pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Ketiga fungsi tugas itu harus dilaksanakan, ketiganya juga merupakan fungsi yang satu sama lain saling berkaitan. Tidak bisa suatu perguruan tinggi hanya melaksanakan sebagiannya saja.
2. Penelitian juga Kewajiban dalam al Quran
Perintah meneliti juga termaktub dalam al Qur’an dalam beberapa ayatnya. Ayat yang menjelaskan Ulul Albab (disebut 16 kali dalam al Qur’an) misalnya dengan jelas menyatakan ciri-ciri ulul albab yang bersungguh-sungguh menggali ilmu pengetahuan yakni menyelidiki dan mengamati semua rahasia wahyu (al-Qur’an maupun gejala-gejal alam), menangkap hukum-hukum yang tersirat di dalamnya, kemudian menerapkannya dalam masyarakat demi kebaikan bersama. Allah berfirman, Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal (cendekiawan), (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. (QS, Ali Imran, 190-191). Menurut Ibn Katsir, selain mampu memahami fenomena alam dengan segenap hukumnya yang menunjukan tanda-tanda keagungan, kemurahan dan rahmat Ilahi, ulul albab juga seorang yang senantiasa berdzikir dan berpikir, yang melahirkan kekuatan intelektual, kekayaan spiritual dan keluhuran moral dalam dirinya.
3. Memahami Tridharma dengan Keutuhan
Tridharma perguruan tinggi harus dipahami dengan keutuhan. Elemen pertama, kedua dan ketiga bukanlah urutan dalam implementasinya. Semua harus dikerjakan bersamaan. Seringkali pemahaman salah yang memisahkan dan mengurutkan seperti itu menyebabkan aplikasi penelitian menjadi dikesampingkan dan di nomor duakan.
4. Memulai meneliti dengan Keberanian
Seringkali para sivitas akademika merasa ragu bahkan takut kalau proposalnya ditolak sebelum mengajukan proposal. Hal ini mengakibatkan terhambatnya kreatifitas dan kompetensi seorang dosen dalam meneliti di masa yang akan datang. Rasa takut yang tidak perlu dipelihara itu hendaknya digantikan dengan keberanian. Dengan keberanian, maka akan dapat diketahui apakah akan berhasil atau tidak. Kalaupun gagal maka si dosen akan mengetahui dimana letak kesalahan dalam penulisan proposalnya. Sehingga pada saat berikutnya ia akan dapat memperbaiki bentuk tulisannya.
5. Jangan Takut Salah Ketika Mengajukan Proposal
Pokoknya ajukan saja, kata pak Direktur. Dengan mengajukan itu, bila gagal masih ada hikmah dan pelajaran yang dapat diambil yakni review atau koreksi atas kesalahan yang ada. Bukankah pelajaran yang baik itu juga dari melakukan hal-hal yang salah kemudian kita berusaha memperbaiki, belajr dari konret pengalaman sehari-hari (praktik) tentu lebih utama dari pelajaran sekadar teori semata.
6. Dukungan Institusional sangat Penting
Sejauh mana dukungan institusi (perguruan tinggi) menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan penelitian. Tanpa peran serta perguruan tinggi mustahil program tridharma dapat berjalan sukses. Oleh karenanya, perguruan tinggi harus bikin model yang dapat mendorong dan merangsang kalangan sivitas akademika untuk meneliti. Rangsangan itu dapat berupa, pertama, fasilitasi kelembagaan yang khusus mengurusi penelitian, misalnya dengan membentuk Lembaga Penelitian; kedua, fasilitasi sarana untuk menyebarluaskan hasil-hasil penelitian, misalnya dengan membuat jurnal penelitian atau jurnal ilmiah yang menampung hasil karya penelitian sivitas akademika; ketiga, melengkapi sarana kampus yang menunjang terselenggaranya penelitian dengan baik, dalam hal ini dapat melengkapi kampus dengan fasilitas laboratorium yang dapat dipakai sebagai uji lab atas apa yang dilakukan peneliti; keempat, rangsangan kesejahteraan, setiap perguruan tinggi yang ingin mendorong agar kapasitas penelitiannya meningkat dapat membuat sistem bonus atau penghargaan materi atas dosen yang melakukan penelitian, menulis di jurnal, dan menerbitkan buku; kelima, fasilitasi atas ketidakmampuan yang diakibatkan oleh kendala teknis maupun teoritis dalam melakukan penelitian, hal ini biasanya dapat diikuti dengan semacam pelaksanaan workshop maupun klinik untuk pengembangan potensi ketrampilan sivitas dalam meneliti.
7. Nikmatnya Meneliti
Jika para dosen telah sering proposalnya lolos di dikti, maka pasti akan merasakan nikmatnya penelitian. Tentu tidak hanya nikmatnya merasakan updating keilmuan yang dimiliki atas hasil penelitiannya, namun disamping itu pasti akan merasakan pula nikmatnya honor dan kesejahteraan yang didapat dari dana penelitian yang dimenangkannya. Mungkin para dosen justru akan segan untuk banyak-banyakan SKS mengajar, tapi akan lebih memilih proporsionalitas dalam melakukan tugas-tugas tridharma dalam satu posisi yang imbang pada tiap komponennya. Mungkin, mengajar hanya 6 sks, selebihnya yang 6 sks lagi dipakai untuk penelitian dan pengabdian masyarakat. Bagaimana tidak nikmat, karena hibah penelitian ada yang berniliai 500 juta per proposal, 250 juta per proposal, 50 juta per proposal, sampai yang 10 juta per proposal.
8. Meneliti dan Update Ilmu Pengetahuan
Kegiatan tridharma adalah satu kesatuan, tidak ada yang lebih tinggi satu komponen disbanding komponen lainnya. Di sisi lain, kegiatan pengajaran harus dilaksanakan secara dinamis dengan memperhatikan kesesuaian materi yang disampaikan dengan kondisi perubahan masyarakat, lingkungan dan perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Hampir dapat dapat dipastikan, dosen yang tidak pernah melakukan penelitian berarti sama saja tidak pernah berusaha untuk menguji ilmu pengetahuan yang disampaikannya ke mahasiswa melalui proses meneliti. Akibatnya, dapat dibayangkan bahwa perkuliahan menjadi monoton. Materi dua-tiga tahun sebelumnya akan sama dengan dua-tiga tahun ke depannya. Ini sangat merugikan mahasiswa dan membosankan peserta kuliah.
9. Dosen yang tidak bisa meneliti tidak berhak membimbing Skripsi
Kata Pak Direktur DP2M, “Dosen yang main coret sana sini tapi tak pernah ngajukan penelitian, itu sama saja seenaknya sendiri. Belum tentu, walau ia main coret sana sini pada proposal mahasiswa bimbingannya, ketika mengajukan proposal penelitian ke Dikti langsung lolos”. Oleh karenanya, secara moral mestinya tidak berhak membimbing mahasiswa. Karena dirinya sendiri juga tidak pernah meneliti. Kalau sudah tidak bisa meneliti, maka kuliah lagi itu lebih baik, agar biasa meneliti.
10. Menyayangkan dosen ngobyek
Dosen ngobyek (atau ngojek?) berate belum dapat mendudukkan tridharma dalam satu kesatuan utuh. Karena ia hanya mengejar satu aspek, pengajaran, sedangkan yang lain ditinggalkan atau minimal dikesampingkan. Akibatnya yang ada adalah banter-banteran jatah sks mengajar atau mengajar di banyak tempat. Akibat lanjutannya adalah kesempatan dan waktu untuk penelitian menjadi terkesampingkan, karena waktunya lebih banyak digunakan untuk mengajar. Padahal dosen yang aktif meneliti, hampir pasti tingkat kesejahteraannya akan lebih baik dari dosen yang tidak punya pengalaman meneliti.
11. Semua Komponen perguruan tinggi punya mainan sendiri-sendiri
Dikti telah membuat program semua komponen sivitas mempunyai tugas (mainan) sendiri-sendiri. Antara satu dengan lainnya seharusnya bisa berjalan bersama-sama, tidak boleh saling mengintervensi namun harus saling bersinergi, berjalan seiring untuk mensukseskan programnya masing-masing. Institusi, punya tugas untuk membesarkan kapasitas dan kualitas kelembagaan. Para pimpinan perguruan dalam hal ini harus berjuang mendapatkan hibah-hibah bersaing macam PHK A1, PHK A2, PHK Institusi atau hibah-hibah lain yang berbasiskan pengembangan kelembagaan (institusi). Dosen, punya tugas tersendiri. Misalnya dengan program penelitian dan pengabdian masyarakat, yang keduanya didanai oleh dikti. Tentu untuk mendapatkannya harus bersaing dengan banyak perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Memang untuk lolos perlu ketrampilan dan kesuangguhan, namun bila dibanding dengan hasilnya bila lolos, pasti tiap dosen manapun akan merasakan nikmatnya. Mahasiswa, juga punya program yang didanai dikti, baik itu penelitian mahasiswa, kreatifitas mahasiswa maupun program lain yang juga dapat dipakai mahasiswa untuk ajang belajar menjadi peneliti dan tentu hasilnya dapat dipakai untuk biaya kuliah. Tidak hanya mahasiswa, bahkan untuk alumni sekalipun Dikti masih mempunyai program untuk mereka.
12. Pentingnya Jurnal Penelitian
Jurnal penelitian amatlah penting dalam rangka untuk menyebarluaskan hasil hasil penelitian, menampung pemikiran-pemikiran ilmiah dan juga untuk dipakai sebagai sarana dosen mendapatkan kum atas hasil penelitian yang telah dilakukannya.
13. Pak Direktur Siap membantu
Alhamdulillah, tanpa diminta Pak Munir sebagai Direktur siap membantu jikalau ada kesulitan menulis proposal. DP2M siap membantu kapasitas dosen agar menjadi peneliti-peneliti andalan di masa yang akan datang. Kesiapan ini tentu tidak pada tempatnya untuk disia-siakan begitu saja. Do it and became a winner my friends!. Trimakasih Pak Direktur.

New Year Notes: Merefresh Diri Menyambut Tahun Baru

2008-12-30T03:12:00.000-08:00

Oleh: M. Afif Hasbullah

Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya, sekaligus mengaturnya dengan hukum-hukum yang telah diciptkanNya. Agar dapat berjalan dengan Sunnatullah, aman, tentram, damai dan sejahtera.Allah jua yang memperjalankan kehidupan dunia dengan waktu sebagai penanda. Waktu yang kemudian berwujud dalam second, detik, menit, jam, hari, minggu, bulan dan tahun serta abad. Semua tentu mempunyai hikmah yang harus senantiasa digali dan dihayati oleh ummat manusia.
Seiring perjalanan manusia dimuka bumi yang dihamparkan Allah dalam edaran waktu yang berjalan dan terus berjalan mengiringi langkah anak-anak manusia, muncul pertanyaaan sudahkah waktu termanfaatkan dengan baik, sudahkah kita melakukan muhasabah atau evaluasi atas waktu dan perbuatan yang kita lakukan, sudahkah waktu yang lewat itu membawa berkah kebaikan atas apa yang kita lakukan di dalamnya.
Salah satu hal penting yang membedakan orang sukses dengan yang tidak sukses adalah bagaimana memanfaatkan waktu dengan baik. Allah SWT memberi bekal terhadap setiap manusia di muka bumi dengan modal yang sama. 24 jam sehari semalam, 7 hari dalam seminggu, 12 bulan dalam satu tahun. Namun ternyata, hasil atas modal yang diberikan Allah pada tiap manusia itu hasilnya tidak sama. Tidak sama memuaskan, tidak sama prestasinya, dan tidak sama kualitas akhir kehidupannya, yakni khusnul khotimah kah ia atau bahkan su’ul khotimah, naudzubillah min dzalik.
Bahwa kadar keberhasilan tiap orang tentulah tidak sama itu patut untuk disepakati. Misalnya ada orang yang kaya dengan total harta 10 milyar, ada orang yang hidup berkecukupan dengan gaji bulanan 1 juta, bahkan ada juga yang masih mencari sesuap nasi pada tiap hari untuk menyambung hidup dari hari ke hari. Ada orang yang dengan penghasilan hidupnya lantas bersyukur kepada Dzat Pemberi Hidup. Namun banyak pula mereka yang berkelebihan sekalipun tidak pernah merasa puas atas apa yang didapatkan selama ini, sehingga sampai tidak mengingat akan hak orang yang tidak berpunya untuk disantuni oleh dirinya.
Ada pula orang yang karirnya cepat, melesat kilat. Ada juga yang harus meniti karir dari jabatan terbawah, menapak satu demi satu tangga karir yang harus dilalui. Semua ini, tentu disamping pada satu sisi adalah bagaimana mengatur menejemen waktu yang ada dengan kegigihan dan kesungguhan, juga, yang tidak boleh dilupakan adalah keberadaan takdir yang sudah di tentukan oleh Yang Maha Kuasa.
Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, selama kaum itu tidak berusaha merubah dirinya sendiri. Artinya, tangan Tuhan akan bergerak sinergis dengan usaha yang kita lakukan. Tidaklah mungkin Tuhan akan memberi sesuap nasi kepada anak manusia bila ia tidak mau bekerja dan malas. Tidaklah mungkin Tuhan memberikan kelulusan ujian pada anak manusia, bila ia tidak mau belajar. Walaupun semua bisa dilakukan oleh Tuhan dengan Kun fayakun. Jadilah (sesuatu) maka Jadi (lah sesuatu itu). Namun, dengan dasar hukum-hukum sunnatullah, semua yang terjadi di alam akan tunduk pada hukum-hukum Allah. Demikian pula Allah, sebagai pemilik hukum-hukum itu, tentu akan memelihara hukum-hukumnya dengan baik. Bila ada yang melanggar hukumnya, maka atas resikonya sendirilah akibat atas perbuatan anak manusia itu.
Tuhan sudah banyak sekali memberi kita. Bahkan atas apa-apa yang tidak pernah kita minta, bila itu kita butuhkan Allah akan memeberinya. Dia (Allah) selalu melihat dan mendengar doa kita, dan selalu memeberi apa yang kita butuhkan, bukan pada apa yang kita minta.
Demikianlah, posisi kemurahan Allah atas manusia yang saya berusaha deskripsikan. Dengan itu, apakah sudah kita bersyukur atas waktu yang diberikan sedemikian banyak pada kita, berupa kesempatan dan kelapangan. Jiwa raga maupun harta. Terlebih waktu, yang sering dilupakan anak-anak manusia. Waktu adalah pedang, siapa yang melenakannya akan ditebasnya. Waktu lebih mahal dari emas dan permata. Siapa yang dapat memanfaatkan waktu dengan baik niscaya keberhasilan ada padanya.
Nabi Muhammad pernah bersabda: "Jagalah lima perkara sebelum datang yang lima perkara: masa mudamu sebelum datang masa tuamu, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu, waktu senggangmu sebelum datang waktu sempitmu, masa hidupmu sebelum datang waktu kematianmu." (HR. Bukhori). Hadits Nabi ini menjadi pelejaran berharga untuk tiap ummat manusia agar memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Jangan biarkan waktu untuk bermalasan, jangan biarkan ia terbuang, jangan biarkan waktu berlalu tanpa manfaat yang dapat kita petik daripadanya. Sungguh rugi dan nestapa orang yang melenakan waktu yang berjalan tanpa arti, Nabi juga pernah bersabda, "Ada dua ni'mat yang dilalaikan oleh manusia, manusia tertipu dengan nikmat tersebut: yaitu nikmat sehat dan waktu kosong." (HR. al-Hakim yang telah dishahihkan Syaikh al-Albani dalam kitab Al-Jami').
Tahun baru dan Momentum Penyadaran diri
Ya, detik-detik yang berlalu dan hari yang kemudian menjadi tahun yang segera berganti. Haruslah berarti, haruslah bermakna, haruslah disadari dan harus pula menghasilkan penyegaran diri untuk semakin semangat dalam menjalani hidup dan kehidupan dengan perilaku untuk berprestasi dan berprestasi. Tanpa henti dan tanpa usai sampai ajal menjemput kita.
Momentum ini harus ditangkap. Kita tidak boleh membiarkan diri kita liar. Tidak boleh pula apa yang kita lakukan hari ini lepas konteks begitu saja dengan waktu. Ya, Tahun ini segera berganti. Janganlah sia-siakan untuk berkontemplasi dalam rangka mendapatkan makna dan semangat hidup baru.
Bagaimana kalau yang dicari (makna) itu tidak ketemu? Carilah itu. Karena Hikmah Allah itu luas, luas seluas dunia dengan segala isinya dan fenomena di dalamnya. Allah menciptakan Bumi dan segala isinya ini adalah untuk kebaikan manusia. Maka akan tidak mungkin manusia akan menemukan kemadlorotan di dalamnya (bumi), manakala manusia itu sendiri tidak melakukan perbuatan buruk yang menyimpang dari fitroh Sunnatullah. Adanya bencana, adanya musibah, adanya peperangan, semua dipicu oleh ulah perbuatan tangan-tangan kotor manusia. Tuhan tidak pernah menginginkan ciptaanNya ini rusak, bahkan menghasilkan ketersiksaan buat ummat manusia. Tuhan Maha Baik maka atas apa yang diciptakanNya pastilah juga mengandung kebaikan. Ingatlah firman Allah: "Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)” (QS. Ar rum:41).
Oleh karenanya, dalam momentum tahun baru seperti ini. Apalagi dengan dua tahun baru yang datang beriringan, mestinya dan sudah pada tempatnya penyadaran itu harus berlipatganda. Marilah melakukan instrospeksi sedalam dan sekhusyuk mungkin dalam rangka menata hari esok yang lebih baik dengan kualitas hidup yang meningkat, baik duniawi kita maupun ukhrowi kita. Bukankah orang yang beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik dari hari kemaren, dan hari esok lebih baik dari hari ini?. Tidak ada alasan lagi, hidup yang bermanfaat adalah hidup yang dilalui dengan perbaikan kualitas kehidupan itu sendiri.
Kemudian, marilah mencari makna hidup itu dalam posisi diri kita masing-masing. Kualitas pada satu orang mungkin standarnya akan berbeda dengan orang lain. Tidak bisa semua orang sama kaya dan sama prestasinya. Semua kita dapat dan kita belanjakan adalah menurut kadar kedudukan pada masing-masing orang, yang itu sebagaian diantaranya adalah ditentukan oleh diri masing-masing orang.
Pertanyaan Akhir Tahun
Beberapa Muhasabah yang dapat kita lakukan terhadap evaluasi keberadaan kita dalam menghabiskan waktu antara lain adalah dengan menayakan pada hati nurani kita tentang bebeberapa hal:
1. Berapa banyak waktu kosong yang terbuang sia-sia dalam satu tahun ini?
2. Berapa banyak waktu yang dapat kita manfaatkan untuk aktifitas positif yakni menguntungkan diri dan orang lain?
3. Berapa banyak waktu yang kita lakukan untuk perbuatan yang negatif yakni merugikan diri sendiri maupun orang lain?
4. Berapa banyak perbuatan yang kita lakukan dilandasi egoisme kepentingan diri sendiri dan golongan?
5. Berapa banyak perbuatan yang sungguh-sungguh demi kebaikan diri dan orang lain atau masyarakat?
6. Pernahkan bersyukur dan bertafakkur dalam setiap hari, untuk merasakan hadirnya waktu dan bagaimana kita memanfaatkannya?
7. Pernahkah merasakan bahwa kehadiran waktu amat membosankan sehingga berakibat ketersiksaaan?
8. Berapa banyak waktu untuk duniawi?
9. Berapa banyak waktu untuk ukhrowi?
Dan mungkin masih banyak lagi perenungan-perenungan waktu yang dapat kita lakukan dengan pengembangan pribadi kita dalam kedudukannya sebagai anggota keluarga, orang tua, anak, saudara, murid, guru, petani, majikan, buruh, pejabat, pegawai, penguasaha, dan banyak profesi dan kesibukan lainnya. Tidak menutup kemungkinan pula, sisi budaya sebagai orang jawa, sunda, madura, batak dan suku-suku lain yang punya tradisi khas yang kemudian menuntut suatu tanggungjawab atas posisi kebermanfaatan seseorang sebagai manusia dalam konteks budaya setempat.
Namun pasti apa yang dikatakan Nabi, “Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia lain.” (Al Hadits). Demikian pula firman Allah, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa….” (QS. Al-Hujuraat (49): 13). Juga Sabda Nabi, ”Sebaik baik manusia ialah orang yang panjang umurnya, dan bagus amalnya, dan sejelek jelek manusia, adalah orang yang panjang umurnya akan tetapi rusak amalnya.”
Semoga bermanfaat, wallahu a’lamu.

RUU BHP, akhirnya disahkan juga

2008-12-20T02:08:00.000-08:00

Oleh: M. Afif Hasbullah

Setelah melalui sejarah penyusunan yang panjang dan berliku RUU BHP akhirnya disahkan juga. Sejarah panjangnya dapat ditarik dari pengesahan UU Sisdiknas, medio 2003 lalu. Sampai saat ini berarti sudah makan waktu 5 tahunan. Cukup lama juga, bila ditinjau dari perintah pengundangannya dalam UU Sisdiknas, bahwa penyelenggara satuan pendidikan harus berbentuk badan hukum pendidikan.

Dari sudut lika-liku perumusannya melibatkan diskusi panjang, tarik menarik konsep badan hukum pendidikan, termasuk aplikasinya banyak melibatkan energi dan pemikiran birokrat, politisi dan akademisi. Naskah akademik penyusunan RUU ini khabarnya mencapai hamper 40 naskah. Semunya berasal dari berbagai latar belakang konseptor, ada yang dari pemerintah, belum lagi dari kalangan DPR di Senayan, juga yang cukup mewarnai adalah dari kalangan kampus maupun asosiasi-asosiasi lembaga pendidikan dan profesi pendidikan.

Mereka semua dengan segala konsepnya diadu dalam forum pengambilan keputusan di tingkat parlemen Senayan. Mana yang lebih realistis, lebih menampakkan konsep visi misi pendidikan nasional, dan yang lebih murah namun ideal dalam pelaksanaannya. Belum lagi banyaknya seminar-seminar yang diselenggarakan oleh banyak pihak telah mewarnai perumusan dan penggodokan RUU ini. Yang jelas, bahwa RUU BHP ini termasuk salah satu RUU mahal, biaya maupun tenaga dan waktu banyak habis untuk pengesahannya.

Permasalahan yang sering diperdebatkan adalah mengenai konsep-konsep utama sebagai mana tercantum dalam landasan moral penyelenggaraan pendidikan nasional. Yakni, beberapa hal yang menyangkut visi misi pendidikan nasional, tujuan pendidikan nasional, dan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Negara dan masyarakat dalam pendidikan nasional. Misalnya, persoalan apakah suatu lembaga pendidikan harus berbadan hukum atau tidak, kalau berbadan hukum apa alasannya, demikian pula urgensi lembaga pendidikan harus berbadan hukum. Dari persoalan itu muncul lagi pertanyaan lanjutan, ketika berbadan hukum maka dapat diperbolehkan membuat suatu tindakan hukum tersendiri dengan pihak lain, karena otonom maka berarti dapat dimaknai pemutusan pengelolaan yang awalnya diurus dan atau dimiliki negara menjadi privatisasi. Akibatnya kalau sudah privatisasi Negara atau pemerintah tidak perlu tanggung jawab lagi pada urusan pemajuan pendidikan. Demikian pula, kekhawatiran biaya pendidikan (SPP) yang harus ditanggung sang murid dan orang tua jadi lebih mahal. Belum lagi, bahwa dengan status badan hukum itu kemudian dapat diperkenankan untuk membuat kerjasama-kerjasama dengan fihak lain semacam investasi pendidikan. Ini semua seringkali menjadi bahan demonstrasi dan penolakan pada pengesahan RUU ini.

Ada lagi, kalangan yayasan yang masih berpikir konservatif dengan menganggap RUU ini akan memasung dan mencongkel kewenangan mereka pada satuan pendidikan yang didirikannya. Adanya penataan manajemen satuan pendidikan yang moderen, transparan dan akuntabel menjadikan banyak pengurus yayasan yang seolah-olah dibatasi geraknya, sehingga dengan berbagai alasan, termasuk alasan tidak menghormati suatu lembaga yayasan yang sudah mentradisi dan bervisi sosial, mereka menolaknya.

