Urgensi Trust dalam Organisasi

Oleh: M. Afif Hasbullah

Organisasi adalah tempat berkumpulnya banyak orang untuk melakukan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan bersama. Mengingat organisasi terdiri dari banyak orang, maka tentu kelembagaannya haruslah tunduk pada aturan atau pengaturan yang ditaati dalam organisasi tersebut. Tanpa pengaturan, bukanlah organisasi. Karena yang tanpa pengaturan adalah modal untuk keterpecahan atau kesemrawutan (chaos). Peraturan itu dapat melalui sistem permusyawaratan demokratis ataupun melalui keterpimpinan oleh figur yang dihormati dan ditaati.
Mengingat pentingnya pengaturan dalam organisasi, maka suatu organisasi harus berusaha mengatur dirinya sendiri dengan baik. Masukan anggota dimusyawarahkan bersama. Ide pengurus disampaikan dengan baik kepada anggota, agar mereka memahami, mengerti dan mau serta mampu melaksanakan peraturan dari organisasi. Organisasi juga tidak dapat berjalan dengan baik, bahkan merosot, manakala timnya tidak solid, yakni mereka tidak tunduk pada garis pengaturan atau kebijakan organisasi.
Organisasi tentu bukanlah pribadi diri sendiri, tapi menyangkut banyak orang. Oleh karenanya organisasi tidak dapat dibawa dikelola seenaknya sendiri. Setiap pimpinan organisasi mutlak untuk mengajak bicara, sharing ide, mendengarkan masukan dari anggota yang dipimpinnya. Ia tidak berjalan sendiri.
Keberhasilan suatu organisasi mutlak terletak pada kekompakan tim. Tanpa tim yang solid, organisasi tidak dapat maksimal berprestasi, bahkan yang ada adalah kemunduran atau minimal stagnasi.
Hubungan komunikasi yang buruk antar pimpinan organisasi juga berdampak buruk pada hasil-hasil kerja organisasi. Mereka sibuk bertengkar atau menyerang, padahal sesungguhnya diantara pimpinan itu sama-sama baik pendapatnya. Hanya karena tidak ada yang mau mengalah maka organisasi dihadapan pada masalah kekalahan dan keterpurukan.
Komunikasi yang cair tidak dapat mewujud dalam kenyataan jika dalam mentalitet para anggota (di antara pimpinan dan anggota). Wujudnya adalah saling curiga, iri hati, dengki, hasud, sombong-sombongan, pamer, dan sebagainya. Isunya adalah selalu curiga pada rekan kerja dalam organisasi, baik mereka strukturnya lebih tinggi atau sesama anggota.
Istilah umum saat ini, antara satu ama lain suka “SMS”, “senang melihat orang susah atau susah melihat orang lain senang”, pikirannya kotor selalu. Karena ia tidak terima terhadap anggota timnya yang berprestasi dan juara. Sebaliknya ia senang sekali bila temannya celaka (susah)
Trust yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai percaya atau kepercayaan adalah inti dari kemajuan organisasi, berikut keberhasilan tujuan-tujuannya. Tanpa trust maka yang terjadi adalah kehancuran organisasi. Konsep trust sendiri dalam agama Islam dikatakan sebagai amanah. Amanah sebagai sikap mental diharuskan oleh agama untuk disandang dalam kegiatan keorganisasian maupun kepemimpinan. Hampir pasti terjadi pula, manakala mental amanah tidak ada, bahkan sikap munafik yang muncul maka oerganisasi akan kacau. Karena didalam organisasi tidak solid, bila ada kebersamaan pasti itu hanya kebersamaan yang kamuflase, karena semua terbungkus oleh sikap munafik.
Konsepsi Islam menyatakan bahwa kullu mauludin yuuladu alal fithroh, yang bermaksud setiap manusia pada asalnya adalah suci atau bersih. Dengan demikian sikap saling percaya harus menjadi bagian dari konsep kesatuan keummatan. Namun demikian, trust juga harus dijaga. Seandainya seseorang atau kelompok orang telah terbiasa tidak amanah atau munafik maka yang terjadi adalah saling tidak percaya dikemudian hari.
Maka sikap untuk mau percaya pada orang lain, mau percaya pada orang yang mempercayainya, mau percaya pada aturan yang telah disepakati atau sikap menjaga kepercayaan adalah hal mutlak yang harus dijaga oleh semua pihak dalam organisasi.