Demikian pula, yang cenderung menolak juga dengan suatu alasan kenapa satuan pendidikan payung badan hukumnya harus disamakan. Menurut di antara penolak adalah, RUU ini tidak demokratis. Yang demokratis misalnya suatu system pendidikan nasional hendaknya dapat memberikan kebebasan tiap satuan pendidikan untuk memilih berbadan hukum mana, atau berbadan hukum dan tidak. Era reformasi, seyogyanya tidak melakukan pengaturan yang bersifat membatasi kebebasan.

Lain yang menolak, lain pula yang mendukung. Mereka yang mendukung biasanya dilandasi oleh alasan untuk perbaikan sistem dan manajemen pendidikan nasional. Sebagaimana banyak dilihat, manajemen pengelolaan pendidikan di Indonesia masih cenderung dilakukan asal-asalan dan yang penting jalan. Tentu hal ini tidak dapat dibiarkan. Di antara era kompetisi dan kompetensi ini semua satuan pendidikan harus diatur, ditata dan diperbaiki tata kelolanya, dan itu melalui peraturan.

Terlepas dari pro kontra yang ada. Bahwa siapapun pasti sepakat dengan upaya perbaikan tata kelola pendidikan di Indonesia. Siapapun juga pasti tahu, bahwa semua tata aturan yang ada dirumuskan dandihasilkan melalui sistem sosial politik yang menaungi. Kekuatan-kekuatan politik dalam pengambilan kebijakan itulah yang membuat suatu konsep rancangan peraturan yang mengikat orang banyak di sahkan atau tidak. Pemerintah dan DPR sebagai wakil rakyat sudah barang tentu adalah pihak-pihak yang berwenang memutuskan suatu RUU jadi UU atau tidak.

Bagi stake holder dan masyarakat pendidikan tinggal bagaimana melakukan advokasi maupun perjuangan dari ide-idenya untuk diusulkan pengaturannya. Bagaimanapun, hukum adalah produk konstelasi sosial politik dalam masyarakat. Demikian juga, masyarakat merupakan pemilik Negara, ia dapat menguji atau mengevaluasi dukungan politik yang diberikan pada suatu pemerintahan eksekutif dan legislative. Ada mekanisme judicial review, dan siklus pemilu. Semua dapat dijadikan ajang perubahan atas segala peraturan yang rakyat tidak setuju padanya.

Akhirnya, yang harus diingat adalah produk hukum adalah produk politik. Suatu produk hukum apapun, termasuk hukum pendidikan mesti dihasilkan oleh kompromi-kompromi berbagai kekuatan. Nah, dari kompromi itu tidak mungkin akan memuaskan semua pihak. Yang jelas, akan lebih baik ada aturan, walaupun aturan itu mempunyai sisi kelemahan, dari pada tata kehidupan yang tanpa aturan.

Wisuda: Awal Pertempuran Sarjana

2008-12-17T23:28:00.000-08:00

Oleh: M. Afif Hasbullah

Setiap mahasiswa pada akhir studinya akan mengikuti prosesi Wisuda. Sebagai suatu aktifitas sakral dalam suatu pendidikan tinggi, wisuda menjadi moment berharga buat para mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya. Juga para orang tua dan keluarga tersayang akan ikut merasa bangga dan gembira atas selesainya masa studi putra, saudara atau yang dikasihinya.
Belakangan, mungkin dengan kebesaran nama dan gegap gempitanya prosesi wisuda itu, lembaga-lembaga pendidikan yang bukan perguruan tinggi pun ikut-ikut melaksanakan kemeriahan pelepasan para siswanya dengan suatu kegiatan yang bernama wisuda. Juga, uniknya dengan seperangkat pakaian kebesaran berbentuk jubah dan toga di kepala. Nampaknya, wisuda sudah menjadi bagian kemegahan yang sakral bagi kalangan pendidikan. Karena khabar terakhir pun, sering terlihat bahwa anak TK atau PAUD pun juga diwisuda.
Di antara sedemikian kehebatan ritus wisuda itu, seringkali mereka para mahasiswa hanyut dalam kegembiraan, terlena oleh ”prestasi” nya ketika mereka menyelesaikan tanggung jawab studi yang diberikan orang tua. Kadang juga kerap sebagai ajang pembuktian pada orang tua dan lingkungan tetangga, bahwa ia berhasil lulus. Entah dengan cukup memuaskan, memuaskan, atau sangat memuaskan. Tidak peduli, yang penting hari ini diarak oleh prosesi menuju panggung pemindahan kuncir oleh rektor.
Kadang kala pula, saking senangnya, di antara wisudawan itu lupa bahwa ia masih punya utang biaya KKN, lupa bahwa skripsi belum dijilid, bahkan pernah dijumpai lupa revisi skripsi atau tugas akhirnya. Yang lebih antik lagi, lupa bahwa dia ikut wisuda itu dengan jalan dispensasi. Entah dispensasi revisi skripsi, daftar dulu revisi kemudian, atau dispensasi biaya. Uniknya lagi, karena sudah terhipnotis kegegapgempitaan wisuda itu ia lupa, bahwa ijasah belum diambil sampai setahun karena merasa sudah wisuda dan merasa sudah membereskan semua tanggungannya pada kampus.
Saya membuat sketsa itu hanya untuk menunjukkan bagaimana wisuda seringkali dianggap moment wah yang seringkali melenakan dan melupakan wisudawan. Lho, memang ada apa sebenarnya dengan penyikapan wisuda? Apakah ada yang salah dalam memaknai dan mengapresiasinya?. Tidak ada yang salah dalam menyikapi setiap momen berharga yang kita lalui. Momentum harus dirayakan, harus dirasakan, bahkan harus diabadikan dalam bingkai emas yang indah. Momen kelahiran, momen kelulusan, momen pernikahan dan bahkan momen kematian sudah selayaknya ditempatkan sesuai proporsinya dalam sisi kehidupan setiap manusia. Artinya waktunya suka ya kita nikmati, waktunya susah ya harus prihatin dengan kesusahannya. Demikian pula, waktunya tidak ada momentum pun, sebagai seorang manusia sudah selayaknya menciptakan momen-momen untuk dirasakan.
Bukan salahnya menikmati wisuda dengan merayakannnya berikut suka cita. Wisuda harus dinikmati. Namun tidaklah perlu seorang wisudawan terlena dengan kegegapgempitaannya. Nikmatilah secukupnya, bersyukur atas nikmat Allah yang dikaruniakan, dan berterimakasih pada setiap anak manusia yang telah membantu kelulusan dan kesarjanaan, siapa pun dia.
Wisuda sebagai seremoni pengukuhan gelar kesarjanaan membawa makna luhur untuk diambil hikmahnya, yakni penyadaran bahwa para wisudawan telah selesai menempuh studi sesuai bidang keahliannya dan tantangan bahwa para wisudawan mulai mengabdikan ilmunya untuk masyarakat. Masyarakat pun diberikan deklarasi oleh pihak kampus, bahwa si A atau Si B telah menjadi sarjana dan siap untuk diabdikan tenaganya demi kepentingan masyarakat banyak.
Demikian pula, seorang mahasiswa yang selama hidupnya sampai wisuda biaya hidup dan biaya sekolah minta orang tua. Semenjak detik wisuda sudah seharusnya menjadi insan mandiri, baik dalam biaya hidupnya maupun menghidupi orang lain. Oleh karenanya, wisudawan sudah selayaknya bekerja. Bukan sekedar berpikir bekerja. Ia harus bisa membuktikan pada keluarga mengenai kapasitas dirinya yang dapat bekerja dengan orang lain, atau bahkan membuka lapangan kerja.
Tidak selayaknya seorang sarjana yang untuk diwisuda itu butuh proses waktu dan pengorbanan biaya yang tidak sedikit kemudian menjadi penganggur yang membebankan keluarga. Harus inovatif dan kreatif dalam menjalani kehidupan, itulah sarjana trampil.
Di antara lapangan pekerjaan yang sedemikian tidak seimbang dengan pencari kerja, hal ini menjadi tantangan yang berat buat para sarjana. Kadangkala, ada suatu pekerjaan tertentu, tapi karena levelnya bukan untuk sarjana sehingga merasa tidak layak untuk dimasuki. Tapi juga, seringkali ditemui walau suatu pekerjaan itu bukan untuk levelnya, dengan alasan rejeki maka terpaksa diambil pula lowongan itu.
Saya di sini tidak bermaksud membuat suatu klasifikasi pekerjaan. Karena memang betul, kerja adalah kerja yang kaitannya dengan mencari nafkah dan menuntut ilmu adalah menuntut ilmu. Ya, itu memang betul. Tapi bukankah akan lebih bermanfaat bila ilmu itu diamalkan ditempat yang sesuai dengan ilmu kita.
Nah, sampai di sini apakah masih ada nuansa terlalu melenakan gelar kesarjanaan?. Bagi mereka para sarjana ”kelas kambing” tentu akan langsung sedih dan meratap, gelap meneropong masa depan. Melihat dirinya tidak punya kapasitas, IP pas pasan plus tidak ada ketrampilan. Namun beda lagi dengan mereka sarjana ”kelas tanding”, akan lebih bersemangat dalam melangkah masa depan. IP tinggi, ketrampilan mumpuni, jaringan kuat dan pintar berkomunikasi merupakan modal cukup untuk memulai perjuangan kehidupan. Kerja profesional oke, mandiri pun siap.
Akhirnya, wisuda sudah selayaknya diletakkan dalam starting point pembuktian kehidupan seorang sarjana. Ia bukan semata akhir penempuhan studi namun adalah tonggak awal kehidupan yang penuh tantangan.

Mengkader Pemimpin NU: Berorganisasi dalam Akhlaqul Karimah

2008-12-17T23:01:00.000-08:00

Oleh: M. Afif Hasbullah[1]

Kemarin saya bicara-bicara dengan beberapa anak muda NU, sebelumnya juga kerap ngobrol dengan tokoh NU mengenai kepemimpinan. Biasa, karena bicara kepemimpinan jadinya melebar kesana kemari. Tidak hanya sebatas pada kepemimpinan dalam organisasi NU saja, namun meluas ke area kepemimpinan masyarakat dalam bentuk pemimpin pemerintahan yang dipegang oleh kaum nahdliyin.

Secara historis, NU didirikan oleh para mussisin nya dengan tujuan sebagai wadah komunitas ahlussunnah wal jamaah dalam rangka menyatu padukan umat untuk tetap dalam garis aswaja dan ajaran para pendahulu. Organisasi ini juga dimaksudkan sebagai lokomotif ummat untuk mempertahankan ajaran dan tradisinya. Walaupun demikian, tujuan yang lebih berdimensi ubudiyah-diniyah itu tidak kemudian menutup peran NU dalam bidang sosial kemasyarakatan, entah itu adalah aspek ekonomi, politik, maupun budaya. Bahkan kala jaman perang sekalipun, dalam rangka untuk mempertahankan NKRI, NU mengeluarkan resolusi jihad sebagai suatu fatwa yang memberi arahan perjuangan buat ummat Islam dalam mengusir penjajah.

Hasilnya, dalam beberapa arena perjuangan, yang tidak terbatas pada perjuangan fisik, semua fatwa dan garis NU dapat diikuti oleh ummat dengan penuh semangat dan heroisme. Demikian pula makna perjuangan atau jihad yang sementara ini masih disalah pahami dansalah tafsirkan, oleh NU dapat dipimpin menuju suatu wilayah pemaknaan jihad yang sejati dalam konsep Islam rahmatan lil alamin.

NU jelas memimpin dalam perjuangan kebangsaan. Namun apakah juga demikian dengan para elitnya, tokohnya, dan para alim ulama yang ada dalam organisasi NU?. Saya kira mereka semua juga pemimpin, karena tidak mungkin seorang ulama yang mendirikan NU itu sendiri malah bukan disebut seorang pemimpin. Mereka semua yang telah mendedikasikan hidup dan waktunya untuk keluhuran jamiyah adalah pemimpin-pemimpin besar ummat yang senantiasa dinanti petunjuknya oleh ummat.

Hebatnya, di antara mereka yang memimpin itu ternyata bukan alumnus dari lembaga pendidikan moderen dan barat yang saat itu menjadi yang model pendidikan paling bergengsi. Justru mereka ”hanyalah” didikan pendidikan lokal model pesantren dan pengajian langgaran. Namun jangan dikira bahwa dengan pendidikan tradisional yang semacam itu mengakibatkan mereka menjadi picik, kuno dan berwawasan dangkal. Kenyataan yang ada, mereka dapat membuktikan dirinya menjadi pemimpin visioner masa depan. Wawasan yang dikemukakan terbukti di era mutakhir masih tetap relevan dan bahkan melampaui batas-batas waktu di mana mereka dilahirkan dan hidup.

Pola pemikiran yang diusung NU hingga kini, yakni tawassuth, tasammuh, tawazun, i’tidal dalam bingkai rahmatan lil alamin terbukti merupakan wawasan Islam yang dapat diterima oleh semua komponen dalam berbangsa maupun bermasyarakat dunia. Hasilnya, Islam menjadi cantik dan indah. Dari sana akan mendorong simpati masyarakat dunia dalam memandang hakikat Islam yang damai.

Islam menjadi menarik. Kemenarikan Islam yang kemudian mewujud dalam potret dakwah Islam yang mengesankan. Dalam posisi ini, secara organisasi NU pun terangkat dengan kewibawaannya dalam pentas Dunia.

Kita juga masih ingat peran NU mengirim resolusi jihad ke Raja Ibnu Saud di Arab Saudi pada tahun 1926 yang mengadvokasi agar amaliyah ahlussunnah wal jamaah dapat diperkenankan pelaksanaannya di negara Arab Saudi yang ketika itu masih awal dikuasai oleh pemerintahan Wahabi. Alhamdulillah, langkah yang demikian ini ternyata membawa manfaat. Missi Komite Hijaz berhasil dengan bentuk respon positif penguasa Wahabi terhadap kebebasan penganut ahlussunnah wal jamaah untuk mengamalkan tradisi keagamaannya di Saudi.

Kita tentu masih ingat pula peran yang dilakukan oleh PBNU sejak era Abdurrahman Wahid sampai Hasyim Muzadi yang tidak pernah absen menjadi leader dalam forum-forum dunia Islam maupun antar agama. Tercatat beberapa kali konferensi agama baik yang diadakan di dalam negeri maupun luar negeri yang diinisiasi NU. NU memang sudah selayaknya seperti itu, memainkan perannya di negara berpenduduk muslim terbesar di dunia dan sekaligus menjadi ormas Islam terbesar di dunia.

***

Semua itu tentu adalah karena kiprah kader-kader NU yang berwatak pemimpin. Mereka telah dilahirkan dan dididik dengan semangat memimpin yang kemudian mengantar para tokoh NU itu menjadi pemimpin sejati, tidak hanya dalam lingkup ummat namun juga dalam komunitas di luarnya.

Akan tetapi, dalam obrolan ringan dengan para kolega dan anak muda NU masih sering juga ada keluhan bahwa mereka masih belum merasa punya kebanggaan yang total dalam memimpin di tengah masyarakat. Biasanya keluhan macam ini muncul ketika masa pemilihan calon pemimpin pemerintahan. Misalnya ketika ada event pemilihan kepala daerah, seringkali NU terkesan kesulitan untuk memunculkan sosok calon terbaik. Walaupun hal itu dapat dikatakan sebatas keraguan semata, artinya kesulitan yang seolah nampak itu sebenarnya diakibatkan oleh dugaan ketidakyakinan pada sosok yang muncul atau akan dimunculkan. Keraguan mana dari apriori yang kerap muncul mengenai kapabilitas seseorang calon pemimpin.

Dengan kebiasaan mencurigai atau tidak mempercayai calon pemimpin yang seperti itu, dapat mengakibatkan hilangnya semangat untuk memunculkan diri maupun orang lain pada publik, karena khawatir belum-belum sudah direspon tidak baik.

Hemat saya, NU harus membuat suatu sistem kaderisasi yang berjenjang untuk senantiasa melahirkan pemimpin-pemimpin baru sebagai pengganti para seniornya. Karena dengan semakin banyaknya muncul calon-calon pemimpin di kalangan NU itu justru baik. Asal, munculnya calon yang banyak tersebut tidak menjadikan keterpecahan ummat dan saling menjatuhkan karir masing-masing. Demikian pula, banyaknya pemunculan calon pemimpin di lingkungan NU dapat mengindikasikan bahwa kaderisasi calon pemimpin di NU berjalan dengan baik. Dengan kata lain, NU menjadi pabrik calon pemimpin.

Hanya saja yang harus diberikan garis bawah adalah, harus ada mekanisme keorganisasian yang pada akhirnya memunculkan calon akhir yang berwujud pada kebersatuan ummat dalam suatu kepemimpinan. Bukan merupakan sistem kaderisasi calon pemimpin yang mana tidak dapat mempersatukan ummat.

Jadi NU harus mempunyai mekanisme yang tertuang dalam norma organisasi yang dapat mengkerucutkan calon-calon pemimpin menjadi pemimpin seutuhnya. Norma yang ada bukan sebatas di atas kertas, namun harus dapat membudaya di dalam organisasi. Jangan kemudian seolah membiarkan, masing-masing elit berjalan sendiri dengan calonnya masing-masing yang tidak pernah ketemu dan menjadi satu dengan calon pemimpin dari elit lainnya.

Secara organisasi, apabila NU dapat menyinergikan, ini luar biasa. Organisasi bisa kuat dan berwibawa, baik dalam oirganisasi itu sendiri juga dengan pihak luar NU. Dengan bahasa sederhana jamiyah kuat jamaah pun akan kuat pula.

Dalam suatu contoh sederhana, betapa efektif dan efisiennya suatu pemilihan kepala daerah bila calon NU mengerucut satu pasangan. Biaya, waktu, tenaga, dan bahkan emosi warga dan simpatisan dapat di hemat. Pilgub Jawa Timur saja sudah dapat menjelaskan kepada khalayak, di sana ada 4 orang atau pasangan yang mengaku NU, kemudian hasil pemilunya dua putaran, itupun masih ada putaran tambahan sebagai akibat dari gugatan salah satu pasangan. Jadi, semua yang bermain di Pilgub Jatim itu adalah NU semua, semua juga keluar biaya yang tidak sedikit. Coba misalnya cagub NU nya satu pasang saja, pasti lekas beres dan NU yang menang. Uang-uang kampanye dari semua calon itu dibayangkan akan diberikan untuk jamiyah, luar biasa pasti keuntungan dakwahnya.

Penghematan itu belum yang masuk kategori cost politik dan sosial. Pasti impactnya sangat besar. Saya mengkaitkan dengan biaya sosial politik seperti itu bukan tanpa alasan. Event pemilihan kepala daerah banyak menyisakan akibat sosial yang saeringkali tidak menguntungkan. Keterpecahan masyarakat, faksi politik yang timbul, keterbelahan kyai, sampai pada clash fisik yang rentan ditimbulkan oleh emosi karena kegiatan sosial politik.

Mau tidak mau, pola pelahiran calon pemimpin yang seperti itu sudah selayaknya disudahi dengan mekanisme organisasi. Ayo banyak mengajukan calon pemimpin yang pantas, tanya hati nurani siapa seharusnya yang patut untuk ditawarkan. Namun juga harus dicatat, bahwa dengan semangat organisasi pula kita harus siap siapa yang akan maju, termasuk bila yang terpilih bukan kita atau calon yang kita dukung. Asal semua sesuai koridor, maka tidak ada alasan untuk tidak mendukung seorang calon dalam organisasi NU.

NU sebagai ormas, sama dengan ormas lain tentu berfungsi sebagai organisasi kader. Sebagai ormas pula NU mesti demokratis dengan mengikuti asas-asas organisasi moderen. Mungkin disana disini kerap muncul persaingan dalam bingkai politik sebuah organisasi, itu lumrah juga terjadi dalam NU sekalipun sebagai ormas besar. Namun, yang membedakan NU dengan ormas kebanyakan adalah asasnya yang Islam ahlussunnah wal Jamaah dengan tradisi menjunjung tinggi akhlaqul karimah. Apa artinya?, cara kita berorganisasi di NU harus lebih santun dan berakhlaq sebagaimana diajarkan oleh Nabi Muhammad dan para Sahabat serta para kyai.

Berpolitik dan berorganisasilah, menangkan setiap percaturan sosial politik. Namun, ingat akhlaqul karimah dalam setiap tindakan. Karena tidak ada kemaslahatan sejati yang akan dihasilkan dari suatu aktifitas organisasi dan politik yang tidak menjunjung akhlaqul karimah. Sekian.