Masa Depan itu adalah Kaderisasi

Oleh: M. Afif Hasbullah[1]


“Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalanNya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti bangunan yang tersusun kokoh” (Q.S. Asshaff:4)

Suatu organisasi apapun pastilah membutuhkan kaderisasi, karena dengan kaderisasi suatu organisasi akan mampu untuk senantiasa establish dalam perkembangan jaman. Kaderisasi yang dimaksud di sini adalah upaya mempersiapkan kader menjadi generasi penerus visi, misi dan ideologi dari sebuah gerakan dalam organisasi. Sehingga diharapkan tujuan utama suatu pergerakan akan dapat survive bahkan memimpin suatu perkembangan jaman.
Kader sebagai pihak utama yang akan memperoleh kegiatan kaderisasi adalah mereka para anggota, keluarga, sahabat, maupun pihak-pihak yang secara ideologis sesuai dengan misi yang diusung oleh organisasi. Dalam kaitan ini, kader dapat merupakan pengembangan dari hubungan orang tua-anak, atasan-bawahan, guru-murid, atau pihak-pihak yang secara rasional responsif dengan gerakan organisasi.
Buah tak jauh dari pohonnya, demikian ungkapan kata pepatah. Sesungguhnya dengan kaderisasi diharapkan nilai awal organisasi, berikut kualitas para pendahulu diharapkan senantiasa dapat dilanjutkan, ditiru, dan dikembangkan oleh generasi berikutnya. Nahdlatul Ulama’ (NU) sebagai suatu organisasi (jam’iyah) yang berpengikut (jama’ah) besar mutlak membutuhkan sistem pengkaderan yang terstruktur dengan baik. Potensi NU sebagai organisasi kader cukup besar mengingat jumlah badan otonom (banom) nya yang sedemikian banyak, belum lagi lembaga serta lajnah yang ada di dalamnya. Demikian pula, secara keanggotaan NU dipastikan sebagai ormas terbesar di tanah air di luar partai politik, bahkan mungkin ormas Islam terbesar di seluruh dunia.
Setiap masa ada pemimpinnya, demikian suatu kata bijak. NU dari semenjak awal berdiri telah memainkan peran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai konsekwensi peran itu, maka NU telah melahirkan banyak pemimpin yang telah mencatatkan dalam sejarah tentang apa yang telah dilakukan terhadap Ummat maupun bangsa dan Negara. Di awal pendirian ada K.H. Hasyim Asy’ari, K.H. Wahab Hasbullah, K.H. Bisri Syansuri dan lain-lain, di era selanjutnya ada K.H. Machrus Ali, K.H. As’ad Syamsul Arifin, K.H. Achmad Shiddiq, K.H. Tholhah Mansoer dan lain-lain. Juga, terdapat tokoh-tokoh besar pada bidang birokrasi seperti K.H. Wachid Hasyim, K.H. Saifuddin Zuhrie, K.H. Muhammad Dahlan, K.H. Idham Cholid, K.H. Masjkoer, Subhan ZE dan sebagainya. Puncaknya NU pernah mengantarkan kader terbaiknya menjadi presiden di republik ini. Demikian juga pemimpin-pemimpin dari kalangan NU di daerah dan suatu masyarakat lokal juga tak kalah pentingnya kehadiran mereka.
Kader untuk organisasi sebesar NU tentu tidak hanya terbatas pada jabatan birokratis, karena sektor lain dalam kehidupan keummatan masih banyak yang perlu untuk dimasuki. Sektor ekonomi, wirausahawan, bisnisman maupun pedagang. Sektor pendidikan, guru, dosen dan pengelola pendidikan. Sektor kesehatan, perawat, bidan, dokter dan pengelola kesehatan. Sektor Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni (IPTEKS), peneliti, ilmuwan, teknokrat, budayawan, seniman dan sebagainya. Tentu sektor-sektor tersebut sekedar contoh, karena masih banyak bidang lain yang harus digarap seperti pendampingan masyarakat oleh kader yang hidup langsung bersentuhan dengan masyarakat bawah.
Dakwah Multimedia
Bidang garapan NU senantiasa dinamis mengikuti jaman. NU terlalu besar jika hanya mengurusi kegiatan klasik seperti tahlilan dan istighotsahan. Juga akan terkuras energinya bila hanya melulu larut pada masalah furu’iyah. NU saat ini dan ke depan sangat ditunggu perannya di semua sektor. Semua sektor dalam hal ini penting bagi dakwah NU (multimedia).
Dakwah NU hari ini tidaklah cukup apabila hanya dengan ceramah dan dalil-dalil. Namun dakwah akan lebih bermakna apabila dilengkapi dengan tindakan dan gerakan (activity) yang tentu saja lebih baik, lebih mengena, dan tepat sasaran. Era ini, siapa yang cepat dan menguasai situasi dialah yang memimpin. Demikian juga NU, manakala organisasi ini menguasai semua lini dipastikan NU lah yang memimpin.