[1] Ditulis 17 Desember 2008 di Café JCo Supermall Surabaya

Bank dan Tanggungjawab Rahasia Bank

2008-12-02T21:47:00.000-08:00

Oleh: M. Afif Hasbullah

Senin lalu, 1 Desember 2008. Saya mendapat laporan dari kepala biro AUK Unisda, ia menyampaikan berita sekaligus minta solusi mengenai prin out pada slip transfer pembayaran di salah satu bank mitra Unisda. Print out yang sah menurut ketentuan adalah yang diberi print komputer bank. Namun tempo hari itu, dengan alasan bahwa sistem sedang off line atau listrik mati sehingga tidak dapat mencetak langsung slip itu pada printer bank. Yang menjadi masalah adalah, kenapa solusi yang diberikan oleh pegawai bank itu adalah membuat print out pada kertas tersendiri yang isinya adalah daftar rekaman transfer pada hari itu, plus nilai total dana dalam rekening yang ditransfer akan dengan sendirinya tercetak pada print out itu.
Biro AUK jelas merasa ada kejanggalan. Kenapa bank bisa mengeluarkan print out yang terkait dengan berapa transfer yang terjadi hari itu, termasuk pula jumlah total dana yang dimiliki. Tentu sebagai kepala biro, ia gusar dan kaget. Bagaimana mungkin seorang pentransfer yang bukan pemilik rekening dapat meminta atau diberi suatu print out data sebuah rekening. Ini hal yang tidak lazim terjadi dalam konteks pelayanan perbankan.
Saya ketika itu langsung menjawab, bahwa tindakan pegawai bank itu tidak dapat dibenarkan, karena menyalahi ketentuan tentang rahasia bank. Secara sepintas, siapapun pegawai bank sebenarnya sudah sangat paham terhadap ketentuan mendasar ini. Setiap pegawai bank pasti mendapat pendidikan khusus mengenai prinsip-prinsip dasar kerjanya, etika perbankan, maupun juga peraturan perundang-undangan mengenai perbankan. Hampir sulit untuk memahami bahwa seorang yang bukan pemilik rekening dapat mengakses data rekening yang bukan miliknya.
Bahkan setahu saya, instansi pemerintah yang berwenang untuk mendapatkan data suatu rekening sekalipun tidak serta merta dapat diberi data rekening orang atau pihak lain tanpa melalui prosedur dan ketentuan sesuai yang diatur dalam undang-undang perbankan. Akhirnya saya minta untuk membuat surat keberatan mengenai apa yang terjadi kepada pimpinan bank yang bersangkutan, segera.
Agar menjadi suatu perhatian bersama terhadap semua pihak, ada baiknya untuk mendiskusikan mengenai apa yang dinamakan dengan rahasia bank dan bagaimana penerapannya menurut aturan yang berlaku. Karena saat ini, buat semua orang urusan perbankan bukan hanya kepentingan orang kaya atau kalangan tertentu saja. Semua memanfaatkan bank dalam rangka untuk melakukan transaksi-transaksi penting sehari-hari, baik penyimpanan dan pengambilan uang, pengiriman uang, peminjaman uang, aktifitas jual beli, bahkan juga aktifitas keuangan antar daerah dan antar negara.
***
Apa yang disebut dengan rahasia bank?, Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya. Pengertian tersebut dapat dijumpai pada pasal 1 ayat 28 Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan. Undang-undang ini merupakan perubahan dari Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Dari pengertian tersebut, biasanya muncul permasalahan mengenai ruang lingkup kerahasiaan yang harus dilakukan suatu bank, apakah terbatas kepada nasabah penyimpan atau juga terhadap keadaan keuangan nasabah debitur? Demikian pula apakah yang dirahasiakan itu meliputi penggunaan jasa-jasa bank yang lain, selain jasa penyimpanan dana dan jasa pemberian kredit?
Kalau kita mencermati dengan baik rumusan pasal 40 Undang-undang No.10 tahun1998 tentang Perbankan, maka akan ditemui keterangan secara eksplisit yang menyebutkan bahwa lingkup rahasia bank adalah bukan saja menyangkut simpanan nasabah, tetapi juga (identitas) nasabah penyimpan yang memiliki simpanan tersebut. Bahkan dalam rumusan pasal 40, Nasabah Penyimpan disebut lebih dahulu daripada Simpanannya. Pada banyak negara, ruang lingkup dari rahasia bank tidak hanya terbatas kepada keadaan keuangan nasabah, tetapi meliputi juga identitas nasabah yang bersangkutan.
Kemudian siapa yang bertanggungjawab pada pelaksanaan rahasia bank itu? Pasal 47 ayat (2) Undang-undang No.10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa pihak yang berkewajiban memegang teguh rahasia bank meliputi, Anggota Dewan Komisaris Bank, Anggota Direksi Bank, Pegawai Bank dan Pihak terafiliasi lainnya dari Bank
Di antara pihak-pihak yang wajib menyembunyikan rahasia bank tersebut di atas, ada satu pihak yang biasa ditanyakan, yakni luasan pihak yang terafiliasi lainnya dari bank. Pasal 1 ayat (22) Undang-undang No.10 Tahun 1998, memberikan penjelasan, bahwa yang termasuk pihak terafiliasi itu adalah:
1. anggota dewan komisaris, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank
2. anggota pengurus, pengawas, pengelola, atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain: akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lainnya
4. pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia, turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, keluarga pengurus.
Jadi jelaslah, bahwa pihak yang terafiliasi dengan bank mencakup pihak yang bukan orang dalam bank itu sendiri. Karena meliputi juga pihak luar yang berurusan dengan bank, suatu misal notaris, konsultan hukum, akuntan maupun juga pemegang saham dan keluarganya.
Jaminan bank menjadi penting untuk ditaati sebagai suatu prinsip dasar pelayanan perbankan adalah karena bank sebagai institusi publik yang melayani publik dalam bentuk penyimpanan uang atau peminjaman uang harus bisa menjamin kerahasiaan seorang nasabah, mengenai identitasnya, perkembangan lalu lintas rekeningnya maupun informasi privat lainnya. Karena kalau tidak demikian, nasabah akan tidak percaya pada bank, bank dianggap dapat membocorkan rahasia dana seorang pemilik rekening kepada pihak lain yang tidak berwenang. Nah, kalau nasabah tidak percaya maka tidak ada orang yang mau menyimpan dana di bank, yang akhirnya tentu akan mempengaruhi iklim ekonomi pada suatu negara.
Walaupun demikian, karena data seorang nasabah itu dalam kegiatan-kegiatan tertentu sangat diperlukan, maka Undang-undang No.10 Tahun 1998 memberikan pengecualian dalam 7 (tujuh) hal. Pengecualian tersebut bersifat limitatif, artinya di luar 7 (tujuh) hal yang telah dikecualikan itu tidak terdapat pengecualian yang lain. Pengecualian itu adalah: pertama, untuk kepentingan perpajakan dapat diberikan pengecualian kepada pejabat pajak berdasarkan perintah Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan (pasal 41); kedua, untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, dapat diberikan pengecualian kepada Pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/PUPN atas izin Pimpinan Bank Indonesia (pasal 41A); ketiga, untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana dapat diberikan pengecualian kepada polisi, jaksa atau hakim atas izin Pimpinan Bank Indonesia (pasal 42); keempat, dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya dapat diberikan pengecualian tanpa harus memperoleh izin Pimpinan Bank Indonesia (pasal 43), kelima, dalam rangka tukar menukar informasi di antara bank kepada bank lain dapat diberikan pengecualian tanpa harus memperoleh izin dari Pimpinan Bank Indonesia (pasal 44); keenam, atas persetujuan, permintaan atau kuasa dari nasabah penyimpan secara tertulis dapat diberikan pengecualian tanpa harus memperoleh izin Pimpinan Bank Indonesia (pasal 44A ayat 1); ketujuh, atas permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan dana yang telah meninggal dunia (pasal 44A ayat 2).
Di luar ketentuan tersebut, jikalau rahasia bank dibuka maka dapat disebut sebagai suatu pelanggaran undang-undang perbankan. Konsekwensinya, siapapun mereka yang meminta di luar alasan limitatif itu dapat dikenai sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Untuk menghindarinya, maka bila pihak bank diminta selain pada posisi yang dikecualikan oleh undang-undang maka harus tidak memperbolehkannya.

Menyambut Hari HAM Sedunia: HAMku, HAMmu, HAMkita

2008-12-01T01:32:00.000-08:00

Oleh: M. Afif Hasbullah

10 Desember ke depan kita memperingati hari HAM sedunia. Hari HAM itu persis diletakkan pada tanggal deklarasi HAM PBB, yakni 10 Desember 1948. Pendeklarasian The Universal Declaration of Human Rights itu dilakukangan untuk memberikan peringatan kepada seluruh umat manusia atas jaminan hak asasi manusia. Selain itu dimaksudkan sebagai upaya bersama semua warga dunia untuk senantiasa mengormati hak asasi manusia satu dengan lainnya. Aplikasi dari penghormatan itu adalah dihentikannya peperangan dan invasi yang disertai kekerasan yang selama ini dilakukan oleh negara-negara adidaya dan kolonialis.
Namun demikian, apa sesungguhnya makna HAM itu sendiri?. HAM merupakan hak-hak dasar yang diberikan oleh Dzat Yang Maha Tinggi kepada setiap individu untuk mewujudkan watak kemanusiaannya dengan tidak ada pihak lain yang dapat mencabutnya tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum positif. HAM itu melekat pada setiap pribadi yang didalam pelaksanaannya diatur oleh seperangkat hukum positif untuk menjamin tidak terjadinya tabrakan pelaksanaan hak asasi seseorang dengan orang lain.
Oleh karenanya, sejak awal dirumuskannya HAM tidaklah dimaksudkan sebagai upaya seluas-luasnya seseorang untuk mengekspresikan hak yang dipunyai atau menjalankan hak itu dengan sebebas-bebasnya tanpa norma yang mengatur. Karena kalau model pemahaman HAM yang demikian, pasti yang terjadi adalah anarki antar individu maupun antar kelompok. Justru perumusan HAM yang dimaksudkan untuk menghormati dan melindungi harkat dan martabat tiap individu dengan sendirinya akan hilang, karena setiap orang beralasan bahwa ia sedang melakukan haknya tanpa peduli sedikitpun dengan orang lain.
HAM seyogyanya dapat dipahami dan diaplikasikan dalam kerangka kepentingan banyak pihak. Adanya hak asasi pada seseorang sangat menunjukkan bahwa ada hak asasi yang sama luas pada pihak lain. Oleh karena itu, implementasi pelaksanaan hak harus diatur dalam suatu peraturan hukum yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang untuk itu dalam rangka menjamin stabilitas dan ketentraman di tengah-tengah masyarakat. Apa artinya suatu penegakan HAM yang hanya berorientasi pada individu-individu atau kelompok-kelompok, kalau HAM itu sendiri hanya akan kontra produktif terhadap harkat kemanusiaan.
Maka, didalam posisi yang demikian sangat nampak adanya keharusan menghormati hak orang lain. Karena semua orang pada hakikatnya mempunyai hak dan kebebasan yang sama maka yang harus dilakukan adalah pembatasan aplikasi hak tiap individu dan kelompok. Semua pelaksanaan hak tidaklah boleh dilakukan apabila berpotensi mengganggu pelaksanaan hak orang lain, apalagi menghambat dan menghilangkan hak asasi orang lain.
Saat ini kerap terjadi, dalam iklim kebebasan yang seolah berdalih untuk demokrasi dan HAM kemudian dengan seenaknya melakukan pemikiran yang bebas, pengorganisasian yang bebas dan juga tindakan penyampaian yang sedemikian bebas pula. Suatu misal, unjuk rasa oleh buruh dilakukan tanpa pernah mengkomunikasikan tuntutan dan permasalahannya ke tingkat manajemen perusahaan, artinya tidak pernah dilakukan dialogis komunikatif antara pihak buruh dan pengusaha. Buru-buru melakukan suatu unjuk rasa yang diserta kekerasan yang kemudian mengambil tempat di jalan protokol dengan tujuan agar menarik perhatian umum. Akibatnya, jalanan macet, laju ekonomi terhenti. Mereka pengunjuk rasa sama sekali tidak mengindahkan penghormatan kepada hak pengguna jalan lainnya. Sekali lagi, atas dasar demokrasi dan HAM mereka mendalilkan keabsahan tindakannya.
Contoh yang demikian kerap terjadi di banyak segi, tidak hanya yang kaitannya dengan ketenagakerjaan, namun juga bidang lain. Bahkan yang lebih ironis suatu unjuk rasa yang bermodel demikian kerap tidak dapat dihilangkan dari aroma penunggangan, pesanan sponsor dan sebagai alat semata dari pihak-pihak yang ingin mendapat untung dari adanya situasi panas tersebut.
Akhirnya menjadi tidak aneh, kalau belakangan ini demonstrasi dan unjuk rasa mulai kehilangan greget atau bobot kewibawaannya. Semua karena aplikasi demonstrasi yang tidak dilakukan menurut koridor hukum. Selain itu, kerap terjadi pelaksanaan demonstrasi secara materiil banyak tidak dapat dipertanggungjawabkan, tidak argumentatif ilmiah dan kadang kala tidak mempunyai data-data yang valid. Beberapa tayangan televisi pernah menyorot pengunjukrasa bayaran. Sungguh memalukan.
Demokrasi jelas harus didukung, HAM tentu harus ditegakkan. Namun koridor hukum prosedural yang bermaksud mengatur mekanisme berdemokrasi harus ditaati. Gunakan jalur demokrasi yang benar sehingga hak semua orang dapat terpenuhi. Pelaksanaan hak memang seharusnya tidak mengganggu hak orang lain, bahkan juga tidak semestinya merugikan diri sendiri. Jangan heran bila suatu ketika pelaksanaan hak yang tidak prosedural kemudian mengakibatkan terkena sanksi hukum akibat tidak tahu cara mengaplikasikan haknya.

Selamat Ultah Unisdaku..

2008-11-27T02:59:00.000-08:00

M. Afif Hasbullah[1]

Usiamu hari ini Jum’at 28 Nopember 2008 telah genap 22 Tahun. Sebuah perjalanan panjang yang penuh peluh. Namun saat ini engkau telah berkembang dewasa, seorang pemuda yang sedang tumbuh berkembang menentukan jati dirinya. Terasa sekali bahwa usaha dan perjuangan selama ini, langkah demi langkah telah menghasilkan prestasi, Unisda semakin dewasa, semakin sehat, semakin luas pergaulannya, dan semakin berkiprah di tengah-tengah masyarakatnya.
Walaupun demikian, Unisdaku harus tidak cepat berpuas diri dengan apa yang dicapai. Masih banyak tantangan yang menghadang di kemudian hari, semuanya harus disiapkan dengan matang, strategis dan termanage. Persaingan dunia global di bidang pendidikan dan dunia industri mengharuskan Unisda untuk senantiasa memperbaiki diri dan berbenah. Banyaklah mengaca terhadap kekurangan diri, janganlah cepat puas atas prestasi, dan anggap sebuah kegagalan yang terjadi merupakan keberhasilan yang tertunda. Jadikan kegagalan dan ketidaksempurnaan sebagai batu loncatan untuk melejit ke posisi yang lebih tinggi.
Ingat Unisdaku, engkau merupakan perguruan tinggi kebanggaan warga nahdliyin di Lamongan, bahkan keberadaanmu sudah mulai mendapat simpati yang baik dari masyarakat. Engkau banyak dibutuhkan oleh banyak pencari ilmu, baik yang ada di kotamu sendiri maupun mereka yang ada di luar kota, bahkan luar propinsi. Ingat pula wahai Unisda, engkau adalah Universitas tertua di Lamongan, walaupun memang bukan perguruan tinggi yang tertua, namun lompatan prestasimu dan tumbuh kembang pribadimu telah banyak melampaui teman-teman sebayamu yang lain.
Jadi Unisda, engkau di Ulang Tahun yang ke 22 ini, bersyukurlah. Memujilah dengan segenap rasa syukur,yang tulus dan ikhlas seraya memohon kepada Allah SWT agar senantiasa mebimbingmu dalam kebenaran dan menolongmu atas bahaya yang mungkin muncul. Juga, sampaikan terimakasih setulus hati kepada semua keluarga, handai taulan, dan seluruh masyarakat yang selama ini membangun dirimu, mencurahkan pikiran dan tenaganya untuk kebesaranmu, serta stake holder semuanya yang telah membantu dirimu. Karena kedewasaan dan kebesaranmu hari ini juga atas andil semua pihak.
Secara khusus wahai Unisda, engkau harus ingat dari rahim siapa engkau dilahirkan, serta siapa yang membidani lahirnya dirimu. Kehormatan yang engkau sampaikan pada orang tua mu akan menunjukkanbaktimu pada mereka. Oleh karenanya jangan lupakan mereka, jadilah seorang putra kebanggaan yang bisa membuat para orang tua berbahagia dantidak pernah menyesal melahirkan dirimu. Patuhi pesan orang tua, ikuti petuahnya dan jangan sekali-kali lupa sekedar mendoakan setiap waktu.
Engkau lahir dari rahim Pondok Pesantren Matholi’ul Anwar pada tahun 1986 yang lalu. Kelahiranmu telah dinantikan jauh hari sebelumnya oleh K.H. Sofyan Abdul Wahab, kyai kharismatik pendiri pondok Matholi’ul Anwar. Beliau dengansangat mendalam mengharapkan kehadiranmu untuk melengkapi saudaramu yang lain,yakni Madrasah Ibtidaiyah,Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, SMP NU serta SMK NU. Namun sayang, beliau tidaksempat melihat kelahiranmu dan tumbuh kembang dirimu. Beliau sudah wafat semenjak tahun 1983, tiga tahun sebelum Unisda lahir.
Engkau pun tidak dapat dipisahkan dari peran besar seorang bidan yang sekaligus sebagai tukang susumu, pembina dan pembimbingmu hingga engkau hampir melepas masa remajamu. Delapan tahun lalu,bidanmu telah tiada dalam kondisi memperjuangkan kebesaran dirimu. Ya, K.H. Masjkuri Shodiq bidanmu itu mengalami kecelakaan bersama K.H. Saifuddin Zuhri, pembantu bidan karena tertabrak kereta api di depan rumahmu sekarang. Saat itu beliau berdua sedang menguruskan pendirian magister agama sebagai bagian dari upaya membesarkan dirimu.
Unisda, ketika engkau merenungi dengan baik sejarah kedirianmu. Aku yakin, haqqul yakin. Pada hari ini engkau justru berusaha membuktikan gelora semangatmu yang tinggi, dan engkau ingin menunjukkan kapasitas dirimu pada dunia. Bahwa engkau suatu saat akan menjadi perguruan tinggi besar yang bermanfaat untuk bangsa, negara dana agama. Amin.
Dirgahayu Unisdaku!!!
[1] Kutulis senja hari, 27 Nopember 2008.

Sebuah Ajakan Berhemat dalam Konsumsi Energi

2008-11-26T01:58:00.000-08:00

Oleh: M. Afif Hasbullah
Pendahuluan
Allah SWT menciptakan alam semesta beserta seluruh isinya adalah untuk didayagunakan sebaik-baiknya demi kemakmuran dunia, dikelola menurut hukumNya, dan hendaknya mengacu pada ketentuanNya dalam al Qur’an dan as Sunnah. Manusia sebagai salah satu penghuni bumi, diberikan mandat oleh Allah untuk mengurusi dan mengelola isi alam semesta ini dengan sebaik-baiknya sebagai khalifatullah di muka bumi.
Ciptaan Allah beserta segala isinya itu dilengkapi dengan manual prosedur (hukum-hukum Allah) agar supaya dapat didayagunakan semaksimal mungkin, dimanfaatkan sedemikian rupa sesuai peruntukannya, serta dapat berumur panjang sehingga maslahatnya lebih optimal. Namun apabila manual prosedur itu tidak dipakai atau dikesampingkan, maka tentu saja sistem alam semesta menjadi kacau, tidak terjadi keseimbangan sistem dan ujung-ujungnya adalah kerusakan alam semesta. Firman Allah menyatakan: "Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)” (QS. Ar rum:41).
Di antara isi dunia yang diciptakan Allah itu adalah sumber daya energi yang terdiri dari bermacam-macam bentuk yakni tambang minyak, batubara, gas alam, kekuatan aliran air, kekuatan gelombang laut, kekuatan energi surya dan sebagainya. Yang kesemuanya itu dapat diubah bentuknya menjadi energi yang menggerakkan mesin-mesin dan sarana produksi serta sarana transportasi ummat manusia.
Aset sumber daya yang dititipkan Allah kepada manusia itu ada yang bisa habis (tidak dapat diperbarui) ada pula yang tidak dapat habis (dapat diperbarui). Oleh karena itu manusia harus pandai-pandai memanfaatkannya, agar optimal dan bertahan lama. Perlu diwaspadai bersama, di era mutakhir ini sudah mulai terjadi gejala-gejala alam yang tidak biasa semacam perubahan iklim, baik itu terwujud dalam badai besar, curah hujan yang tidak stabil, pemanasan global dan sebagainya. Belum lagi, saat kita dihadapkan pada krisis energi, yang ditandai dengan semakin menipisnya cadangan minyak, harganya yang tinggi padahal energi lain yang diharapkan menggantikan minyak belum ditemukan atau masih belum dapat diproduksi massal.
Oleh karena itu, dalam pemanfaatan energi saat ini dan di masa datang ummat manusia harus dapat memperlakukan alam dengan sebaik-baiknya, mengambil secukupnya, memperbarui sebisanya, demi kelestarian ekologis dalam sistem peri kehidupan dunia untuk anak cucu nanti.
Konsumsi dan Pemanfaatan Energi sebagai Bentuk Konsumsi
Pemakaian atau penggunaan manfaat dari barang dan jasa merupakan kegiatan konsumsi. Sehingga konsumsi merupakan tujuan yang penting dari produksi, tetapi tujuan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang. Islam adalah agama komprehensif yang ajarannya mencakup seluruh aspek kehidupan, baik pengaturan tingkah laku manusia, maupun aspek moral dan etika. Islam mengatur sedemikian detil hal-hal kecil, semacam halal-haram, najis-suci dan sebagainya. Sehingga hal ini yang membedakan kesempurnaan Islam dibanding sistem kemasyarakatan manapun, baik modern atau lama, termasuk dalam hal ini konsumsi.
Konsumsi tentu tidak hanya berkaitan dengan makanan, karena konsumsi terkait juga dengan pemanfaatan barang dan jasa. Oleh karenanya pemanfaatan energi untuk memenuhi kebutuhan manusia juga merupakan bentuk konsumsi itu sendiri.
Hemat Energi, Lingkungan Hidup dan Kemaslahatan Hidup
Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai kekayaan yang luar biasa. Di antara kekayaan itu adalah, hamparan tanah sawah dan perkebunan, sungai dan lautan beserta isinya, gunung-gunung yang masih aktif, pusat-pusat tambang perut bumi, potensi hutan yang amat besar, dan didukung oleh kuantitas sumberdaya manusia yang besar. Semua adalah rahmat dan karunia Allah pada bangsa Indonesia untuk didayagunakan sebesar-besar kemakmuran rakyatnya.
Eksploitasi terhadap tambang, hutan dan sumberdaya air yang sedemikian luas, akan sangat mengkhawatirkan manakala tidak diimbangi dengan pengelolaan yang sesuai dengan asas kemanfaatan seluruh rakyat dan asas pelestarian lingkungan hidup.
Melalui pemanfaatan SDA yang cerdas dan berwawasan lingkungan, diharapkan dapat mencapai kemaslahatan hidup yang sesungguhnya. Yakni suatu kehidupan masyarakat yang adil makmur dan sejahtera. Allah SWT berfirman: "Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmatan lil'alamiin" (QS. 21 : 107). Pandangan hidup ini mencerminkan pandangan yang holistis terhadap kehidupan kita, yaitu bahwa manusia adalah bagian dari lingkungan tempat hidupnya. Sekaligus manusia merupakan pemegang mandat pemakmur bumi.
Namun manusia pula sebagai pembuat kekacauan bumi, sebagai akibat perbuatan nafsu rakus dan boros anak manusia, yang sebenarnya oleh Allah telah diingatkan dalam firmanNya: "Dan bila dikatakan kepada mereka: "Janganlah membuat kerusakan di muka bumi", mereka menjawab: "Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan." (QS. 2 : 11).
Keingkaran manusia tersebut menimbulkan bencana alam dan kerusakan di bumi sebagaimana firmanNya: "Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)". Katakanlah : "Adakan perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)." (QS. 30 : 41-42).
Tanda-tanda kebenaran firman Allah telah dapat dibuktikan dalam fakta banyaknya terjadi bencana alam, kekeringan, banjir, tanah longsor, air yang tercemar, bahan bakar yang menipis dan lain-lain.
Oleh karenanya manusia sudah seharusnya kembali instrospeksi, konsolidasi, dan menata kembali budaya yang memperkosa alam dengan pemborosan SDA menjadi budaya yang dianjurkan oleh sang pembuat alam semesta beserta manual prosedurNya. Termasuk upaya sederhana yang berdampak besar yakni berhemat dalam mengkonsumsi apapun termasuk listrik, BBM dan Air. Wallahu A’lamu.

Mempersoalkan Relasi NU dan Politik

2008-11-23T22:31:00.000-08:00

Oleh: M. Afif Hasbullah

Nahdlatul ’Ulama (NU) merupakan organisasi yang besar. Kebesarannya tentu secara kuantitatif dapat dilihat dari jumlah anggota, pengaruhnya dan kekuatannya dalam ikut serta untuk mempengaruhi konstelasi kenegaraan dan kebangsaan. Pengaruh yang sedemikian besar itu tentu memicu ketertarikan dari banyak pihak yang menginginkan kekuasaan dan dukungan kekuatan yang kukuh untuk melanggengkan maupun menstabilkan posisinya.
Karena itu tidak heran apabila setiap event pemilu, pilpres, pilkada, maupun pil-pilan lainnya kebesaran NU itu sendiri banyak diperhitungkan oleh pihak lain. Ramai-ramai mereka yang membutuhkan NU berusaha mendekat dan menarik simpati. Tentu ada yang tulus, ada pula yang niatnya hanya pada tataran luar saja, artinya kebaikan yang tampak itu hanya strategi untuk menarik simpati.
Namun apa pentingnya merelasikan NU dengan politik?, kenapa kita harus bicara relasional yang semacam itu? Apakah pernah ada masalah antara hubungan NU dan politik, sehingga patut untuk mempermasalahkan relasi keduanya?. Beberapa pertanyaan itu tentu ada kaitannya, termasuk dengan keberadaan Khittah. Artinya dengan adanya khittah itu berarti sudah menjelaskan dan merapikan bagaimana positioning NU ke dalam ranah politik.
Dalam beberapa paragrap di bawah, kita mencoba untuk mendiskusikan hubungan relasi itu, termasuk mengenai prespektif khittah dalam ikut menjelaskan NU dan politik. Relevansi khittah dengan kondisi saat ini nampaknya juga menjadi penting untuk dibicarakan.
***
NU adalah kumpulan dari individu-individu muslim di Indonesia yang secara tradisi mengusung Islam ala Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja). Yakni mereka-mereka yang setia akan ajaran Nabi Muhammad, para sahabat, para Imam yang empat (Maliki, Hanafi, Syafii dan Hambali) serta mengikuti tasawwuf kepada Imam Ghozali, Imam Junaidi al Baghdadi serta secara teologis mengikuti Abu Hasan al Asy’ari dan Abu Mansur al Maturidi.
Sebagai suatu perkumpulan besar didalam suatu negara, tentu NU mempunyai kepentingan yang harus diperjuangkan, baik kepentingan organisasi maupun kepentingan jamaah (warga) nya yang sedemikian luas. NU juga menjunjung tinggi konsep Islam rahmatan lil alamin. Konsep ini mengandaikan Islam harus bermanfaat seluas-luasnya untuk seluruh alam. Tidak memandang golongan, kelompok, agama, suku, ras, dan budaya semua harus dapat berdampingan dengan baik, dan Islam pada posisi ini harus bisa menebar rahmat, kesejukan, dan kedamaian dengan sesama ummat manusia.
Namun demikian, pada tataran praksis peran NU dalam mengusung dan meninggikan Islam sebagai rahmatan lil alamin itu tentu saja harus diwujudkan dalam suatu konsep dan tindakan yang nyata. Konsep dan tindakan itu tentu saja dengan ikut mempengaruhi dan menentukan kebijakan-kebijakan negara. Artinya, salah satu sarana perjuangan yang harus diupayakan adalah untuk menduduki posisi-posisi strategis yang dapat menentukan kebijakan negara (state policy) dan ikut menentukan arah negara ini.
Pada tataran ketatanegaraan, setidaknya dalam iklim demokrasi dewasa ini, terdapat beberapa pembagian tugas kenegaraan, yakni bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pada posisi eksekutif, terdapat beberapa jabatan mulai presiden, menteri, gubernur, bupati, camat, maupun kepala desa, baik dengan wakil atau tidak. Posisi legislatif, tentu adalah jabatan anggota DPR, DPRD baik ditingkat propinsi maupun kota dan kabupaten. Sedangkan posisi yudikatif, terdiri dari beberapa kekuasaan kehakiman, apakah itu Mahkamah Agung sampai pengadilan Negeri maupun Mahkamah Konstitusi.
Dengan pewadahan seperti itu, NU ketika mau mewujudkan harapannya untuk mewujudkan kehendak dan kepentingan organisasi maupun warganya pada satu sisi dan pada sisi yang lain ingin mengaktualisasikan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Maka yang harus dilakukan oleh NU adalah dengan menduduki kekuasaan negara.
Namun demikian, ada kendala yang menghinggapi NU. Kenyataan bahwa NU bukanlah partai politik yang dapat mengikuti pemilu. Juga, NU telah ”dipagari” oleh keberadaan khittah 1926 yang diputuskan tahun 1984 dalam Muktamar Situbondo itu. Di mana NU tidak terikat dengan salah satu parpol manapun. Dengan dua fakta tersebut yang sering menjadi ribut adalah kesulitan jamiyah NU untuk memposisikan diri ketika ingin turut serta dalam mewujudkan konsep islam rahmatan lil alamin pada tataran kebijakan negara.
Persoalannya adalah ketika bermaksud untuk ikut dalam proses mempengaruhi kebijakan itu yang harus lebih dekat dengan suatu partai atau beberapa partai, NU kerap dicurigai. Dikatakan bahwa NU sudah terlalu jauh masuk politik praktis, demikian pula para pengurusnya dianggap telah melanggar khittah 1926. Padahal kalau khittah hanya dipahami sedemikian rupa, sesungguhnya yang ”rugi” adalah NU sendiri. Karena dengan Khittah itu ada keterbatasan-keterbatasan untuk bergerak.
Di dalam prakteknya, NU sebenarnya secara politik praktis pernah terjun langsung masuk ke dalam teknis politis ketika PBNU memfasilitasi berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Maka tidak heran ketika PKB mengatakan satu-satunya partai yang didirikan oleh NU. Memang, di dalam sejarahnya PBNU waktu itu sangat hati-hati, dan pula sempat membuat statemen bahwa NU tidak akan mendirikan partai dan tidak merubah dirinya menjadi partai politik seperti era Orde Lama. Namun desakan-desakan warga yang menginginkan adanya saluran politik warga NU yang sedemikian besar, memaksa pengurus PBNU membuat tim lima dan tim sembilan yang bertugas mendirikan PKB.
Apapun bahasanya, bahwa NU telah bermain dalam politik praktis ketika NU memfasilitasi berdirinya PKB. Namun dengan tindakan PBNU waktu itu, apakah hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap khittah?. Tentu jawabannya tidak semudah memotret faktanya. Karena memahami kejadian tersebut harus dengan pengetahuan khittah yang benar. Betulkah pemaknaan khittah harus sekaku demikian. Ketika seorang pengurus NU mau maju sebagai calon dalam pemilu maka tidak boleh merangkap, dan NU pun tidak boleh merekomendasi.
Pada kenyataannya pula contoh yang demikian seringkali terjadi. Artinya manakala pengurus NU duduk dalam jabatan kenegaraan, ikut sebagai kontestan pemilu, maupun pengurus partai semua dibirakan saja oleh mekanisme organisasi NU. Tidak ada tidakan sama sekali untuk meluruskan hal ini. Padahal, wibawa sebuah organisasi ditunjukkan dari ketaatan dan loyalitas pada peraturan yang ada. Ini menimbulkan persepsi dan kecenderungan saling menyalahkan antar pengurus maupun warga dengan pengurusnya.
***
Kondisi semacam ini, menjadi pemicu untuk merenungkan kembali keberadaan khittah 1926. Menurut hemat saya, bahwa teks khittah 1926 itu tidak hanya berbicara mengenai politik praktis (posisi NU dengan parpol), namun juga bicara tentang banyak hal lain, yakni landasan amaliah keagamaan NU, sikap organisasi, kedudukan kyai dan relasinya dengan ummat dan juga sikap kemasyarakatan dan keagamaan NU. Bahasa yang menyebut tentang politik praktis pun hanya menyatakan NU tidak terikat dengan partai politik manapun. Tidak terikat dalam kaitan ini tentu tidak cukup dimaknai dengan NU dalam posisi di tengah-tengah tengah, atau NU tidak boleh mesra/dekat dengan suatu partai.
Posisi tidak terikat tentu dapat diartikan lebih leluasa untuk dapat berhubungan dengan partai manapun dan untuk dapat menitipkan atau mempercayakan aspirasinya dengan partai manapun. Semua harus transparan dan dilakukan dengan suatu keputusan organisasi, bukan perbuatan orang-perorang didalam struktur NU yang mengatasnamakan organisasi.
Nah, di dalam posisi ini nampaknya pemerincian kektentuan khittah itu belum didapatkan oleh pelaku (yakni pengurus dan warga). Khittah secara kebahasaan sudah bagus, yang perlu adalah adanya ketentuan yang lebih rinci untuk menjabarkan standar dan prosedur pelaksanaan khittah itu. Bukti yang ada (sekali lagi) adalah, ketika event pemilu dilaksanakan mesti isssu yang muncul adalah masalah khittah dan politik. Artinya saat ini yang dibutuhkan segera adalah membuat penjabaran dan meninjau ulang suatu hubungan NU dan politik dengan lebih cantik dan tetap untuk upaya kemaslahatan ummat dan bangsa secara lebih luas.
PBNU sudah selayaknya menginisiasi adanya proyek penjabaran itu. Kumpulkanlah para perumus khittah, para kyai, para cendekiawan NU untuk ikut bersama-sama memikirkan hal ini. Sangat disayangkan, manakala potensi NU yang sedemikian besar hanya menjadi pepesan kosong yang tidak banyak bisa dinikmati. NU besar hanya diperebutkan (bahkan dijual) kepada partai-partai untuk kepentingan bukan organisasi NU, atau dengan alam demokrasi semacam ini NU justru terpotret pecah ketika para pengurusnya ”bekerja” sendiri-sendiri dengan partainya masing-masing tanpa peduli pada NU. Atau juga, beberapa partai yang ngaku NU pun bukan mengabdi pada NU, bahkan diantara mereka didalam partainya sendiri membuat firqah-firqah yang menampakkan NU tidak solid, tidak rukun, tidak bersatu yang pada akhirnya menimbulkan kesan miring pada kalangan luar terhadap NU, belum lagi hilangnya rasa kebanggan warga pada NU itu sendiri.
Akhirnya upaya untuk merevitalisasi pemahaman dan aksi atas keberadaan khittah 1926 ini perlu dilakukan. Ini adalah era reformasi, di mana semua kepentingan politik harus dijalankan melalui melalui mekanisme demokrasi. Kita harus menyadari bahwa latar belakang khittah dikeluarkan adalah sebagai upaya NU untuk tidak ikut larut dalam tekanan kekuasaan Orde Baru. Yang ketika itu sesungguhnya keberadaan khittah sangat menguntungkan partai penguasa yakni Golkar. Wallahu a’lam.

Polluters must Pay, Kaidah Hukum untuk Kasus Lapindo

2008-11-22T23:35:00.001-08:00

Oleh: M. Afif Hasbullah

Lumpur panas yang menyembur di kawasan pengeboran Migas Lapindo sampai saat ini belum dapat diatasi. Semburan tersebut bahkan sampai saat ini telah memakan banyak korban yang tidak bersalah, misalnya lebih dari 6000 penduduk yang mengungsi, puluhan pabrik yang tidak dapat beroperasi, ribuan pekerja telah kehilangan tempat untuk bekerja, lingkungan yang ekosistemnya rusak, ratusan hektar sawah dan lahan pertambakan yang tidak dapat dimanfaaatkan lagi, belum lagi biaya sosial lain yang sangat terganggu seperti halnya kegiatan pendidikan, kegiatan keagamaan warga, kegiatan transportasi dan lain sebagainya.
Dari kasus tersebut betapa kita menyadari bahwa mana kala manusia melakukan kegiatan eksploitatif yang cenderung mengabaikan keseimbangan alam, bahkan memperkosanya maka alam pasti melakukan reaksi yang ujung-ujungnya pasti akan mengakibatkan kesengsaraan pada manusia secara umum, tanpa memandang apakah manusia tersebut bersalah secara langsung atau tidak.
***
Dalam tinjauan hukum, persoalan Lapindo dapat dianalisis dari beberapa aturan perundang-undangan yang dilanggar oleh pihak-pihak yang terkait, peraturan-perundangan dimaksud adalah mulai UUD 1945, Undang-undang, maupun peraturan pelaksanaannya.
Sedangkan dari sudut pelaku atau pihak yang bertanggungjawab dalam kasus ini secara hukum adalah pemerintah dan perusahaan pengeboran PT. Lapindo Brantas Inc. Pertanggungjawaban pemerintah atau Negara didasarkan pada fungsi Negara sebagai pihak yang menentukan regulasi dibidang migas dan penentu kebijakan perijinan di suatu Negara. Pemerintah dalam hal ini mempunyai kewajiban untuk menilai apakah suatu kegiatan eksplorasi akan membahayakan atau tidak kepada kelestarian lingkungan hidup, keseimbangan alam maupun terhadap dampak sosial yang lainnya. Pemerintah pun sesungguhnya telah dilengkapi dengan seperangkat mekanisme Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam rangka menjalankan fungsi penegakan hukum lingkungan dan sumberdaya alam, namun keberadaan AMDAL tersebut seolah-olah tidak begitu diperhatikan penegakannya,a akibatnya rakyat juga yang menuai getah dan kesengsaraan. Lapindo hanya salah satu saja kejadian perusakan lingkungan sebagai akibat tidak adanya penilaian terhadap AMDAL, kita dapat melihat kasus-kasus lain yang terjadi sebelumnya dan bahkan sampai sekarang masih berlanjut, misalnya penebangan oleh pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) illegal di hutan-hutan Kalimantan dan Sumatera, penambangan Freeport, penambangan New Mont dan lain sebagainya yang kesemuanya ternyata menyengsarakan rakyat.
Begitu pula sisi pertanggungjawaban PT. Lapindo terhadap seluruh kerugian yang dialami akibat kecerobohan yang dilakukan telah jelas secara hukum, karena sebagaimana telah dikemukaan dalam kaidah hukum positif Polluters Must Pay atau pencemar harus mengganti kerugian yang ditimbulkannya. Bahkan Pasal 34 UU No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup telah jelas menyatakan: “setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran lingkungan yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup mewajibkan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu”.
Seolah melengkapi pelanggaran hukum yang telah dilakukan Lapindo Brantas, PT. Lapindo tidak hanya melanggar UU Lingkungan Hidup dan AMDAL saja tetapi menurut analsis hokum, Lapindo juga melanggar banyak Undang-undang lain, sebut saja UU Jalan Raya, UU Migas, UU Kesehatan, UU Pertambangan, dan bahkan kalau kita mengkaji dari sudut peraturan hukum Hak Asasi Manusia (HAM) ternyata kasus Lapindo mempunyai aspek pelanggaran HAM.
Aspek pelanggaran HAM yang dimaksud dalam Kasus Lapindo ini dapat mengacu pada pasal 28-H ayat 4 UUD 1945 yang menyatakan: “setiap warga Negara Indonesia berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Oleh karenanya sangat dapat dipahami dalam keseluruhan tuntutan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang di rugikan, terutama masyarakat baik melalui unjuk rasa maupun pressure-pressure terhadap pemerintah maupun PT. Lapindo Brantas, mengingat tuntutan yang dilakukan adalah untuk memulihkan hak-hak mereka yang sampai saat ini masih diabaikan dan diinjak.
Pengabaian HAM masyarakat sekitar semburan tersebut dapat kita lihat dari kenyataan masih belum totalnya upaya penghentian semburan Lumpur, pemberian ganti rugi yang layak maupun jaminan sosial lain akibat semburan dimaksud. Pada sisi lain bahkan pemerintah pun tidak ada koordinasi yang jelas, bahkan kebijakan antar kementerian tidak sinkron misalnya antara Depatemen Pertambangan dengan Kementerian Lingkungan Hidup serta kebijakan pusat dan daerah belum tampak adanya kesesuaian, semuanya berjalan sendiri-sendiri.
Nah, untuk menyikapi kasus tersebut diatas beserta segala akibat yang ditimbulkan, maka dalam tinjauan yuridis pihak-pihak yang bertanggung jawab (pemerintah dan Lapindo) harus segera melakukan beberapa langkah berikut: pertama, lebih dioptimalkan lagi upaya investigasi terhadap pelaku dan penanggungjawab kegiatan eksplorasi tersebut, bahkan semuanya segera diperiksa secara intensif, bahkan bila perlu dilakukan penahanan karena ancaman hukumannya diatas 5 tahun; kedua, bersamaan dengan upaya investigasi tersebut juga secara terus menerus dilakukan upaya penghentian semburan dan penanggulangan bahaya dengan memilih langkah positif yang tidak berakibat semakin merusak lingkungan, misalnya membuang Lumpur atau airnya ke sungai porong atau selat madura; ketiga, segera seret ke meja hijau pihak-pihak terkait, baik pemerintah maupun perusahaan yang terlibat untuk kemudian dimintai pertanggungjawabannya baik secara hukum pidana (kurungan dan denda) maupun perdata (ganti rugi), hal ini sesuai dengan prinsip equality before the law atau kesetaraan semua pihak dihadapan hukum; keempat, semua pihak terkait harus memperlakukan masyarakat secara manusiawi dan beradab, termasuk memperhatikan sandang, pangan maupun papannya; keempat, di dalam kondisi yang sedemikian runyam, mestinya semua pihak harus menunjukkan perilaku yang jujur dan bertanggung jawab, jangan sampai kebijakan-kebijakan penanggulangan yang diambil adalah kebijakan yang menipu masyarakat, seperti halnya penandatanganan kontrak beberapa waktu yang mengandung unsur penipuan dan pemaksaan kepada masyarakat.
The last but not least, kita dapat mengambil pelajaran dari kasus Lapindo ini: pertama, kejadian yang ditimbulkan merupakan akibat dari pelanggaran aturan yang berlaku, baik hukum positif maupun sunnatullah (hukum alam); kedua, akibat yang terjadi secara langsung atau tidak adalah sebagai implikasi dari pelaksanaan proyek yang masih cenderung kolutif, koruptif dan nepotis yang ketiga hal tersebut adalah pelanggaran hukum; ketiga, kesalahan fatal dalam kegiatan industri merupakan sebuah kejahatan, oleh karena itu perlu penegakan hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu sehingga dikemudian hari para pelaku akan jera; dan keempat, momentum kasus Lapindo hendaknya menjadi starting point bagi pemerintah atau Negara untuk mengkaji ulang mekanisme dan politik eksplorasi di Indonesia agar supaya bangsa Indonesia tidak semakin terjerumus ke dalam jurang kemiskinan dan kehancuran akibat “penjajahan ekonomi” pihak asing maupun para kapitalis.

(ditulis tahun 2006, dari berbagai sumber)

Ayo Memahami Nahdlatul Ulama melalui Khittahnya

2008-11-21T18:15:00.000-08:00

Oleh: M. Afif Hasbullah[1]

Saat ini terkadang ada kegamangan dalam memandang posisi seseorang dalam memandang NU, sebagai warganya atau bahkan yang menyatakan diri sebagai pemimpinnya. Kegamangan itu tentu diakibatkan oleh kepengetahuannya dan pemahamannya terhadap nilai-nilai NU yang terinternalisasi terhadap kepribadiannya, cara berpikirnya dan pola perilakunya dalam bermasyarakat, berorganisasi dan berbangsa serta bernegara.
Kegamangan yang diakibatkan oleh konsepsi dan cara pandang yang keliru karena mungkin tidak pernah di refresh atau di charge ulang mengenai dasar ideologis NU dan landasan perjuangannya. Hal ini sangat dimungkinkan, di antara kenyataan persoalan yang mendera bangsa dan negara dalam bentuk problem sosial, politik, ekonomi, budaya maupun isu-isu moderen ala demokrasi, hak asasi manusia, gender, maupun ideologi-ideologi trans nasionalainnya. Belum lagi segenap permasalahan yang timbul dalam ranah internal NU berikut segala derivasinya. Apakah sikap politik maupun pandangan keagamaan lainnya.
Sehingga kemudian patut dipertanyakan, sebenarnya kita mau kemana. Ironisnya ada juga warga maupun elit yang tidak mengetahui asal usul sejarahnya dari mana. Karena kalau asal dan tujuan tidak memahami maka tentu saja rancangan tindakan dalam konteks kekinian tidak dapat ditentukan. Mengambang, bingung, hilang arah, dan pada akhirnya tidak ada kebanggaan. Lebih-lebih lagi tidak dapat membedakan lagi bagaimana menjadi warga NU dan bedanya dengan menjadi warga organisasi lain.
Persoalan ini amat sangat fundamental untuk diperhatikan bersama. Terutama kaum muda yang harus senantiasa diingatkan kembali, yang tentu bukan dalam koridor indoktrinasi kaku semata, namun reinternalisasi itu harus dilakukan dalam suatu konteks dan model transformasi pemahaman ke NU an yang bersifat dialogis dan mengusung tema-tema aktual, kekinian dan relevan.
Akan agak sulit memahami apa dan bagaimana serta mau ke mana NU buat generasi sekarang hanya melulu berdasarkan cerita masa lalu semata tanpa mengkontekskan dengan realitas persoalan keummatan yang terjadi saat ini untuk dijadikan pijakan dalam belajar dan memahami NU.
Oleh karena itu sudah tepat sekali manakala terjadi kebimbangan dan keraguan dalam langkah dan mengambil strategi, kita harus kembali pada tataran konseptual dan kesejarahan untuk dapat digunakan sebagai pisau analisis untuk mencermati dan menyelesaikan problem-problem kekinian yang dihadapi warga NU dalam posisinya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan dunia internasional.
***
Secara kesejarahan kemunculan NU tahun 1926 tidak dapat dilepaskan dari upaya untuk mempertahankan gerakan Islam ala Ahlussunnah Wal Jamaah sebagai ajaran yang akan selamat. Di samping itu, juga suatu gerakan yang didirikan untuk membendung kemunculan golongan wahabi yang mulai menyebarkan paham-pahamnya.
Sebelum itu telah pula diawali dengan gerakan-gerakan lain, yakni pendidikan melalui Nahdlatul Wathan, gerakan ekonomi melalui Nahdlatut Tujjar, maupun gerakan ilmiah semacam wahana diskusi dan perkembangan pemikiran melalui Taswirul Afkar.
Dalam kaitan hubungan politik pada masa Kolonial, NU lebih memilih untuk melalukan non kooperative dengan pemerintahan Belanda dan menuntut untuk segera dilakukannya representasi perwakilan rakyat melalui lembaga Volksraad. Secara budayaNU dengan para ulama yang ada di depan untuk mencegah pengaruh budaya kolonial yang menular menjalar ke dalam pribadi dan moralitas bangsa. Ada demarkasi yang jelas mana budaya yang diharamkan dan yang boleh dilakukan.
Semua itu dilakukan untuk upaya Indonesia merdaeka dengan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang menjadi warganya. Dengan bukti, pada masa kemerdekaan NU secara aktif mendukung proses kemerdekaan itu, termasuk keterlibatannya di dalam konseptualisasi persiapan kemerdekaan melalui PPKI dan BPUPKI serta salah satu konseptor piagam Jakarta yang menjadi asal muasal Pancasila sebagai ideologi negara saat ini.
Di masa-masa awal kemerdekaan NU pun tidak kemudian berhenti mengambil kiprahnya dengan wujud berpartisipasi dalam berpartai dengan membentuk Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) pada tahun 1948, sebuah partai yang merupakan gabungan dari ormas-ormas Islam di Indonesia. Namun karena tingkat keterwakilan dan ketidak sepahaman akomodasi warga NU dalam Masyumi yang tidak menguntungkan strategi dakwah NU. Maka kemudian pada tahun 1953, diputuskan NU keluar dari Masyumi dengan membentuk diri sebagai partai politik yakni Partai NU.
Bahwa kenyataan politik menunjukkan, manakala NU mendapat 45 kursi. Sebuah raihan prestasi yang membanggakan, di mana ketika masih bersama masyumi NU hanya mendapat 8 kursi parlemen. Saat menjadi partai sendiri bahkan menjadi urutan nomor 3 pemenang pemilu setelah PNI dan Masyumi.
Perang ideologi berbangsa dan bernegara yang merupakan persoalan laten yang muncul sebagai kenyataan bahwa mayoritas warga negara adalah ummat Islam di satu sisi, dan tuntutan akomodasi warga beragama lain yang merupakan bagian tak terpisahkan oleh suatu negara kesatuan yang berdasarkan Pancasila membuat NU ikut serta dalam proses perdebatan ideologi Nasiuonalis vs Islamis yang tidak henti-hentinya. Termasuk ketika perdebatan untuk membuat rancangan UUD menggantikan UUDS ’50 yang bersifat sementara itu. Pada akhirnya perdebatan yang meruncing itu membuat keadaan sama kuat di parlemen yang mengakibatkan kekhawatiran perpecahan negara Kesatuan Republik Indonesia,sehingga presiden pada akhirnya memutuskan untuk membubarkan parlemen dengan mengeluarkan dekrit untuk kembali ke UUD 1945.
Masa Orde lama, NU berusaha untuk mengambil bagian dalam menentukan kebijakan Negara. Bukan justru meninggalkan negara. Hal ini kemudian dapat dipahami ketika NU menjadi salah satu bagian dari NASAKOM bersama PNI dan PKI. Semata-mata untuk keselamatan negara dan keberlangsungan kebijakan presiden yang bertumpu pada kemaslahatan ummat.
Tidak lama kemudian kejatuhan Presiden Sukarno yang merupakan kelanjutan dari peristiwa Coup D’etat yang dilakukan oleh PKI (walaupun ada sejarawan lain yang berpendapat lain). NU dalam perannya sebagai penyelamat negara ikut dalam menumpas PKI dengan Banser dan Ansornya. Hal ini sebenarnya secara politis, banyak membantu Angkatan Darat dan Soeharto dalam mencapai kursi kepemimpinan Presiden RI.
Peran NU ketika itu dapat mendudukkan NU sebagai Ketua MPRS, melelui ketua PBNU K.H. Idham Chalid. Peran ini melanjutkan peran di masa-masa sebelumnya di mana posisi menteri agama senantiasa dipegang oleh Nahdlatul Ulama.
Namun romantisme ”kemenangan” pada era Orde Lama transisi keOrde Baru itu tidak berlangsung lama. NU ditekan secara politik, termasuk akibat dari kebijakan Orde Baru yang mengusung tema pembangunan ekonomi dan stabilitas politik yang salah satu muaranya adalah penyederhanaan sistem kepartaian. Akibat kebijakan ini, demokrasi dan kedaulatan rakyat menjadi tidak diperhatikan. Karena demokrasi dan kedaulatan rakyat yang muncul dipermukaan adalah semu dan kamuflase belaka.
Sebagai bagian dari PPP pada pemilu 73 dan 78 NU tidak merasakan kepuasan yang berarti. Kepuasan itu tentu bukan sekedar representasi kursi NU dibanding unsur PPP lain semacam Parmusi dan PSII. Namun beban berat dan tekanan serta kecurigaan yang dialami oleh organisasi maupun individunya akaibat tindakan represif Orde Baru. Yang kemudian mengharuskan NU harus mengorientasikan kembali gerakannya sessuai titik tolak pendiriannya. Itulah khittah NU 1926.
***
Khittah NU bukan hanya sekedar dalam ranah politik sebagaimana pembicaraan orang saat ini. Biasanya menjelang pemilu, pilpres, pilgub dan pilbup orang baru membicarakannya. Ini kemudian terkesan bahwa khittah hanya persoalan politik. Itu keliru. Khittah merupakan landasan berpikir, bertindak dan bersikap warga NU, secara individual maupun organisatoris. Landasan itu adalah Ahlussunnah wal Jamaah yang diterapkan dalam konteks kemasyarakatan Indonesia. Khittah ini juga digali dari sejarah perjuangan NU.
Muatan isi khittah antara lain: Dasar-dasar paham keagamaan NU, Sikap kemasyarakatan NU, Perilaku keagamaan dan sikap kemasyarakatan NU, Ikhtiar-ikhtiar yang sudah dilakukan NU , Fungsi organisasi dan pelayanan kepemimpinan Ulama, dan Hubungan NU dan kehidupan bernegara.
Sehingga salah kaprah beberapa pihak yang mengatakan bahwa khittah adalah politik. Berpolitik praktis dengan ”tidak terikat” dalam salah satu parpol merupakan bagian kecil saja dari khittah. Tidak terikat itu pun, juga berarti tidak politik praktis sama sekali. Bila kebutuhan NU sesuai khittahnya pula menuntut ia untuk dekat, tengah-tengah, atau menjauh diantara ataudengan suatu parpol, hal itu sah-sah saja. Asal sesuai dengan tujuan NU untuk kemaslahatan ummat secara lebih luas.
Khittah sebenarnya menjadi semakin relevan saat ini, ketika NU harus ambil bagian dalam rangka penyelesaian problem-problem transnasional yang mulai masuk ke dalam sendi berbangsa dan bernegara. Belum lagi krisis kebangsaan yang dalam kondisi yang kurang mapan, dengan masih adanya gerakan separatisme, keinginan merdeka, dan ketidakpuasan distribusi hasil-hasil pembangunan.
Oleh karena itu isu-isu berbangsa dan bernegara secara luas inilah yang harus diperjuangkan bersama oleh segenap warga NU. Politik sekali lagi hanyalah bagian kecil perjuangan. Karena masih banyak urusan lain yang harus ditangani NU. Masyarakat masih belum sejahtera, pengangguran merajalela, kesehatan warga masih belum optimal, pendidikan masih perlu ditingkatkan, persoalan TKI, persoalan bencana alam, kejahatan lingkungan, jual beli manusia, dan penurunan moralitas warga bangsa dengan kemaksiatan yang muncul di mana-mana, serta paham-paham keislaman yang justru berbahaya buat tradisi NU.Sikap khittah itu dapat dijalankan dengan baik bila mengedepankan fikrah nahdliyah yang terdiri dari: sikap tawassuth (moderat), sikap tasammuh (toleran), sikap islahiyah (reformatif), sikap tahowwuriyah (dinamis), dan sikap manhajiyyah (metodologis). Semua ini untuk mendukung upaya NU sebagai organisasi yang rahmatan lil alamin dengan mabadi khaira ummah sebagai pijakannya.
[1] Rektor Unisda, Ketua ISNU Lamongan, Koordinator Wilayah Asosiasi Perguruan Tinggi NU Jawa Timur.