Pemimpin organisasi tentu mempunyai anggota. Suatu misi organisasi yang dipimpin oleh pemimpin akan berhasil jika mendapat dukungan dari anggotanya. Dengan demikian, hal ini pasti membutuhkan proses komunikasi dua arah antara pemimpin dengan yang dipimpin. Janganlah sampai terjadi pemimpin yang tidak dapat mendengar aspirasi anggota ataupun anggota yang tidak patuh terhadap arahan pimpinan. Oleh karenanya, yang harus dilakukan adalah suatu budaya organisasi yang baik. Organisasi sebesar NU sudah semestinya mendasarkan semua gerakannya atas landasan Qonun asasi, Keputusan Muktamar, maupun keputusan-keputusan jam’iyah lainnya. Bukan pada keinginan orang per-orang.
Kader siapapun itu, dalam posisi apapun kita, harus mau dan mampu untuk mengemban tugas sebagai warga NU (nahdliyin). Di antara tugas-tugas kader misalnya, untuk senantiasa mengamalkan amaliah NU, membuat suatu suasana NU dalam lingkungannya, memimpin solusi masalah dalam lingkungannya dengan cara berpikir NU, menularkan ke NU an pada keluarga dan masyarakat, bangga terhadap ke NU annya, di manapun berada selalu berusaha memanfaatkan dirinya untuk NU.
Suatu kata bijak penting yang harus dijadikan pegangan adalah, “loyalitas pada kelompok, golongan, maupun partai harus berhenti ketika jam’iyah membutuhkanmu”. Dengan demikian, bila semua kader mentaati keputusan organisasi atas dasar maslahah ummat, maka dipastikan semua pertempuran akan dimenangkan oleh NU. Apalagi dalam era Demokrasi saat ini mestinya NU lah yang tetap memimpin masyarakat.
Kegelisahan Kaderisasi
Ada suatu kegelisahan dalam kaderisasi NU, kegelisahan mana bersumber dari beberapa hal sebagai berikut: pertama, kurang meratanya kader NU di luar bidang agama; kedua, sistem kaderisasi telah ada namun kurang optimal pelaksanaannya; ketiga, budaya organisasi yang masih lemah; keempat, belum memanfaatkan secara optimal lembaga pendidikannya untuk kaderisasi; kelima, tema kaderisasi yang monoton dan tidak menarik; keenam, porsi dalam kepengurusan masih mengedepankan pertemanan dan kekeluargaan, belum pada basis keahlian; ketujuh, belum memandang keberhasilan anggota lain sebagai keberhasilan bersama atau sebaliknya; kedelapan, faksi-faksi politik seringkali dibawa ke dalam jam’iyah; kesembilan, kader seringkali dimanfaatkan hanya untuk kepentingan dukungan mayoritas, belum ke substansi gerakan; kesepuluh, belum adanya sense of belonging dan rasa bangga terhadap NU; kesebelas, keberhasilan pemimpin NU belum dilihat dari unsur utama keberhasilannya melakukan kaderisasi; keduabelas, ditemukan kader yang lompat pagar; ketigabelas, belum adanya data tentang potensi SDM di NU.
Kegelisahan tersebut tentu saja bukan hanya merupakan sebab, tapi juga berkaitan dengan penyebab lain yang tak kalah pentingnya. Penyebab lain itu setidaknya adalah tujuh sikap utama yang kurang dipegang oleh sementara kader di NU. Sikap tersebut adalah: Jujur, Tanggungjawab, Visioner, Disiplin, Kerjasama, Adil, dan Peduli. Kader, apalagi pimpinan yang tidak dapat mensinerginakan pola tindakannya atas 7 hal tersebut dimungkinkan organisasi yang sedang dibangun sulit untuk maju.
Siap Berjuang Bersama NU
Di sisi lain, tantangan modernisasi dan globalisasi yang beruwujud nilai-nilai baru dipastikan akan mempengaruhi perilaku, moral maupun ketahanan ideologi NU yang mengacu pada nilai Islam Ahlussunnah wal Jama’ah. Secara praktis, sisi ekternalnya adalah munculnya gerakan terorganisir dari kaum radikalis dan fundamentalis. Ini merupakan suatu tantangan yang menarik untuk diikuti.
Berpijak pada kondisi inilah, maka sudah seharusnya, NU sebagai ormas Islam yang besar menggalakkan kembali pengkaderan untuk membentuk kader NU yang tangguh, loyal dan militan. Dengan kader yang loyal, tangguh, dan militan ini di harapkan organisasi NU akan mampu menjaga dan merawat warganya tetap dalam sikap dan perilaku keagamaan yang tawasuth (moderat), tasamuh (toleran), dan tawazun (seimbang). Dengan kader yang loyal, tangguh, dan militan ini juga di harapkan organisasi NU akan mampu meningkatkan pelayanan (khidmah) kepada warganya (jama’ah) dalam rangka mewujudkan tatanan masyarakat yang lebih demokratis dan berkeadilan atas dasar Islam ahlussunah wal jama’ah (khoiro ummat).
Berbagai uraian di atas diharapkan dapat dipakai sebagai peta konsep kaderisasi, motivasi, peluang berkiprah dan tentu saja perbaikan kader hari ini. Karena hari inilah yang akan menentukan hari esok. Bagaimana dengan anda, sudah siapkah anda berjuang bersama NU dan untuk NU?