Ada Apa dengan Komersialisasi Pendidikan

2008-11-14T22:58:00.000-08:00

Oleh: M. Afif Hasbullah

Komersialisasi berasal dari bahasa Inggris commercialization yang artinya sifat mencari keuntungan, kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia komersialisasi. Istilah ini wajar digunakan dalam bidang perdagangan dan perniagaan, namun apakah juga wajar manakala istilah tersebut digabungkan dengan kata pendidikan? Sebagaimana halnya istilah komersialisasi pendidikan.
Tentu saya tidak bermaksud untuk mengkaji frasa komersialisasi pendidikan itu dari sudut kebahasaan, yakni bahasa Indonesia maupun Inggris. Namun saya hendak mengulas kewajaran atau ketidakwajaran munculnya komersialisasi pendidikan yang dewasa ini sedang dibicarakan banyak kalangan, baik pendidik, peserta didik, maupun masyarakat.
Komersialisasi pendidikan yang sedang hangat diperbincangkan, sesungguhnya sebuah wacana, stigma atau bahkan fakta? Hal ini sampai sekarang menimbulkan ketidakjelasan, karena suatu hal tidak adanya parameter untuk mengukur apakah suatu pelaksanaan pendidikan itu ada unsur komersil atau tidak.
Problem yang banyak dibincangkan mengenai komersialisasi pendidikan itu umumnya dimulai dari suatu dugaan bahwa suatu proses pendidikan dilakukan dengan niatan atau tujuan semata-mata mencari keuntungan. Keuntungan tersebut hanya dinikmati oleh sekelompok orang pemegang modal maupun untuk kepentingan-kepentingan lain di luar kepentingan penyelenggaraan pendidikan itu sendiri. Sehingga dengan keadaan yang demikian, masyarakat dan peserta pendidikan merasa dirugikan karena biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh peserta didik dan orang tua digunakan untuk keperluan lain diluar kepentingan penyelenggaraan pendidikan peserta didik.
Kasus semacam itu kerap terjadi karena tidak adanya proses akuntabilitas dan transparansi yang dibangun oleh penyelenggara pendidikan. Sehingga yang ada adalah penyangkaan akan penyelewengan dana dalam bentuk komersialisasi tadi. Padahal, penyangkaan itu bisa salah, walaupun juga kemungkinan betul adanya. Oleh karena itu komersialisasi pendidikan macam demikian mestinya harus ditangani dengan manajemen administrasi yang akuntabel.
Kedua, komersialisasi pendidikan juga dapat terjadi ketika biaya pendidikan jauh lebih tinggi daripada fasilitas dan kelayakan fasilitas maupun sarana pendidikan yang harus ditanggung oleh peserta didik. Dalam kasus demikian, suatu satuan pendidikan yang tidak lengkap atau di bawah standar dalam hal fasilitasnya, namun dari sudut pembiayaan jauh melampaui fasilitas yang disediakan satuan pendidikan. Bahkan di beberapa kasus suatu satuan pendidikan yang tidak mempunyai fasilitas apapun, namun pembiayaannya sama atau sebanding dengan satuan pendidikan yang telah standar.
Dalam bentuk semacam ini, yang harus dilakukan adalah peningkatan standar mutu dan fasilitas pembelajaran. Dengan demikian diharapkan dugaan komersialisasi tersebut tidak terjadi. Hendaknya pula, para pengelola pendidikan memperhatikan dan mencermati dengan seksama keseimbangan antara biaya yang dikeluarkan peserta didik dengan fasilitas yang telah dipenuhi penyelenggara pendidikan.
Ketiga, dapat pula terjadi komersialisasi pendidikan yang mewujud pada penyelenggaraan proses pendidikan yang di bawah standar. Dalam hal ini biasa terjadi dalam suatu kasus ketika ada suatu perguruan tinggi yang membuka kelas jauh atau kelas paralel. Kelas jauh ini biasa diselenggarakan dengan model ala kadarnya, tempat pun sekenanya, bisa di suatu sekolah dasar, rumah penduduk, maupun di ruko-ruko. Belum lagi kelas kuliah model seperti ini dilakukan dengan tatap muka yang juga ala kadarnya. Kalau misalnya satu mata kuliah 2 sks menurut aturan normal harus ditempuh 14 kali tatap muka, dalam kuliah model begini mungkin seorang peserta didik (mahasiswa) hanya menempuh 1-2 kali tatap muka.
Wajar, kemudian kalau dihitung-hitung, dengan pembiayaan yang sama dengan kelas regular yang 14 kali tatap muka atau sedikit lebih rendah, maka betapa banyak keuntungan yang diperoleh oleh penyelenggara kelas jauh semacam ini. Kasus yang model demikian harus diawasi oleh pemerintah, ditindak dan ditegur, bila mana perlu diberikan sanksi maksimal sesuai peraturan perundang-undangan yang ada. Masyarakat pun harus waspada dan mengerti, bahwa proses pendidikan awu-awu macam ini harus diberantas karena illegal.
Keempat, ada lagi modus komersialisasi pendidikan yang melakukan aksinya dengan cara jual beli ijazah. Lho kok? Ya, ijazah ternyata dalam praktiknya telah diperjual belikan. Ada oknum-oknum pebisnis ijazah yang suka menjual belikan ijazah. Baik di tingkat dasar, menengah maupun ijazah perguruan tinggi. Lihat saja, beberapa kasus pejabat public atau tokoh masyarakat yang terkena kasus hukum gara-gara membeli ijazah palsu.
Biasanya, mereka memang spesialis memalsu, yang ini dapat dilakukan tidak hanya oleh orang yang mempunyai akses dalam lembaga pendidikan, namun juga oleh orang yang tidak punya akses dalam lembaga pendidikan, karena memang ia pintar memalsu. Kerap pula terjadi dalam kasus seperti ini dilakukan oleh oknum lembaga pendidikan nakal, yang modusnya seolah-olah peserta didik mengikuti proses pendidikan sewajarnya, padahal hanya akal-akalan.
Beberapa hal di atas adalah sebagian contoh kecil komersialisasi pendidikan yang membahayakan potret sumberdaya manusia Indonesia jangka panjang. Dua fakta terakhir yang saya tulis di atas, tidak hanya merupakan komersialaisasi pendidikan semata, tapi juga merupakan pelanggaran hukum pendidikan kita.
***
Namun, apakah juga merupakan komersialisasi apabila pembiayaan dalam pendidikan itu digunakan semaksimal mungkin untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan. Baik itu terkait dengan mutu akademik, sumberdaya manusia, sarana pendidikan maupun layanan pendidikan lainnya yang dibutuhkan oleh mahasiswa atau siswa.
Juga, apakah merupakan suatu komersialisasi manakala suatu lembaga pendidikan mendapatkan surplus atau laba dari penyelenggaraan pendidikannya. Asal keuntungan tersebut dipakai untuk peningkatan kualitas maupun pengembangan kelembagaan, menurut hemat saya hal itu no problem.
Dalam pembiayaan pendidikan ini, sangat erat kaitannya dengan biaya operasional dan pengembangan suatu lembaga. Sebagai contoh, beberapa waktu belakangan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mengeluarkan kebijakan untuk pengetatan pendirian perguruan tinggi baru atau pembukaan program studi baru. Pengetatan itu dalam bentuk suatu pernyataan bank yang harus disertakan dalam proposal pendirian yang isi penyataan bank itu adalah bahwa yayasan atau perguruan tinggi pengusul sanggup menyediakan dana operasional setidaknya untuk 3 tahun ke depan. Biaya yang harus dipunyai oleh perguruan tinggi pengusul itu bisa merupakan uang sendiri maupun uang yang diperoleh dari bank melalui mekanisme bank garansi.
Dari sini, Dikti menganggap bahwa harus ada jaminan faktual dalam bentuk dana operasional untuk menjamin tetap terselenggaranya penyelenggaraan pendidikan setidaknya dalam kurun tertentu. Karena jangan sampai suatu ijin atau SK penyelenggaraan program studi telah dikeluarkan, namun ternyata sepi peminat sehingga mahasiswa terlantar.
Jumlah jaminan itu pun, tidak sedikit. Apalagi untuk tataran pengelola pendidikan. Kira-kira antara 1 milyar per tahun kali 3 tahun penyelenggaraan. Dari ketentuan Dikti itu setidaknya dapat diambil suatu garis bawah, bahwa standar kesehatan suatu lembaga pendidikan setidaknya harus mempunyai back up dana yang cukup dan pantas untuk menjamin tetap terselenggaranya pendidikan.
Saat ini muncul pula model-model perguruan tinggi yang mencoba membranding dirinya sebagaimana perguruan tinggi asing atau internasional. Mereka memang tidak membidik konsumen calon mahasiswa dari kalangan kelas menengah ke bawah, karena biaya pendidikan yang mahal, maka perguruan tinggi tersebut cenderung diikuti oleh kalangan yang mapan secara finansial. Karena standar yang dipakai cukup mewah, misalkan dosennya digaji pakai dolar, sistem pendidikan harus membeli mahal dengan royalti pada asing maupun layanan lainnya sebagaimana hotel berbintang.Tentu dari ini semua, publik harus faham dan mengerti posisi komersialisasi atau non komersialisasi dalam dunia pendidikan kita. Tentu publik lah yang kemudian paling berhak menilai mana yang komersil dan tidak.

Memaknai Sumpah Pemuda dalam Lokalitas

2008-10-28T03:34:00.000-07:00

Oleh: M. Afif Hasbullah

Pada tanggal 16-18 Oktober lalu, di Unisda Lamongan diselenggarakan kegiatan temu Badan Eksekuif Mahasiswa (BEM) se Jawa Bali. Para mahasiswa itu mengusung tema Seabad Kebangkitan Nasional. Tema utama itu kemudian di pecah ke dalam sub-sub tema, yakni Kebijakan sector pertanian dan peningkatan ekonomi petani, Menghindari kutukan sumber daya Alam, Seabad kebangkitan Nasional; dari dari Nasionalisme Boedi Oetomo sampai Susilo Bambang Yudoyono, serta Peran Politik Mahasiwa dalam Kontestasi Politik kekinian.
Menariknya, pertemuan yang bertemakan nasional itu ternyata juga tidak luput dari diskusi yang mengkaitkan dengan konteks local sebuah gerakan kemajhasiswaan. Masalah-masalah yang diangkat oleh peserta pun sedapat mungkin mencermati terhadap persoalan-persoalan yang terjadi pada ranah local masing-masing.
Makna Sumpah Pemuda 1928 (SP) yang berisikan tiga hal penting yakni satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa tidak hanya penting sebagai pendobrak menuju terwujudnya negara kesatuan republik Indonesia (NKRI) semata, namun juga senantiasa relevan terhadap perjalanan cita-cita NKRI di era global. Sehingga gelar peringatan SP setiap tahun tidaklah sekedar seremonial untuk pengenangan sejarah para pemuda jaman dahulu yang sedemikian heroic dan patriotic untuk mewujudkan Indonesia merdeka.
Sejarah memang mutlak harus diingat. Ada ungkapan Bung Karno Jas Merah atau jangan sekali-kali melupakan sejarah. Bung Karno mengatakan demikian tentu dengan maksud bahwa semangat perjuangan masa lalu (zetgeist) harus senantiasa dilestarikan, walaupun tentu antara masa lalu dan sekarang ragam persoalan akan cukup berbeda, baik terkait bentuk, karakter, dan variabel masalah serta solusinya.
Dalam era kekinian, tantangan perjuangan tidak semata untuk mengusir penjajahan fisik. Bangsa ini sekarang ada dalam tuntutan untuk terbebas dari kemiskinan, kebodohan, maupun keterjajahan secara poltiis dari bangsa lain. Misi ini, tentu secara berkelanjutan harus dilanjutkan oleh para pemuda, baik mereka yang ada di dalam kampus melalui Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) mapaun mereka yang ada diluar kampus yang erat dengan gerakan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Karena bagaimanapun mahasiswa merupakan komunitas terdidik.
Dalam kaitan dengan gerakan mahasiswa itu, selama ini mahasiswa telah memerankan aksinya dalam beberapa ranah, yakni: ranah sosial, ranah moral, ranah intelektual dan ranah politis. Majhasiswa menyadari betul bahwa eksistensinya tidak dapat dipiosahkan dari lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, mahasiswa sudah seyogyanya menjadi bagian masyarakat dengan beragam problematikanya. Mahasiswa bukan menara gading yang terpisah dari lingkungan sosialnya.
Namun demikian, 10 tahun setelah gerakan reformasi 1998 yang dimotpri mahasiswa. Ada kesan bahwa gerakan kemahasiswaan mengalami situasi lemah dan kurang solid sehingga menyebabkan gerakan yang dilakukan kurang efektif. Bahkan peran gerakan itu banyak dihandel oleh aktivis pada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Mahasiswa harus menjadi bagian dari masyarakatnya. Oleh karena itu, gerakan mahasiswa mestinya tidak terjebak dalam tema-tema nasional semata. Persoalan-persoalan lokal yang perlu dikritisi dan ditangani ternyata tidak kurang banyaknya. Kemiskinan, ketidakadilan, kurangnya perhatian pemerintah dan sebagainya.
Penulis cukup kecewa, manakala melihat ada anak-anak muda dari daerah kemudian kuliah di tempat jauh, namun pada saat lulus tidak mau kembali mengabdi untuk daerahnya. Padahal yang bersangkutan telah selesai menempuh S2 bahkan S3. Pembangunan daerah dalam banyak hal lebih membutuhkan sentuhan orang pintar atau kalangan terpelajar, karena kalau bukan anak daerah sendiri siapa lagi yang akan berupaya membangun daerah tersebut.
Gerakan kemahasiswaan pun juga harus dilakukan dengan cara yang sistematis-ilmiah. Karena sebagai kalangan terdidik, sudah seharusnya argumentasi yang diaplikasikan dalam kritik terbangun dalam metodologi pemikiran yang tepat. Artinya, demo mungkin tetap diperlukan sebagai sarana penyampaian pendapat. Namun demo atau unjuk rasa itu harus merupakan upaya puncak untuk menghentikan berbagai macam ketidak adilan dan kesewenang-wenangan.
Belum lagi, berbagai model unjuk rasa yang anarkis juga merupakan contoh yang kurang baik bagi proses demokratisasi di daerah. Mengingat kekisruhan yang mungkin timbul dari unjuk rasa model anarkis itu justru dikhawatirkan membuat citra gerakan mahasiswa dan demokratisasi yang sedang berlangsung di negeri ini menjadi kurang baik. Pada akhirnya, akan muncul mimpi-mimpi ketenangan dan ketentraman di pikiran masyarakat kita. Bahwa di era lalu lebih tenang, lebih tertib, dan lebih damai dari pada era sekarang. Karena mereka menganggap bahwa era sekarang banyak muncul gangguan-gangguan terhadap hak masyarakat yang dilakukan oleh sekelompok unsur yang menyatakan bahwa tindakannya adalah konsekwensi dari demokrasi.
Pada akhirnya, peran mahasiswa dalam konteks lokal seharusnya dapat diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang menyentuh langsung jantung persoalan yang dialami masyarakat. Kegiatan itu harus terkonsep, ilmiah, membumi, manusiawi, dan dilakukan dengan cara yang santun dan bermartabat.

Meninggal dalam Khusnul Khotimah, Insya Allah..

2008-09-26T01:55:00.000-07:00

Oleh: M. Afif Hasbullah

Semalam (Senin, 22 September 2008 M/22 Ramadlan 1429 H) di Universitas Islam Darul ‘Ulum (Unisda) Lamongan digelar Majlis Dzikir dan Jamaah Sholat Malam yang diselenggarakan oleh Jamiyyah Thoriqoh Qodiriyyah wa Naqsabandiyyah al Oestmaniyyah bersama Pengurus Daerah Al Khidmah dan Unisda Lamongan. Acara yang diselenggarakan di Halaman kampus tersebut berlangsung penuh khusyuk dan hikmat. Tidak kurang dari 10 ribu orang diperkirakan memadati halaman kampus, bahkan sampai meluber ke jalan raya Airlangga Sukodadi. Berpakaian putih-putih (busana sholat) dan dalam keadaan suci dari hadats, mereka melakukan ibadah shalat isya’ dan tarawih berjamaah, kemudian jeda sejenak dan dilanjutkan dengan pembacaan istighotsah, khotmil qur’an, tahlil, kemudian diakhiri dengan sholat malam yang terdiri dari sholat tashbih dan sholat li qodlo’il hajah.
Dalam untaian pembacaan tahlil, para jamaah melakukan dengan khidmat, bahkan beberapa diantara mereka histeris menjerit dalam ucapan dzikirnya. Menangis tersedu-sedu, haru dalam kekhusyukan yang amat mendalam. Demikian pula, ketika para jamaah memunajatkan permohonan mereka dalam doa yang dipimpin oleh Kyai Ali Syaerozi, mereka menangis mengharap segala dosa mereka diampuni dan dikabulkan segala hajatnya serta berdoa agar semua yang hadir akan mengakhiri hidupnya dengan khusnul khotimah.
Pada akhir acara, mendadak panitia mengumumkan adanya seseorang jamaah yang sakit/tidak sadarkan diri, meminta keluarga atau tetangga yang dekat datang ke panggung menunggui seorang Bapak yang sedang tidak sadar itu. Kerumunan jamaah segera mendekat ke pusat pengumuman. Betul, bahwa sang Bapak tua yang bernama Untung itu tidak dalam keadaan sadar atau terjaga. Seperti halnya sedang istirahat yang tenang. Namun apa yang terjadi dengan potret ketenangan seorang bapaka untung yang seolah sedang istirahat itu tidak terjadi pada istri atau keluarganya yang pada saat itu juga mengikuiti majlis dzikir. Mungkin yang sedang dirasakan oleh istrinya adalah rasa khawatir mengenai apa yang menimpa suaminya, jangan-jangan akan dipanggil oleh Allah SWT. Mungkin demikian yang dirasakan oleh sang Istri.
Jamaah yang lain yang mendampingi bapak yang sedang sakit itu, berusaha untuk memberikan pertolongan pertama, memberi air segar yang barangkali dapat menyadarkan bapak yang seolah istirahat dengan tenang itu. Sembari melafalkan La ilaha illallah Muhammad rasululloh.
Tidak lama kemudian, panitia mengantarkan bapak itu ke rumah sakit untuk diberikan penanganan medis. Namun Bapak itu sudah tidak ada. Telah kembali ke rahmatullah. Ke haribaan ilahi rabbi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
Apa yang terjadi dengan meninggalnya bapak Untung haruslah diikhlaskan, baik oleh keluarga maupun semua muslimin yang beriman, jika takdir ini menimpa siapapun. Bahkan apabila melihat saat, waktu dan tempat meninggalnya. Justru seorang yang beriman mestilah bersyukur dan ikut senang manakala ada saudara muslim yang meninggal dengan cara yang amat mulia.
Akhir hidup yang menyenangkan, adalah akhir hidup yang baik atau khusnul khotimah. Tiada faedah atau keutamaan yang dapat diunduh nanti di akherat atas kehidupan seorang di dunia kecuali meninggal dalam keadaan khusnul khotimah. Semoga kita dihindarkan dari akhir yang buruk dalam hidup kita atau su’ul khotimah.
Menginginkan Khusnul Khotimah
Semua kita tentu menginginkan akhir yang baik. Oleh karena itu, muslim harus memaksimalkan ketakwaan dan amal sholih, membiasakannya menjadi amalan sehari-hari dengan senantiasa mengingat kepada Allah. Beramal sholeh kepada sesama tentu menjadi bagian yang tidak boleh ditinggalkan, dalam artian sebesar-besar kemanfaatan hidup untuk sesama.
Selain dari itu, agar supaya mendapat akhir yang baik senantiasa meningkatkan iman dengan selalu berdoa dan bermunajat untuk diakhirkan hidup kita dengan cara yang khusnul khotimah. Seorang yang beriman memang tidak diperbolehkan meminta untuk mati, apalagi bunuh diri untuk menghindari masalah dunia. Namun seorang muslim dan mu’min dianjurkan untuk berdoa hidupnya senantiasa tetap dalam iman, ketakwaan, amal sholeh dan meninggal khusnul khotimah. Dengan membiasakan ibadah mahdloh maupun ghoiru mahdloh yang diperintahkan dalam agama insya Allah akhir hidup kita mempunyai kemungkinan besar diakhiri dengan cara kebiasaan kita selama menjalankan perintah agama itu.
Takdir dijemputnya ajal seseorang oleh Malaikat Izrail tidak ada seorangpun yang mengetahui kecuali Penguasa dan Pemilik Jagat Raya Allah SWT. Namun mati adalah pasti. Ketika ajal telah sampai tidak ada seorangpun makhluq yang dapat menundanya, walaupun sedetik. Demikian pula, bila ada seorang anak manusia yang berkeinginan untuk mati, walaupun sudah sangat dekat sekali dengan pedang yang menghunus, kalau belum saatnya mati, dia tidak akan mati dengan pedang itu. Allah SWT berfirman:
Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian hanyalah kepada Kami kamu dikembalikan. (AL'ANKABUUT 57).
Katakanlah: "Aku tidak berkuasa mendatangkan kemudaratan dan tidak (pula) kemanfaatan kepada diriku, melainkan apa yang dikehendaki Allah." Tiap-tiap umat mempunyai ajal. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak (pula) mendahulukan (nya). (YUNUS 49).
Mati adalah suatu qepastian. Sedangqan ahqir dari qematian itulah yang lebih penting. Apaqah aqan meninggal dengan qhusnul qhotimah atau dengan suul qhotimah?. Tentu semua yang beriman menginginqan aqhir yang baiq. Yaqni meninggal dengan cara dan qategori atau pertanda qemuliaan.
Di antara tanda-tanda yang dilihat secara inderawi bahwa seseorang itu mendapat aqhir yang baiq adalah:
1. MENGUCAPKAN KALIMAH SYAHADAT KETIKA WAFAT
Rasulullah bersabda :"barangsiapa yang pada akhir kalimatnya mengucapkan "La ilaaha illallah" maka ia dimasukkan kedalam surga" (HR. Hakim)

2. KETIKA WAFAT DAHINYA BERKERINGAT
Ini berdasarkan hadits dari Buraidah Ibnul Khasib adalah Buraidah dahulu ketika di Khurasan, menengok saudaranya yang tengah sakit, namun didapatinya ia telah wafat, dan terlihat pada jidatnya berkeringat, kemudian ia berkata,"Allahu Akbar, sungguh aku telah mendengar Rasulullah bersabda: Matinya seorang mukmin adalah dengan berkeringat dahinya" (HR. Ahmad, AN-Nasai, at-Tirmidzi, Ibnu MAjah, Ibnu Hibban, Al-Hakim dan ath-Thayalusi dari Abdullah bin Mas'ud)

3. WAFAT KETIKA MALAM JUM'AT
Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah "Tidaklah seorang muslim yang wafat pada hari jum'at atau pada malam jum'at kecuali pastilah Allah menghindarkannya dari siksa kubur" (HR. Ahmad)

4. MATI SYAHID DALAM MEDAN PERANG
Mengenai hal ini Allah berfirman:
"Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur dijalan Allah itu mati, bahkan mereka hidup disisi Tuhan-Nya dengan mendapat rezeki, mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikanNya kepada mereka dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal dibelakang yang belum menyusul mereka bahwa tidak ada kekawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah dan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan pahal orang-orang yang beriman" (Ali Imraan:169-171)
Adapun hadits-hadits Rasulullah shalallahu alaihi wassalam yang berkenaan dengan masalah ini sangat banyak dijumpai diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Rasulullah bersabda:
"Bagi orang yang mati syahid ada 6 keistimewaan yaitu: diampuni dosanya sejak mulai pertama darahnya mengucur, melihat tempatnya didalam surga, dilindungi dari adzab kubur, dan terjamin keamanannya dari malapetaka besar, merasakan kemanisan iman, dikawinkan dengan bidadari, dan diperkenankan memeberikan syafa'at bagi 70 orang kerabatnya" (HR. at-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad)
2. Seorang sahabat Rasulullah berkata: " Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan berkata: Wahai Rasulullah mengapa orang mukmin mengalami fitnah dikuburan mereka kecuali yang mati syahid? beliau menjawab: Cukuplah ia menghadapi gemerlapnya pedang diatas kepalanya sebagai fitnah" (HR. an-Nasai)
CATATAN:
Dapatlah memperoleh mati syahid asalkan permintaannya benar-benar muncul dari lubuk hati dan penuh dengan keikhlasan, kendatipu ia tidak mendapatkan kesempatan mati syahid dalam peperangan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah: “Barang siapa yang memohon mati syahid kepada Allah dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan menyampaikannya derajat para syuhada sekalipun ia mati diatas ranjangnya"(HR. Imam Muslim dan al-Baihaqi)

5. MATI DALAM PEPERANGAN
Ada dua hadist Rasulullah shalallahu alaihi wassalam:
1. Rasulullah bersabda:"Apa yang kalian katagorikan sebagai orang yang mati syahid diantara kalian? mereka menjawab :Wahai Rasulullah yang kami anggap sebagai orang yang mati syahid adalah siapa sja yang mati terbunuh dijalan Allah. Beliau bersabda:Kalau begitu ummatku yang mati syahid sangatlah sedikit. Para sahabat kembali bertanya:Kalau begitu siapa sajakah dari mereka yang mati syahid wahai Rasulullah? beliau menjawab: Barangsiapa yang terbunuh dijalan Allah, yang mati sedang berjuang dijalan Allah, dan yang mati karena penyakit kolera, yang mati karena penyakit perut (yakni disebabkan penyakit yang menyerang perut seperti busung lapar, diare atau sejenisnya) maka dialah syahid dan orang-orang yang mati tenggelam dialah syahid "(HR. Muslim, Ahmad, dan al-Baihaqi)
2. Rasulullah bersabda: Siapa saja yang keluar dijalan Allah lalu mati atau terbunuh maka ia adalah mati syahid. Atau yang dibanting oleh kuda atau untanya lalu mati atau digigit binatang beracun atau mati diatas ranjangnya dengan kematian apapun yang dikehendaki Allah, maka ia pun syahid dan baginya surga" (HR. Abu Daud,al-Hakim, dan al-Baihaqi)

6. MATI DISEBABKAN PENYAKIT KOLERA
Tentang ini banyak hadits Rasulullah meriwayatkannya diantaranya sebagai berikut:
1. Dari Hafshah binti Sirin bahwa Anas bin MAlik berkata:"Bagaimana Yahya bin Umrah mati? Aku jawab: "Karena terserang penyakit kolera" ia berkata:Rasulullah telah bersabda: penyakit kolera adalah penyebab mati syahid bagi setiap muslim" (HR. Bukhari, ath-Thayalusi dan Ahmad)
2. Aisyah bertanya kepada Rasulullah tentang penyakit kolera. Lalu beliau menjawab;"Adalah dahulunya penyakit kolera merupakan adzab yang Allah timpakan kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya kemudia Dia jadikan sebagai rahmat bagi kaum mukmin. Maka tidaklah seorang hamba yang dilanda wabah kolera lalu ia menetap dikampungnya dengan penuh kesabaran dan mengetahui bahwa tidak akan menimpanya kecuali apa yang Allah tetapkan baginya pahala orang yang mati syahid"(HR. Bukhari, al-Baihaqi dan Ahmad)

7. MATI KARENA TENGGELAM
8. MATI KARENA TERTIMPA RERUNTUHAN / TANAH LONGSOR
Dalil dari 2 point diatas adalah berdasarkan sabda Rasulullah shalallahu alaihi wassalam:
"Para syuhada itu ada 5: orang yang mati karena wabah kolera, karena sakit perut, tenggelam, tertimpa reruntuhan bangunan & syahid berperang di jalan Allah"
(HR.Imam Bukhari, Muslim, at-Tirmidzi, dan Ahmad)

9. PEREMPUAN YANG MENINGGAL KARENA MELAHIRKAN
Ini berdasarkan hadits yang diberitakan dari Ubadah ibnush Shamit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shalallahu alaihi wassalam menjenguk Abdullah bin Rawahah yang tidak bisa beranjak dari pembaringannya, kemudian beliau bertanya :
"Tahukah kalian siapa syuhada dari ummatku? orang-orang yang ada menjawab:Muslim yang mati terbunuh" beliau bersabda:Kalau hanya itu para syuhada dari ummatku hanya sedikit. Muslim yang mati terbunuh adalah syahid, dan mati karena penyakit kolera adalah syahid, begitu pula perempuan yang mati karena bersalin adalah syahid (anaknya yang akan menariknya dengan tali pusarnya kesurga)"
(HR. Ahmad, Darimi, dan ath-Thayalusi) menurut Imam Ahmad ada periwayatan seperti itu melalui jalur sanad lain dalam Musnad-nya.

10. MATI TERBAKAR
11. MATI KARENA PENYAKIT BUSUNG PERUT
Tentang kedua hal ini banyak sekali riwayat, dan yang paling masyhur adalah dari Jabir bin Atik secara marfu':
"Para Syuhada ada 7: mati terbunuh di jalan Allah, karena penyakit kolera adalah syahid, mati tenggelam adalah syahid, karena busung lapar adalah syahid, karena penyakit perut keracunan adalah syahid, karena terbakar adalah syahid & yang mati karena tertimpa reruntuhan (bangunan / tanah longsor) adalah syahid, serta wanita yang mati pada saat mengandung adalah syahid" (HR. Imam Malik, Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu MAjah dan Ahmad)

12. MATI KARENA PENYAKIT TUBERCOLOSIS (TBC)
Ini berdasarakan sabda Rasulullah shalallahu alaihi wassalam:
"Mati dijalan Allah adalah syahid, dan perempuan yang mati ketika tengah melahirkan adalah syahid, mati karena terbakar adalah syahid, mati karena tenggelam adalah syahid, mati karena penyakit TBC adalah syahid, dan mati karena penyakit perut adalah syahid"(HR.Thabrani)

13. MATI KARENA MEMPERTAHANKAN HARTA DARI PERAMPOK
Dalam hal ini banyak sekali haditsnya, diantaranya sebagai berikut:
1. "Barangsiapa yang mati karena mempertahankan hartanya (dalam riwayat lain; Barang siapa menuntut hartanya yang dirampas lalu ia terbunuh) adalah syahid"
(HR. Bukhari, Muslim, Abu DAud, an-Nasa'i, at-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad)
2. Abu Hurairah berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi seraya berkata:
"Ya, Rasulullah, beritahukanlah kepadaku bagaimana bila ada seseorang yang datang dan akan merampas hartaku" beliau menjawab: 'jangan engkau berikan' Ia bertanya; bagaimana kalau ia membunuhku? beliau menjawab; Engkau mati syahid. Orang itu bertanya kembali,Bagaimana kalau aku yang membunuhnya? beliau menjawab; ia masuk neraka"(HR. Imam Muslim, an-Nasa'i dan Ahmad)
3. Mukhariq berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi dan berkata :
"ada seorang laki-laki hendak merampas hartaku, Beliau bersabda: Ingatkan dia akan Allah. Orang itu bertanya: bila tetap saja tidak mau berdzikir? Beliau menjawab: mintalah orang di sekitarmu untuk mengatasinya. Orang itu bertanya lagi: Bila tidak saya dapati disekitarku seorangpun? Beliau menjawab: Serahkan & minta tolonglah kepada penguasa. Ia bertanya lagi: Bila penguasa itu jauh tempatnya dariku? Beliau bersabda: berkelahilah dengan membela hartamu hingga kau mati & menjadi mati syahid atau mencegah hartamu dirampas"
(HR. An-Nasa'i, dan Ahmad)

14 & 15 . MATI DALAM MEMBELA AGAMA & JIWA
Dalam hal ini ada dua riwayat hadits sebagai berikut:
1.""Barangsiapa mati terbunuh dalam membela hartanya maka ia mati syahid, dan siapa saja yang mati dalam membela keluarganya maka ia mati syahid, dan barang siapa yang mati dlam rangka membela agama(keyakinannya) maka ia mati syahid, dan siapa saja yang matimempertahankan darah (jiwanya) maka ia syahid"(HR. Abu Daud, an-Nasa'i, at-tirmidzi, dan Ahmad)
2. "Barangsiapa mati dalam rangka menuntut haknya maka ia mati syahid"
(HR. An-Nasa'i)

16. MATI DALAM BERJAGA-JAGA (WASPADA) DI JALAN ALLAH
Dalam hal ini ada dua hadits dari Rasulullah shalallahu alaihi wasslam :
1."Berjaga-jaga (waspada) dijalan Allah sehari semalam adalah lebih baik daripada berpuasa selama sebulan dengan mendirikan (shalat) pada malam harinya. Apabila ia mati, maka mengalirkan pahala amalannya yang dahulu dilakukannya dan juga rezekinya serta aman dari siksa kubur(fitnah kubur)"
(HR. Imam Muslim, an-Nasa'i, Tirmidzi, Hakim dan Ahmad)
2. "setiap orang yang meninggal akan disudahi amalannya kecuali orang yang mati dalam berjaga-jaga dijalan Alllah, maka amalannya dikembangkan hingga tiba hari kiamat nanti serta terjaga dari fitnah kubur"
(HR. ABu Daud, Tirmidzi, Hakim, dan Ahmad)

17. ORANG YANG MENINGGAL PADA SAAT MENGERJAKAN AMAL SALEH
Ini berdasarkan sabda Rasulullah shalallahu alaihi wassalam:
"Barangsiapa mengucapkan 'laa ilaaha illallah' dengan berharap akan keridhaan Allah, dan diakhir hidupnya mengucapkannya, maka ia akan masuk surga. Dan, barangsiapa yang berpuasa sehari mengharap keridhaan Allah kemudian mengakhiri hidupnya dengannya (puasa), maka ia masuk surga. Dan barangsiapa bersedekah mencari ridha Allah dan menyudahinya dengan (sedekah) maka ia akan masuk surga" (HR. Ahmad)
Doa yang dapat dimunajatqan qepada Allah SWT untuq mendapat qhusnul qhotimah.
Robbi Hablii hukmaw wa al hiqniy bish shoolihiin
“Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang shaleh” (Q.S. Asy-Syuaraa: 83)
Allaahummaj’al khayra ‘umrii aakhirahu wa khayra ‘amalii khawaatiimahu wa khayra ayyaamii yawma lliqaa’ika
“Ya Allah jadikanlah sebaik-baik umurku pada ujungnya dan sebaik-baik amalku pada akhir hayatku, dan (jadikanlah) sebaik-baik hariku yaitu hari ketika aku bertemu dengan-Mu (di hari kiamat)” (Al Hadits).
Mudah-mudahan Allah menjadikan akhir hidup kita husnul khatimah dan memasukkannya dalam golongan orang-orang yang mati syahid amin.

Gelaran Sholat Malam Versus Konser Musik

2008-09-20T01:51:00.000-07:00

Oleh: M. Afif Hasbullah

Tentu kita bertanya, ada apa gerangan dengan judul di atas? Masak memperbandingkan antara sholat dengan tetabuhan. Penulis tidak hendak memperbandingkan antara keduanya. Yang jelas walaupun sholat adalah kegiatan ibadah untuk Allah SWT, dengan syarat yang melakukannya dengan penuh keikhlasan dan keimanan. Namun sholat juga dapat menjadi duniawi tanpa spiritualitas sedikitpun, bila dilakukan dengan penuh riya untuk mendapat pujian, sanjungan atau penghargaan dari orang lain. Demikian pula, konser musik juga bisa menjadi hanya bernilai duniawi yang jauh dari unsur ukhrowi manakala di dalam pelaksanaannya jauh dari upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Sholat bisa jadi tidak spiritual. Namun musik bisa spiritual. Tergantung bagaimana niat yang dibangun dan bagaimana bentuk pelaksanaannya. Sudahkah berdasarkan syara’?.

Pertanyaan di atas muncul ketika hendak dilaksanakannya gelaran sholat malam di Kampus Unisda, yang insyaallah dilaksanakan besok senin, 22 September 2008. Juga pertanyaan apakah sholat malam yang diorganisir dan diumumkan sedemikian rupa di koran, spanduk dan media radio justru akan menyebabkan riya’? demikianlah kekhawatiran yang ada.

Sehingga kemudian dibuatlah perbandingan oleh sementara panitia. Lha wong, wayang, dangdutan, orkesan saja dipublikasikan sedemikian rupa. Padahal yang disebut tadi cukup dekat dengan kemaksiatan. Di tempat pertunjukan biasa laki perempuan campur baur. Juga sudah lumrah ada minum-minuman keras.

”Apalagi Sholat malam. Sholat tahajjud kan baik. Masak tidak boleh diiklankan”. Demikian kata sebagian panitia. Panitia lain menyambut, ”dengan diiklankan justru syiar Islam dapat dilakukan secara luas. Sehingga keagungan acara keagamaan akan tercipta. Imej baik pun akan hadir disana”.

Yang jelas, kekhawatiran untuk publikasi acara keagamaan itu banyak ditimbulkan dari menghindari riya’. Namun juga akan kurang elok jika, hanya dengan kekhawatiran riya’ itu ummat Islam tidak terlihat kegiatannya. Menurut pendapat penulis, yang namanya riya’ mungkin-mungkin saja muncul di hati setiap pribadi. Karena riya’ itu sirr. Halus yang kadang timbul dalam kalbu manusia.

Riya’ memang harus dihindari. Tetapi dengan melatih terus menerus. Insyaallah akan hilang. Tentu dengan senantiasa belajar sabar, ikhlas, tuma’ninah serta istiqomah.

Pilkada dan Peran Serta Perguruan Tinggi

2008-06-17T09:17:00.000-07:00

Oleh: M. Afif Hasbullah[1]

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu bagian dari rezim pemilihan umum (pemilu) di Indonesia. Sebagai konsekwensi dari anutan sistem demokrasi dalam penyelenggaraan kepemimpinan nasional maupun daerah. Konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang ada telah mengatur dan menentukan proses dan mekanisme untuk terselenggaranya suatu pesta politik akbar yang berwujud pemilu.
Pemilu dan pilkada dengan demikian merupakan bagian dari politik demokrasi nasional yang merupakan pengejawantahan aspirasi rakyat melalui gerakan reformasi, sekaligus merupakan politik hukum pemilu yang dikeluarkan oleh para penyelenggara negara yang berwenang untuk memutuskannya.
Sebagai bagian dari pilar sistem demokrasi, maka keberadaan pemilu seyogyanya dapat mengantarkan tujuan yang di emban oleh demokrasi, yakni kesetaraan, keadilan, kemerataan, dan kesejahteraan rakyat yang senantiasa didasari atas penghargaan suara rakyat sebagai penentu kebijakan penyelanggaraan negara.
Tentu kedudukan sentral pemilu dalam demokrasi sebagaimana tersebut, sudah sewajarnya bukan hanya monopoli dan tanggung jawab pemerintah ansich. Karena terlalu beratnya tugas tersebut, pemerintah harus senantiasa menggandeng masyarakat sebagai subyek demokrasi untuk mendukung kerja pemerintah dalam pemilu. Oleh karena itu pula, masyarakat sudah sewajarnya dapat mengambil peran dalam posisi sebagai pemilik dari demokrasi itu sendiri. Bukan malah memposisikan dirinya sebagai penonton atau bahkan pencemooh terhadap proses demokrasi. Sehingga sikap apatis, tidak mau tahu, cuek, maupun apriori terhadap proses yang sedang berjalan, nampaknya bukan tindakan yang “terpuji”.
***
Mengingat cukup mendasarnya dunia pemilu bagi penentuan nasib bangsa dan pemerintahan kita ke depan, maka menjadi penting untuk diketahui dan disosialisasikan kepada seluruh masyarakat mengenai demokrasi, pemilu, pilkada, partai politik, bidang-bidang tugas penyelenggara negara, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Sehingga diharapkan publik menjadi semakin paham dan melek terhadap proses politik yang sedang berlangsung. Diharapkan mereka menjadi sadar dan tahu tugas dan tanggung jawabnya sebagai bagian dari warga bangsa untuk ikut memilih, mengontrol, dan melakukan penilaian terhadap kinerja aparatur negara yang telah terproses melalui proses politik.
Sosialisasi dengan demikian menjadi kata kunci dalam agenda besar demokrasi kita. Tentu, proses sosialisasi bukanlah hanya dimaknai sebagai penyebaran brosur, pemasangan iklan, pendirian baliho dan bahkan seminar maupun diskusi publik. Namun proses sosialisasi hendaklah tidak sekedar kata-kata yang seringkali indah namun di belakang hari kerap menuai kecewa. Artinya, proses sosialisasi sudah seharusnya juga kerap diisi dengan muatan contoh perilaku yang ideal oleh para elit maupun aparatur pemerintah dalam kaitan bagaimana mengimplementasikan demokrasi yang dianggap sementara ini sebagai sistem yang paling terpuji.
Melalui sosialisasi diharapkan terjadi internalisasi dan penyadaran yang kemudian menimbulkan sikap baru proaktif atau penguatan sikap terhadap keharusan keikutsertaan warga dalam proses politik yang sedang atau akan berjalan. Karena sosialisasi menjadi kurang makna manakala hanya merupakan transfer of knowledge, transfer of information, atau transfer of election procedure tanpa diimbangi dengan misi penyadaran sebagaimana di atas.
Lebih mendasar lagi, melalui sosialisasi diharapkan event pemilu dapat menjadi kegiatan semua orang, atau semua orang merasa bahwa pemilu adalah kegiatannya, kepentingannya, dan kebutuhannya. Artinya, kegiatan pemilu maupun pilkada adalah amat sangat sosial bagi setiap individu dan masyarakat. Bukan sesuatu yang asing, tidak dikenal, dan tidak dianggap penting.
Kita harus mulai mencermati mengenai trend partisipasi dalam pemilu/pilkada yang tidak cenderung menurun di beberapa tempat. Sebagai contoh, pemilu 1999 keikutsertaan dan pemilu mencapai kisaran 92%, pemilu legisatif 2004 pada kisaran 84% serta pemilu presiden dan wakil presiden pada kisaran 78% pada tahap pertama, dan 77% pada tahap kedua.
Harus pula menjadi telaah bersama fakta yang menunjukkan bahwa dibeberapa daerah angka golput yang cukup signifikan, misalnya: Kota Medan 45.32%, Provinsi. Sumbar 36.28%, Bengkulu 30.27%, Kota Depok 40.23%, Kota Pekalongan 36.49%, Blitar 46, 34 %, Kota Surabaya 48.59%, Kota Makasar 46,45 %, Provinsi Sumut 48, 42%, dan Provinsi Jabar 32, 7%
***
Melihat urgensi sosialisasi itu, maka sudah barang tentu proses sosialisasi harus dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan. Tidak hanya mengambil momentum menjelang pemilu atau pilkada saja. Karena seluruh bangunan sosialisasi demokrasi adalah berkesinambungan. Mulai proses penentuan mereka yang punya hak pilih, penentuan calon, pemilihan calon, penghituangan suara, penentuan pemenang, pelantikan pemenang, serta proses pengawalan hasil pemilu atau pilkada selama lima tahun berjalan, sampai pemilu selanjutnya. Dan demikian seterusnya.
Betulkah proses-proses yang sedang berjalan itu telah mengikuti norma-norma hukum yang berlaku, terhindar dari KKN. Benarkah proses tersebut dilalui dengan jalan luber dan jurdil. Ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah semestinya disosialisasikan pada seluruh warga bangsa untuk mengawal proses demokrasi.
Semua elemen masyarakat, tentu harus tersosialisasi. Mengikuti corak dan kekhasan gaya masing-masing kelompok masyarakat sesuai strata pendidikan, ekonomi, dan social budaya masing-masing. Perbedaan masing-masing kelompok, tentu harus didekati dengan metode pendekatan yang mereka sukai. Penyosialisasian kalangan mahasiswa tentu berbeda dengan kalangan petani. Demikian pula, bagi mereka yang strata ekonominya menengah ke atas, akan cukup berbeda gaya dan caranya dengan sosialisasi pada kalangan miskin pinggiran.
Oleh karenanya, maka inovasi dan bentuk-bentuk penyampaian harus senantiasa digali sehingga tetap up to date terhadap sasaran sosialisasi. Munculnya temuan yang berbentuk sample tentang tidak tahunya seseorang akan adanya event pilkada di suatu daerah, merupakan salah satu indikasi bahwa sosialisasi tidak berjalan maksimal mengikuti taraf yang bisa mereka terima dan pahami. Di satu sisi penyelenggara pemilu mengatakan bahwa sudah melakukan sosialisasi dalam berbagai bentuk, namun pada kenyataannya sasaran sosialisasi merasa tidak tahu atau tidak paham. Suatu misal, kejadian protes warga pada hari H yang baru protes karena mereka tidak mendapat kartu pemilih atau namanya tidak ada dalam daftar calon tetap (DCT).
***
Lantas bagaimana dengan sosialisasi bagi insan kampus? Insan kampus sesungguhnya merupakan salah satu sasaran yang semestinya wajib untuk diajak bicara mengenai pemilu. Apakah dari penyelenggara pemilu, partai politik maupun pasangan-pasangan calon. Tentu, kedatangan parpol dan calon kontestan ke kampus bukan semata-mata untuk kampanye dalam konteks praktis. Namun diharapkan dapat mengusung dan menampung ide-ide dan pemikiran yang berkembang dari dunia kampus untuk dicatat oleh parpol dan calon yang berlaga. Namun aneh, sekali lagi aneh. Calon-calon kontestan biasanya enggan datang untuk berbicara di hadapan mahasiswa. Semoga ini bukan karena adanya alasan negatif yang menghambat.
Demikian pula dengan penyelenggara pemilu, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau KPU daerah (KPUD plus Panitia Pengawas (Pilkada) Pilkada. Sudah seharusnya banyak mendatangi kampus-kampus untuk sosialisasi program-programnya. Karena masyarakat kampus adalah masyarakat terdidik yang biasa berpikiran rasional dan dengan pendekatan intelektual diharapkan dapat menjadi motor dalam menyampaikan gagasan-gagasannya sebagaimana sosialisasi KPU/KPUD maupun Panwas kepada masyarakat sekitarnya.
Fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat merupakan modal utama bagi urgensi perguruan tinggi untuk ikut serta mewarnai proses dan untuk diajak oleh komponen penyelenggara dalam mensukseskan pemilu.
Dari tiga fungsi itu jelas. Bahwa perguruan tinggi sudah sewajarnya ikut mendidik masyarakat melek politik. Dengan perannya sebagai agen perubahan masyarakat maka keberadaan perguruan tinggi sudah seharusnya selalu ada di samping dan di tengah-tengah masyarakatnya. Sudah barang tentu, sikap kritis evaluatif yang mengabdi pada kebaikan di masa yang akan datang senantiasa muncul sebagai bentuk analisa terhadap keberhasilan atau kekurangan proses politik yang ada.
***
Khusus dalam kaitan dengan pengawasan pemilu, maka seluruh komponen masyarakat diajak ikut serta dalam pengawasan pilkada. Karena amat tidak mungkin jumlah panwas yang hanya beberapa gelintir orang akan 100% dapat mengawasi kecurangan dan pelanggaran yang mungkin timbul. Oleh karena itu, peran masyarakat khususnya perguruan tinggi untuk dapat ikut bersama sama melakukan pemantauan dan pengawasan justru akan mempermudah kerja panwas dan dapat meminimalisir pelanggaran dan kecurangan yang terjadi. Tentu apabila pelanggaran dapat ditekan, kualitas pilkada dengan demikian akan menjadi lebih baik.
Hanya yang sering menjadi pertanyaan adalah, bagaimana peran pengawasan masyarakat itu dapat diwujudkan, prosedurnya seperti apa, dan apakah ada perlindungan hukum bagai para pelapor dugaaan kecurangan pemilu. Ini salah satu hal yang harus dapat dipahami oleh masyarakat.
Memang, di dalam kondisi masyarakat yang sedemikian rupa. Upaya untuk mengidealkan proses demokrasi kita agak sulit. Dengan kemiskinan yang mendera, ketidaksejahteraan rakyat, atau sikap mental fakir, menjadikan mereka rentan terhadap jual beli suara dalam pemilu. Money politics menjadi tidak aneh dalam setiap proses politik kita. Hal ini tidak hanya terjadi pada mereka yang membutuhkan saja, tapi juga karena mental yang buruk, mereka yang mapan secara ekonomi pun akan larut dalam upaya ambil keuntungan melalui event pemilu.
Selain itu, masih banyak hal-hal yang harusnya kita curigai potensi munculnya pelanggaran-pelanggaran pemilu, misalnya:
1. black campaigne,
2. penggelembungan suara,
3. kampanye di luar jadwal,
4. kampanye terselubung,
5. kampanye dengan menggunakan fasilitas pemerintah
6. kampanye dengan pengerahan massa PNS
7. kampanye dengan mengikutsertakan anak-anak
8. pemasangan tanda gambar yang merusakan keindahan dan ketertiban
9. pembiaran media atau alat peraga kampanye ketika waktu kampanye selesai
10. politisasi agama dalam ranah politik praktis
11. maupun anarkisme dalam pengerahan massa.
Demikian pula, ketika tahapan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan perlu diwaspadai terhadap kemungkinan-kemungkinan berikut:
1. kemungkinan kotak suara tidak disegel atau penyegelan menunggu pemungutan suara selesai dilakukan.
2. kesulitan berpartisipasi dalam pencoblosan karena tidak masuk daftar pemilih atau tidak punya KTP.
3. pemilih yang tidak mencelupkan jarinya dalam tinta setelah mencoblos.
4. adanya surat suara yang berlubang dua.
5. angka partisipasi yang rendah.
Mencermati hal tersebut sudah seharusnya KPU/KPUD, Bawaslu/Panwaslu, KPPS, PPS, Pemantau Independen serta masyarakat lebih mawas terhadap segala kemungkinan negatif yang berpotensi merusak event pilkada.
Pada akhirnya, institusi perguruan tinggi beserta sivitas akademiknya diharapkan menjadi motor penggerak dan menjadi contoh dalam berperilaku santun dan sopan dalam berpolitik.
[1] Rektor Unisda, Makalah ini disampaikan dalam Talk Show Sosialisasi Tugas Panwas dalam Pilgub Jatim 2008, tanggal 18 Juni 2008 oleh Fakultas Hukum Unisda dan Panwaslu Jatim.

Di antara Bentuk-Bentuk Mahasiswa Kita

2008-06-16T03:44:00.000-07:00

Oleh: M. Afif Hasbullah

Mahasiswa merupakan individu terdidik yang diharapkan dengan pendidikan yang dikuasainya dapat menyumbangkan sesuatu nilai positif bagi perkembangan masyarakat dan kesejahteraannya. Karena itu sudah selayaknya tanggungjawab dan moralitas disandangkan pada para mahasiswa yang dianggap masih ”putih” atau mengabdi pada kebenaran dan kejujuran ilmiah.
Kata maha yang disandangkan pada kata siswa sebagai pembeda bahwa mereka adalah kaum terpelajar tingkat tinggi sudah seharusnya dipegang teguh oleh mereka para penyandang sebutan itu. Ini tentu berbeda, apabila dibandingkan dengan mereka yang masih menempuh pendidikan pada tingkatan dasar dan menengah.
Konsekwensi seorang mahasiswa dengan demikian berkorelasi pada seluruh tingkah, laku, ucapan maupun sikapnya yang menunjukkan kapasistasnya sebagai maha. Dalam hal ini, mengharuskan semua penyandang sebutan itu untuk senantiasa ada dalam rel dan norma ilmiah.
Dalam tataran ideal, mungkin apa yang teruraikan di atas lebih merupakan suatu target idealis. Apa yang sebaiknya. Karena didalam tataran lain, ada bentuk ”apa yang terjadi”. Dalam dunia faktuil dapat kita temui bentuk-bentuk mahasiswa yang beraneka ragam coraknya.[1] Masing-masing di antara mereka juga dengan bangganya menyebut masing-masing sebagai mahasiswa.
Bentuk pertama, mahasiswa kutu buku. Mahasiswa ini lebih banyak menghabiskan waktunya untuk kuliah, memperhatikan tugas-tugas dosennya dengan baik, cukup intens mengunjungi perpustakaan. Corak demikian tentu merupakan mahasiswa yang baik, karena ia disiplin, serius dalam belajar dan memperhatikan norma-norma yang berlaku dalam pendidikan. Pada akhirnya, mahasiswa ini akan memeperoleh nilai sangat memuaskan atau cumlaude.
Bentuk kedua, mahasiswa aktivis murni. Mahasiswa ini lebih banyak menghabiskan waktunya untuk kegiatan-kegiatan keorganisasian di dalam maupun di luar kampus. Sayangnya, cukup kerap ditemui diantara mereka malas untuk kuliah dan mengikuti kegiatan akademik di kampus. Walaupun tentu, kerap pula ditemui diantara mereka berhasil mengelola organisasinya dan menjalankan kegiatan oerganisasi dengan kualitas yang memuaskan. Belum lagi modal jaringan yang mereka dapatkan di luar kampus, sudah cukup menjadi modal manakala mereka akan terjun di masyarakat nantinya.
Bentuk ketiga, mahasiswa entertain. Mahasiswa macam ini kerap tidak mempunyai orientasi yang jelas ketika masuk di dalam suatu lembaga pendidikan tinggi. Mereka ketika ditanya, ”kenapa masuk fakultas ekonomi?”. Tidak dapat menjawab dengan logis dan ilmiah sebagaimana layaknya jawaban seorang intelektual yang seharusnya menjawab dengan ”saya masuk fakultas ekonomi, karena saya ingin mempelajari sistem ekonomi kita. Karena saya khawatir ada yang salah dalam sistem ekonomi kita, sehingga saya perlu untuk ambil bagian memperbaiki”. Atau dengan jawaban ” saya ingin menjadi seorang praktisi ekonomi, mengingat di fakultas ini mempunyai keunggulan sarana untuk mewujudkan cita-cita saya”. Tentu, mahasiswa entertain yang umumnya adalah menjawab dengan ”saya masuk fakultas ekonomi, karena banyak temannya”, atau ”karena di situ cowoknya ganteng-ganteng” atau ”cantik-cantik”.
Mahasiswa bentuk ketiga ini hampir susah sekali diajak berpikir yang berat-berat. Mereka maunya yang standar-standar. Juga tidak ada patokan prestasi. Karena bagi mereka kuliah adalah tempat dimana mereka bisa mengahbiskan waktunya demi untuk menyandang mahasiswa.
Bentuk keempat, mahasiswa show. Mahasiswa ini di dalam kuliahnya tiada yang dipikirkan selain: nanti pakai baju apa, lipstik warna apa, handphone harus up to date, sepeda motor harus yang baru. Dengan kata lain, status mahasiswa merupakan sarana mereka untuk mejeng dan tebar-tebar pesona (ttp).
Bentuk kelima, mahasiswa aktivis kutu buku. Mahasiswa corak ini menampilkan keseimbangan antara seorang akademisi yang menjunjung tinggi sikap dan kebenaran ilmiah dengan semangat dan kecenderungannya untuk ikut sebagai bagian dari insan perubahan. Ia sadar, bahwa tugas kemahasiswaan bukan hanya merupakan tugas akademis yang terkungkung oleh tembok kampus, kebenaran referensi satu dua buku, atau bahkan ilmuwan kaca mata kuda. Namun sepenuhnya ia menyepakati bahwa tugas kemahasiswaan juga harus peduli dan reaktif terhadap soal-soal pada lingkungan masyarakatnya yang harus diberdayakan, dibebaskan, dan diantarkan menuju gerbang kesejahteraan.
Mencermati dan mendiskusikan bentuk-bentuk mahasiswa di atas, sudah seharusnya kita dapat mengambil kesimpulan yang bebas. Mau memilih yang mana dari lima bentuk itu. Tentu ketepatan memilih salah satu bentuk mahasiswa di atas juga mau tidak mau pada akhirnyamenunjukkan kapasitas kita sebagai mahasiswa yang sesunggungnya ideal. Selamat memilih.
[1] Mahasiswa dalam tulisan ini tidak membatasi lokalitas daerah atau perguruan tinggi tertentu, namun secara umum yang ada dan diamati penulis.

Refleksi Hari Pendidikan Nasional dan Kebangkitan Nasional

2008-06-16T02:40:00.000-07:00

Oleh: M. Afif Hasbullah

Pada bulan Mei setidaknya terdapat 2 hari bersejarah yang diperingati secara nasional oleh bangsa Indonesia, yakni 2 Mei Hari Pendidikan Nasional (Harpenas) dan 20 Mei Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas). Memang, selain dua hari itu ada hari lain yang juga diperingati pada bulan Mei, yakni Hari Buruh Sedunia yang jatuh pada tanggal 1 Mei Biasanya pada hari itu para buruh libur dan mengisi kegiatannya dengan pengungkapan aspirasi buruh, bisa berupa diskusi dan seminar sampai pada penyampaian aspirasi di tengah jalan (demonstrasi). Pada bulan Mei pula merupakan hari terakhir berkuasanya Soeharto sebagai presiden RI selama kurun waktu 32 tahun,yakni ketika Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998.[1]
Harpenas yang diperingati tiap tanggal 2 Mei itu mempunyai sejarah yang dikaitkan dengan sang pejuang pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Beliau dilahirkan pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Untuk menghargai dan mengambil pangkal tolak dari sang pejuang pencerdasan bangsa itulah, maka tanggal kelahiran sang pejuang di tetapkan sebagai hari pendidikan nasional yang setiap tahun diperingati oleh bangsa Indonesia.
Sedangkan Harkitnas yang jatuh pada tanggal 20 Mei itu mempunyai konsteks historis yang tidak lepas dari berdirinya Boedi Oetomo sebagai salah satu organisasi pergerakan yang memperjuangkan hak-hak pribumi untuk mendapatkan kesejahteraan umum.
Dalam konteks sejarah memang masih ada juga yang berbeda pendapat mengenai penentuan tanggal jatuhnya peringatan Harkitnas itu, ada yang mengatakan bahwa Harkitnas ditentukan pada tanggal 20 Mei itu melihat momentum berdirinya Boedi Oetomo, juga bahwa pergerakan Boedi Oetomo bersifat nasionalis dengan pemahaman bahwa organisasi itu didirikan tidak dilatar belakangi oleh agama dan keyakinan tertentu. Ada pula yang berpendapat bahwa Harkitnas mestinya diperingati dengan mengambil momentum lahirnya Sarekat Dagang Islam (SDI) pada tanggal 16 Oktober 1905, mereka yang berpendapat demikian dilatar belakangi pemahaman bahwa SDI berdiri lebih dahulu dari pada Boedi Oetomo. Juga mereka mempunyai argumentasi keberadaan SDI yang dianggotai oleh wakil-wakil dari daerah-daerah di luar Jawa.
Unsur perwakilan luar Jawa seperti itu memang tidak ada dalam Boedi Oetomo, karena Boedi Oetomo terdiri dari mahasiswa asal Jawa dan kebanyakan diantara mereka adalah kaum ningrat. Memang ada yang memperdebatkan ini dalam konteks, SDI yang berideologikan Islam namun berskala nasional dan dari awal anti penjajahan. Sedangkan pada sisi lain, walaupun Boedi Oetomo didirikan dengan skala Jawa Madura dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat dengan tetap berusaha kooperatif dengan pemerintah kolonial, namun ia bersifat nasionalis.
Ya, kalau kita hanya terjebak pada tanggal mana dan argumentasinya seperti apa, nampaknya akan menjadi panjang ceritanya. Yang lebih penting menurut penulis adalah mengambil makna dari Harkitnas dan Hardiknas buat kepentingan jangka ke depannya. Juga perlu untuk merefleksikan sejauhmana potret kemajuan kebangkitan bangsa dan keterdidikan bangsa ini.
Tahun 2008 ini, peringatan Hardiknas memang dikaitkan dengan Harkitnas. Sehingga menjadi relevan pula di sini untuk dapat mendiskusikan bersama-sama keberadaan kedua peringatan itu dengan kondisi faktuil yang dialami bangsa Indonesia hari ini dan harapan proyeksinya ke depan. Seyogyanya pula, semua hari-hari besar tidak hanya dipahami kesendiriannya masing-masing, peringatan HUT RI sendiri, peringatan hari Ibu sendiri, peringatan Isra’ Mi’raj sendiri, Tahun Baru sendiri, dan sebagainya. Alangkah menariknya manakala masing-masing peringatan itu sekali waktu di kaitkan benang merahnya, misalkan Hardiknas dan Harkitnas itu. Juga tidak jelek untuk mengkaitkan peringatan hari besar agama dengan hari besar nasional. Penulis yakin, dengan seringkali mengkaitkan pemaknaan hari besar yang ada akan semakin memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tentu saja dengan demikian diharapkan tumbuh dan menguatnya nasionalisme yang berakar kuat pada budaya dan moralitas agama pada keluarga besar NKRI itu sendiri. Diharapkan juga ikatan antar suku, agama dan ras menjadi semakin kuat, karena perbedaan yang merupakan kodrati kehidupan tidak dilihat sebagai faktor pembeda, bahkan perlu dicari kesamaan-kesamaan di antara sesama. Sehingga yang muncul adalah suasana persaudaraan dan kekeluargaan (integralistik) di antara warga bangsa.
Lantas apa yang dapat diambil refleksi dari peringatan Hardiknas dan Harkitnas ini?, Tentu melalui Hardiknas kita diingatkan kembali mengenai filosofi luhur pendidikan nasional dan keberadaannya di dalam mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang unggul, bermoral, berbudaya dan bermartabat. Kita juga senantiasa diingatkan pada ajaran-ajaran para tokoh dan pembaharu pendidikan di Indonesia, misalnya Ki Hadjar Dewantara: Ing Ngarso sung tulodho, Ing madyo mangunkarso, Tut wuri handayani.
Melalui Harkitnas, bangsa Indonesia juga diharapkan untuk senantiasa bangkit dan bangkit untuk memperbaiki kesejahteraan warga bangsa. Kebangkitan nasional yang dulu dimaksudkan sebagai upaya untuk mengakhiri kolonialisme, namun ketika kolonialisme sudah enyah dari Bumi Pertiwi, tentu yang harus dilawan hari ini dan ke depannya adalah untuk bangkit dari kebodohan, bangkit dari kemiskinan, bangkit dari pengangguran, bangkit dari wabah penyakit,bangkit dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tentu saja bangkit dari penjajahan ekonomi yang kapitalistik.
Semua bisa dimaknai sebagai keterjajahan bentuk baru, yakni berbeda dengan penjajahan lama oleh pihak asing yang bersikap agresi dan pengkolonian suatu wilayah. Penjajahan bentuk baru, dapat pula dimotori dan dilakukan oleh bangsa sendiri dan diri sendiri. Bangsa sendiri dapat menjadi motor penjajahan sudah tidak asing lagi, yakni mereka-mereka yang suka menjual aset dan kehormatan bangsa pada pihak asing, menggantungkan masa depan negara pada pihak asing untuk kepentingan diri pribadi dan kelompoknya, walau acapkali mereka menyatakan ini untuk kepentingan negara. Namun pada kenyataannya semua bohong, walau semua upaya dilandaskan pada hukumyang dibuat untuk mendukung itu, tapi semua hanyalah bermuara pada kerugian negara, baik aset maupun kehormatan. Kita dapat belajar mengenai hal ini pada sejarah, ingat proyek nasional mobil Timor, kebijakan BLBI, kontrak dengan IMF, perjanjian-perjanjian dengan perusahaan asing yang tidak adil, penjualan aset penting negara baik perusahaan maupun barang.
Beberapa fakta sejarah di atas, merupakan contoh semata bahwa di antara banyaknya rakyat yang menderita, miskin, bodoh, dan sakit-sakitan kebijakan-kebijakan yang cenderung merugikan rakyat itu diambil oleh sementara ”elit penguasa”. Sekali lagi dengan dalih kepentingan rakyat, walaupun pada kenyataannya rakyat tetap melarat.
APBN pun menjadi berat, karena uang negara yang raib dikemplang tak kunjung kembali, belum lagi pembayaran utang negara yang wajib dibayar,ditambah pula dengan kenaikan harga minyak dunia yang memicu naiknya harga-harga. Keadaan menjadi semakin sulit. Mau tidak mau, suka tidak suka, akhirnya pemerintah SBY akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk mendukung APBN. Sampai di sini rakyat ikut menanggung akibatnya. Walaupun ada kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT), tapi ini justru akan membuat warga bangsa menjadi pemalas, memang cukup membantu daya beli, tetapi tidak memacu produktifitas. Kenapa tidak melakukan padat karya misalnya?
100 tahun kebangkitan nasional belum menunjukkan kebangkitan yang sesungguhnya. Artinya sampai saat ini bangsa Indonesia belum mempunyai posisi tawar yang disegani dalam percaturan dunia internasional. Karena banyak kebijakan dan policy negara masih tergantung pada suatu kekuatan asing. Dulu, tahun 1990 an Indonesia pernah dijuluki sebagai salah satu Macan Asia, ada juga sebutan lain New Emerging Force, yakni Indonesia disebut sebagai negara yang tumbuh pesat perkapitanya sebagaimana negara Korea Selatan.
Namun itu semua pada akhirnya hanya menjadi sebutan belaka atau tidak menjadi kenyataan. Karena tidak lama kemudian, ”pertahanan” dan ”kewibawaan” bangsa ini sempat tersenggol oleh badai krisis moneter atau krisis ekonomi. Sehingga rupiah pada waktu itu sampai hanya bernilai Rp. 16.000/US Dolar. Memang, banyak analis menyatakan ini disebabkan ulah George Soros, seorang profesional valas yang dapat membuat ekonomi Asia terguncang.Yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa proses recovery Korea Selatan, Malaysia dan Thailand dapat lebih cepat dari Indonesia?.
Dalam bidang pendidikan pun, keberadaan Indonesia masih belum terlalu memuaskan. Dari sudut penganggaran pendidikan, Indonesia masih kalah dengan negara maju lainnya, anggaran pendidikan Indonesia saat ini teregulasikan dalam UUD 1945 sebesar 20% dari APBN namun realita UU APBN 2008 hanya sekitar 12% dari APBN. Pada saat yang lebih dulu Malaysia 25%, Singapura 30%. Ini menunjukkan bahwa komitmen konstutusional kita untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan yang baik masih dapat dipertanyakan.
Dari sudut perguruan tinggi yang masuk top world university, Indonesia masih kalah dengan negara-negara terdekat, seperti Singapura, Malaysia, Australia, apalagi Jepang. Dari sudut kejuaraan dan penelitian, Indonesia juga masih kalah kompetitif dengan negara-negara yang tersebut di atas.
Belum lagi, upaya perbaikan kualitas pendidikan nasional yang seyogyanya direncanakan sebagai pintu utama perbaikan kualitas bangsa secara umum, sebagai suatu negara yang adil, makmur dan sejahtera ternyata belum dibarengi pula oleh kondisi SDM yang mendukung. SDM pendidikan di Indonesia, masih ”banyak” yang dihasilkan oleh gelar sarjana yang tidak diperoleh secara tidak sah atau minimal penuh dengan cara-cara kolutif. Misalnya seseorang yang kuliah kelas jauh, tidak ikut kuliah tapi dapat ijasah, atau bahkan jual beli ijasah.Dalam momentum hardiknas sebagai bagian dari harkitnas ini, sudah seyogyanya semua elemen dan komponen bangsa menyatukan langkah untuk memperbaiki kesejahteraan bangsa di masa yang akan datang.
[1] Selain tanggal-tanggal tersebut, ada juga beberapa hari bersejarah yang jatuh pada bulan Mei. 1 Mei hari pembebasan Irian Barat, 4 Mei hari bangkit pelajar IslamIndonesia, 31 Mei hari anti tembakau.

Pendidikan Sebagai Arus Utama Kebangkitan

2008-05-18T03:06:00.000-07:00

Oleh: M. Afif Hasbullah

Sudah lazim diceritakan, ketika kota Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh Sekutu sehingga luluh lantak pada perang dunia II, yang ditanyakan pertama kali oleh Kaisar Jepang adalah, masih seberapa banyak guru yang terselamatkan?, atau ada berapa guru yang ikut gugur?. Kaisar tidak menanyakan berapa tank yang masih dapat dipakai, berapa serdadu yang masih hidup, di awal pertanyaan. Ini menunjukkan bahwa visi seorang kaisar yang jauh ke depan. Ia meletakkan masa depan bangsanya pada guru dan institusi pendidikan. Karena hilangnya sumberdaya alam dan aset-aset fisik bukanlah kehilangan yang sesungguhnya yang harus ditangisi dan diratapi sejadi-jadinya. Hanya kehilangan ilmu dan pengetahuan lah yang seyogyanya harus disesali. Melalui ilmu pengetahuan ummat manusia akan mendapatkan jalan terbaik untuk mendapatkan kemuliaan, martabat, dan kesejahteraannya.
Bukti juga telah menunjukkan bahwa negara-negara maju saat ini, di dalam sejarahnya sangat menghargai arti penting pendidikan itu. Kita dapat melihat Jepang, Amerika Serikat, Korea Selatan, Singapura dan sebagainya telah menunjukkan komitmen mereka yang tinggi di bidang pendidikan. Terkait pendanaan misalnya, beberapa negara maju menganggarkan biaya pendidikan warganya antara 25-30% dari anggaran belanja negara itu.
Demikian pula Indonesia. Kalau dilihat dari semangat kemerdekaan Republik yang diinisiasi oleh para pemuda yang terdidik dalam Budi Utomo, menunjukkan bahwa mereka memperjuangkan kesetaraan hak yang diterima oleh warga kulit putih dengan warga pribumi. Salah satu diantaranya adalah hak atas pendidikan.
Kita juga melihat. Bahwa beberapa organisasi masyarakat (ormas) era penjajahan banyak di antaranya yang memperjuangkan hak untuk mendapat pendidikan sebagai salah satu tema sentral gerakan mereka. Sebut saja Pendidikan Indonesia, Taman Siswa, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Dengan upaya masing-masing, mereka meyakini dan mengupayakan bahwa terwujudnya kemerdekaan nasional haruslah diawali oleh kebangkitan pergerakan Indonesia. Salah satu yang harus dibangkitkan pertama kali adalah pendidikan.
Kemudian telah terbukti,bahwa kemerdekaan yang diantarkan oleh founding father tidak terlepas dari orang-orang muda yang terdidik baik, mendapatkan kesempatan menempuh pendidikan yang berkualitas. Walaupun pendidikan yang dienyam ala barat, namun hati dan pikiran mereka tetap nasionalis. Sehingga dapat bersinergi mewujudkan hasil pendidikan yang mengindonesia dan anti penjajahan.
***
Kini, setelah seratus tahun kebangkitan nasional dan hampir 63 Tahun usia republik. Apa yang kita capai dengan kemerdekaan itu? Sudahkah cita-cita republik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang termuat dalam pembukaan UUD 1945 itu telah dapat dinikmati oleh seluruh rakyat? Demikian pula tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum?
Di usia ini, masih banyak ditemui orang yang tidak bisa mendapatkan pendidikan yang baik. Gedung-gedung sekolah yang hampir ambruk. Guru yang hidupnya tidak sejahtera. Anggaran yang minim. Regulasi pendidikan yang membingungkan. Maupun Implementasi aturan yang tidak konsisten.
Masyarakat masih merasakan bahwa pendidikan mahal. Walaupun sudah diprogramkan wajib belajar 9 Tahun dengan konsekwensi bebas biaya. Namun pada kenyataannya, biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh negara melalui bos sekolah itu tidak mencukupi. Padahal kita ketahui, bahwa untuk mendapatkan pendidikan yang baik itu mahal harganya. Persoalannya, apakah biaya pendidikan ini harus di bayar oleh pemerintah, rakyat atau kedua-duanya?. Tentu, karena pemerintah tidak mampu menanggung sendiri, maka di dalam klausul UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diatur sedemikian rupa, bahwa pendidikan nasional dalam penyelenggaraannya merupakan tanggungjawab negara dan masyarakat.
Hak untuk mendapatkan pendidikan pun, masih belum merata untuk semua. Para penyandang keterbatasan (disable person) masih banyak diantara mereka belum mendapat akses untuk mendapat pendidikan sesuai dengan kecacatan mereka. Bahkan kalangan elit dan politisi negeri ini masih sering menganggap orang cacat tidak layak untuk mendapatkan hak politiknya setara dengan mereka yang kondisi fisiknya sehat dan lengkap.
Banyaknya guru yang hidupnya kurang sejahtera, karena honor atau tunjangan yang tidak sepadan dengan pengabdian yang dilakukannya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Rumahnya reot laksana kandang ayam. Mereka tidak saja cukup difasilitasi dengan tunjangan kesejahteraan hidupnya dan keluarganya, namun juga untuk pengembangan kualitas keprofesiannya. Mengikuti pelatihan, workshop dan melanjutkan pendidikannya merupakan upaya untuk selalu memutakhirkan profesionalisme guru dalam mencerdaskan bangsa. Ini semua tentu, sampai saat ini belumlah dapat dipenuhi oleh negara untuk para guru.
Anggaran pendidikan yang teralokasikan sebesar 20% dari APBN kita sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 31 UUD 1945 juga tidak kunjung terealisasi. Data menunjukkan yaitu UU APBN 2005 (8,1% dari APBN), UU APBN 2006 (9,1% dari APBN), UU APBN 2007 (11,8% dari APBN), dan UU APBN 2008 (12% dari APBN). Semuanya di Judicial Review dan dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai inkonstitusional karena melanggar atau tidak sesuai (unvereibaar) dengan UUD 1945.
Belum lagi, beberapa waktu lalu Mahkamah Konstitusi RI mengabulkan permohonan seorang guru dari Sulawesi Selatan yang meminta anggaran untuk gaji guru dimasukkan sebagai anggaran pendidikan. Sehingga saat ini kalau anggaran gaji guru dimasukkan dalam anggaran pendidikan, kira-kira tinggal 2% lagi anggaran yang 20% itu terwujud.
Sebagai perbandingan, anggaran pendidikan beberapa negara lebih tinggi dari Indonesia. Malaysia 25% dari APBN, Thailand 27% dari APBN, Jepang, Korea dan Amerika lebih tinggi lagi.
Liberalisasi pengelolaan pendidikan juga persoalan yang tidak bisa dianggap enteng. Dalam liberalisasi sektor pendidikan ini yang terjadi adalah regulasi yang mengatur bahwa pengelolaan lembaga pendidikan seperti perusahaan bisnis pada umumnya. Dengan indikasi, pertama, pemerintah yang terkesan tidak konsisten menyatakan bahwa tanggung jawab pendidikan merupakan kewajiban utama negara; kedua, dibukanya kran investasi pendidikan oleh UU dan PP mengenai peneneman modal asing baik oleh pemodal dalam negeri maupun asing.
Juga, model-model pelaksanaan pembelajaran yang tidak mengikuti norma yang berlaku dalam pendidikan. Yakni asas panjangnya waktu menuntut ilmu, konsistensi, maupun biaya. Saat ini sudah membudaya prilaku dari menuntut ilmu menjadi mendapat ijasah atau gelar. Sehingga segala cara ditempuh untuk mendapatkannya. Kelas Jauh, Kuliah seminggu bahkan sebulan sekali, bayar 5 Juta langsung wisuda dan sebagainya. Sangat kontras dengan perjuangan anak-anak SMP dan SMA ketika menempuh kelulusannya dalam Ujian Nasional UNAS.
UNAS sendiri kemudian juga tidak sepi persoalan. Baik mengenai standar dan kewenangan pelulusan. Maupun akibat UNAS itu sendiri yang potensial menumbuhkan kecenderungan untuk berbohong, menipu dan curang. Bisa dilihat dari upaya seorang guru yang ingin melulusakan siswanya, sehingga malah berbuat curang dengan menunjukkan jawabannya.Ini tentu diluar tujuan pendidikan, yakni membangun kejujuran.
Belum lagi persoalan-persoalan lain yang menambah sulitnya memperoleh pendidikan yang baik. Buku yang mahal karena dipajaki dan tidak disubsidi, bantuan dan hibah untuk lembaga pendidikan yang dikenai pajak, pajak tahunan lembaga pendidikan, akses informasi internet yang masih belum terjangkau dan sebagainya.
Jadi secara umum kondisi pemajuan pendidikan di Indonesia masih perlu untuk ditingkatkan bersama-sama. Karena yang dapat membangkitkan pendidikan kita adalah kita sendiri warga negara Indonesia.
Kondisi tersebut seakan bertemu dengan situasi bangsa yang masih dirundung berbagai penyakit kronis, baik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) maupun pembalakan liar, penjualan aset negara yang cenderung tidak transparan, penjarahan hasil-hasil bumi oleh elit-elit berkuasa yang berkolaborasi dengan pengusaha yang tidak pro kesejahteraan rakyat. Berapa banyak hutan yang gundul, beberapa tahun lagi minyak kita habis, alih-alih pengusaha yang untung, namun rakyat tetap miskin dan bahkan tersiksa oleh akibat pencemaran lingkungan dan bahaya alam akibat eksplorasi yang membabi buta.
***
Tentu, bahwa dengan kondisi seperti itu ada something wrong dalam pengelolaan bangsa ini. Bagaimana mungkin, suatu negara yang gemah ripah loh jinawi, dengan dikaruniai Yang Maha Kuasa isi perut bumi yang melimpah, atas bumi yang menghampar, maupun kandungan laut yang luar biasa. Justru kita terpuruk, tidak dapat memanfaatkan, bahkan dicuri sendiri oleh oknum anak bangsa maupun pihak asing yang tidak bertanggung jawab.
Dalam kondisi ini nampaknya kita harus menyuarakan kembali mengenai jati diri bangsa ini. Yaitu pembangunan kembali karakter bangsa. Kalau meminjam istilah Bung Karno national character bulding. Membangun visi kemanusiaan sebagai bangsa Indonesia, visi keragaman yang menyatu dalam bingkai keindonesiaan, visi pemanfaatan atas sumberdaya bangsa (manusia dan alam)untuk kesejahteraan bangsa Indonesia, serta visi moral religius yang mewarnai semangat sebagai warga bangsa.
Ini semua sudah mulai terkikis oleh modernitas dan iklim globalisasi. Pancasila yang oleh founding father diharapkan sebagai guide lines mengelola negara, dilupakan. Memang Pancasila pernah dibajak oleh rezim oteriter Indonesia. Namun kita tentu harus membangun kembali pemahaman dan internalisasi kita pada Pancasila dan Konstitusi, karena keduanya adalah janji tulus kita, komitmen kita sebagai bangsa Indonesia.Dalam hal ini, pendidikan harus di bangun. Tentu tidak hanya Sistemnya, anggarannya, regulasinya, namun juga model dan tujuan pendidikan yang menjadi substansi pendidikan Indonesia harus diperhatikan. Menjadi penting disini untuk membentuk kearifan (wisdom), pengetahuan (knowledge), dan etika (conduct) untuk dapat dibangun kembali melalui pendidikan. Untuk ini, komitmen dari seluruh komponen bangsa terutama pemerintah sangat dibutuhkan.

Menimbang Kontrak Politik NU dengan Cagub

2008-05-15T01:58:00.000-07:00

Oleh: M. Afif Hasbullah

Sebentar lagi Jawa Timur akan melaksanakan agenda politik berupa pemilihan gubernur dan wakil gubernur (pilgub). Agenda penting ini akan dilaksanakan mulai tahapan pendaftaran calon pada tanggal 1 sampai 5 Mei 2008, penentuan dan penetapan nomor urut tanggal 18 Juni 2008, kampanye pada 7 sampai 19 Juni 2008, dan pemilihan pada 23 Juli 2008.
Tentu, agenda politik ini diharapkan dapat disukseskan bersama seluruh masyarakat Jawa Timur. Ini mengingat bahwa dengan suasana yang kondusif dalam pelaksanaan agenda politik itu, diharapkan suasana Jawa Timur yang kondusif dapat dipertahankan. Demikian pula konstelasi sosial, ekonomi dapat terjaga stabilitasnya.
Juga tidak kalah pentingnya, adalah peran semua pihak untuk wellcome pada pilgub. Suatu sikap yang apriori dan masa bodoh pada agenda pilgub sama juga dengan membiarkan nasib Jawa Timur pada kondisi yang tidak dikendalikan oleh masyarakatnya, liar. Nah, sebagai masyarakat Jawa Timur tentu lebih baik untuk dapat ikut serta mengantarkan dan memilih calon. Calon kita yang terpilih, setidaknya ke depan pada diri kita yang memilihnya ada secercah tanggung jawab untuk mensukseskan program-programnya. Namun bagi yang calonnya tidak terpilih, diharapkan dapat kritis dalam mengawal program gubernur terpilih.
Walaupun demikian, dalam politik yang sudah dewasa, sikap tidak memilih alias golput (golongan putih), tidaklah merupakan sikap yang negatif dan merusak demokrasi. Karena memilih adalah hak, maka terserah pada pemilih hak itu, apakah hendak menggunakan haknya atau tidak. Dalam masyarakat yang well educated secara politik, maka sikap golput merupakan sikap yang pantas untuk dihormati. Justru dalam masyarakat yang masih feodal, mobilisasi yang menjadi kebiasaan dalam pelaksanaan pemilu patut diragukan kesahihannya. Lihat saja masa Orde Baru yang memobilisasi massa untuk aktif dalam pemilu, tapi hasil pemilunya diragukan keabsahannya. Hal demikian tidak terjadi pada negara-negara demokrasi yang maju. Mereka tingkat goputnya tinggi, namun kualitas demokrasinya cukup baik. Artinya baik mereka yang memilih, yang menang, yang kalah, dan yang tidak memilih sekalipun dapat berdampingan menerima hasil-hasil pemilu. Tidak seperti yang banyak terjadi di Indonesia, yang kalah ngamuk.
Pilgub penting dan menentukan masa depan Jawa Timur, setidaknya lima tahun ke depan. Nah, pada posisi ini peran masyarakat yang mutlak diperlukan itu tidak hanya untuk memilih. Namun lebih urgen dari itu adalah untuk menitipkan program-program yang harus diusung oleh masing-masing cagub dalam kepeimpinannya ke depan.
Nahdlatul Ulama (NU) dalam konteks ini harus memainkan peran pentingnya dalam pilgub ini. NU dapat melakukan kesepakatan-kesepakatan dengan cagub yang ada mengenai program yang harus dilakukan oleh masing-masing cagub jika berhasil memenangkan pemilihan.
Peran NU semacam itu jelas bukan dalam ranah politik praktis murahan, manakala apa yang diusung NU dengan titipan program itu tidak semata-mata hanya untuk memenangkan calon tertentu tanpa syarat. NU jelas harus bermain. Namun permainan NU tidak hanya dalam bentuk mobilisasi massa untuk mendukung calon tertentu dengan kompensasi jangka pendek seperti bantuan, sumbangan dan lain sebagainya. Karena ini sama saja dengan politik dagang sapi.
Jamaah NU sebagai penghuni terbesar Jawa Timur tidak boleh ambil diam. Walaupun secara organisatoris ia tidak boleh terlibat dalam politik praktis apapun. Namun NU harus menunjukkan kualitasnya melalui pressure atau penekanan pada konstelasi politik yang sedang berjalan. Tentu, sebagai ormas terbesar di Jawa Timur masa depan NU sedikit banyak terkait erat dengan siapa yang akan memimpin Jawa Timur lima tahun ke depan.
Dalam rangka itu, NU berencana membuat program kerja yang harus dialksanakan oleh cagub ketika jadi pemimpin nantinya. Program kerja yang disusun sedemikian rupa dengan melibatkan para ahli itu akan di sampaikan pada masing-masing kontestan pilgub. Apakah mereka mau menerima atau tidak. Kalau mereka mau menerima program itu untuk dilaksanakan, berarti ia mendukung program NU. Tapi kalau tidak, tentu cagub semacam ini mestinya tidak perlu direkomendasikan pada ummat untuk dapat dipilih.
Tiap calon yang sepakat harus membuat pernyataan tertulis yang mempunyai kekuatan hukum. Bila tidak, dikhawatirkan program yang disodorkan tadi akan menjadi jilidan kertas yang tidak diperhatikan dikemudian hari. Ini tentu tidak kita kehendaki. Di dalam politik, janji-janji itu biasa, namun pembohongan atas janji itu juga merupakan suatu kebiasaan-kebiasaan yang membudaya. Tentu, NU tidak mau dipakai sebagai pendorong mobil mogok, kalau mobilnya sudah jalan, maka pendorongnya ditinggal.
Pengalaman pemilu-pemilu masa lalu harus dijadikan pelajaran berharga buat warga NU. Ia hanya dimanfaatkan dukungannya pada agenda politik, namun ketika agenda pembangunan dilaksanakan NU kurang mendapat sentuhan. Di sini, diharapkan adanya sinergi antara sukses agenda politik dan sukses agenda pembangunan.
***
Orang-orang NU hampir tidak ada yang ketinggalan dalam event politik. Tapi yang kebanyakan, mengesankan bahwa ada pemanfaatan NU untuk kemenangan politiknya. Akibatnya kalau menang atau untung hanya dinikmati oleh orang NU dimaksud, disisi lain ummat dan organisasi tetap saja tidak ada kemajuan.
Dalam pemilu, apakah itu pilleg, pilpres, pilgub, dan pilbup atau pilwal. Politik praktis dalam NU harus tunduk pada khitthah NU 1926 yang dirumuskan pada Muktamar 1984 di Situbondo. Disadari bahwa peran politik masing-masing pengurus NU diindikasi cukup besar. Pada konsekwensinya, disatu sisi NU dimanfaatkan tapi tidak mendapat kompensasi yang layak, dan di sisi lain sangat rentan mengakibatkan perpecahan dikalangan ummat. Perpecahan itu tidak hanya antara warga NU dengan ummat lain, juga yang lebih mengenaskan keterbelahan pilihan politik warga NU justru disinyalir menumbuhkan bibit perpecahan itu sendiri. Susahnya lagi, seringkali dijumpai bahwa perpecahan itu tidak selesai-selesai.
Kalau melihat kondisi demikian, ditambah secara organisatoris NU tidak cukup membunyai kekuasaan untuk mencegah pengurusnya berpolitik praktis. Nampaknya NU harus memikirkan dan segera membuat solusi baru. Agar NU tetap untung dan berwibawa dengan agenda pilgub. Walaupun beberapa calon yang nota bene dari pengurus NU ikut menjadi kontestan.
Sudah saatnya NU berani berpolitik secara lebih dewasa dan bermartabat. Dukunglah calon yang mendukung program NU. Berilah rekomendasi ummat untuk memilih mereka yang komit pada NU. Jangan bikin rekomendasi yang hanya menggantungkan kepentingan atau keuntungan sesaat. Insyaallah dengan bentuk tawaran dan konsesi-konsesi jangka panjang semacam ini, NU secara organisasi tidak akan menjadi permainan politik murahan di kemudian hari.
Walaupun tentu saja, model ini masih uji coba, sejauh mana keampuhannya. Kita tunggu bersama.

Badan Hukum Pendidikan, Apa Kabarmu?

2008-05-13T23:04:00.000-07:00

Oleh: M. Afif Hasbullah

Badan Hukum Pendidikan (BHP) merupakan produk hukum baru yang akan lahir di tengah kancah pengelolaan pendidikan di Indonesia. Sampai saat ini pengelolaan pendidikan dilakukan oleh badan hukum yang tidak secara khusus menangani pendidikan, yakni perkumpulan, yayasan, badan wakaf, koperasi, maupun departemen (dikelola negara). Ke depan segera akan di terapkan badan hukum yang secara khusus menangani pendidikan, yakni BHP.
BHP dalam proses kelahirannya memakan waktu panjang, Rancangan Undang-Undang (RUU) nya saja sampai 32 kali berganti-ganti. Bisa diusulkan Museum Rekor Indonesia (MURI), mungkin. Banyaknya pergantian RUU disebabkan banyak materi dalam BHP yang menimbulkan kontroversi yang panjang di kalangan pengelola pendidikan. Beberapa hal yang kontroversial itu misalnya:

ketentuan tentang semua badan hukum yang lama harus berbentuk BHP ketika UU BHP sudah disahkan.
ketentuan tentang bentuk BHP ditingkat satuan pendidikan.
ketentuan tentang dimungkinkannya bentuk BHP di tingkat pengelola (badan hukum lama) dan di tingkat satuan pendidikan (double BHP).
ketentuan tentang boleh masuknya modal asing dalam dunia pendidikan.
ketentuan tentang semua bentuk satuan pendidikan (khususnya dikdasmen) masuk dalam aturan BHP.

Dan beberapa kontroversi lainnya. Ini menyebabkan persoalan menjadi lebih rumit manakala kontroversi yang ada tidak dapat diselesaikan. Yakni munculnya dugaan bahwa ada something wrong dalam latar belakang RUU BHP itu. Beberapa pandangan yang mengkaitkan dengan kontroversi itu antara lain adalah:

RUU BHP dianggap sebagai penyeragaman bentuk badan hukum. Ini tidak sesuai dengan visi bangunan kenegaraan Indonesia yang menghargai pluralitas.
RUU BHP dianggap berpotensi munculnya persaingan yang tajam antara pihak badan hukum lama dengan satuan pendidikan, karena dimungkinkan salah satu atau kedua-duanya akan cenderung muncul persaingan pengelolaaan dan power.
RUU BHP dianggap tidak menghargai badan hukum lama yang telah berusaha berjuang membangun pendidikan sejak lama.
RUU BHP dianggap memfasilitasi bisnis pendidikan dan agen kapitalis asing.
RUU BHP dianggap tidak rasional dan terlalu memaksa semua bentuk pendidikan untuk mengikuti aturan UU itu. Karena tidak mungkin pengelolaan dikdasmen disamakan dengan cara mengelola suatu perguruan tinggi.

Semua inventarisasi masalah ini tidak cepat selesai. Sehingga yang terjadi adalah saling memperjuangkan konsepnya masing-masing antara yang mendukung dan yang menolak. Sikap pemerintah justru mendukung dengan argumentasinya yang juga didukung oleh Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI), dan yang menolak juga dengan segudang argument yang didukung pula oleh beberapa elemen masyarakat, misalnya Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta (ABPPTSI).
Namun, tarik menerik dalam perumusan RUU itu akhirnya menimbulkan kompromi. Paling tidak konsep bulan Maret 2008 sudah ada beberapa kemajuan, misalnya:

Yang menyesuaikan diri dengan BHP hanya badan hukum yang lama saja. Satuan pendidikannya tidak perlu.
badan hukum lama tidak harus berubah menjadi BHP, walaupun AD/ART nya harus menyesuaikan dengan UU BHP.
Adanya ketentuan tentang biaya sosial yang harus ditanggung oleh negara dan swasta pengelola pendidikan untuk mereka yang tidak mampu dan berprestasi.
Diupayakannya keringanan pengenaan pajak.
Adanya ketentuan yang mengatur tentang BHP Dikdasmen yang tidak mengikuti BHP perguruan tinggi, karena akan diatur sendiri dalam PP.

Beberapa hal ini, menurut hemat penulis sudah merupakan kemajuan dalam perumusan RUU itu. Karena beberapa kompromi yang ada sebenarnya adalah persoalan-persoalan fundamental yang menjadi titik fokus persoalan.
Kemudian di samping itu, ada beberapa catatan lain yang dapat penulis berikan pada RUU BHP versi bulan Maret itu. Antara lain, orientasi nirlaba BHP menjadikan perlunya RUU BHP mengatur tentang pembebasan pajak bagi lembaga pendidikan, ketentuan limitatif yang mewajibkan negara untuk tidak lepas tangan pada dunia pendidikan dengan membuat aturan prosentase tertentu yang digunakan untuk anggaran pendidikan, ketentuan yang mengatur tentang pendidikan-pendidikan yang tumbuh dalam bingkai budaya Indonesia, termasuk pesantren. Karena pesantren kedudukan kyai lebih dari sekedar pengelola sebagaimana dalam pendidikan formal yang bias daganti-ganti, kyai adalah symbol dan ruh dari lembaga pendidikan ala pesantren itu. Ini tentu harus diatur pula.
Menilik beberapa perkembangan yang ada, tentu sebagai insan pendidikan yang baik. Harus dapat memberikan kontribusi bagi persoalan aktual yang belum tercover atau bahkan kebablasan diatur dalam RUU itu. Suatu sikap yang apriori dan menolak tanpa memberikan solusi atau bahkan sikap tidak mau tahu, justru akan melemahkan dan merugikan diri sendiri dan insane pendidikan lainnya.
Selanjutnya, marilah kita tunggu perkembangan RUU ini.