Bahan Bacaan:
A Hasyim Muzadi, Nahdlatul Ulama di tengah agenda persoalan bangsa, Logos Wacana Ilmu dan Pemikiran, 1999, ISBN 9796260832, 9789796260836
Andrée Feillard, Ellyasa K. H. Dharwis, Gus Dur, NU, dan masyarakat sipil, LKIS Yogyakarta bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 1994
Choirul Anam, Pertumbuhan dan perkembangan Nahdlatul Ulama, Jatayu, 1985
Greg Fealy, Greg Barton, Nahdlatul Ulama, traditional Islam and modernity in Indonesia, Monash University, Monash Asia Institute, 1996
H. A. Nasir Yusuf , NU dan suksesi: bunga rampai, Humaniora Utama Press, 1994
La Ode Ida, NU muda: kaum progresif dan sekularisme baru, Erlangga, 2004, ISBN 9797413373, 9789797413378
Zul Asyri L. A., Nahdlatul 'Ulama: studi tentang faham keagamaan dan pelestariannya melalui lembaga pendidikan pesantren, Susqa Press, 1993.
[1] Rektor Unisda Lamongan, Koordinator Wilayah Asosiasi Perguruan Tinggi NU Jawa Timur.

Potret Urusan Pendidikan di Era Otonomi Daerah

(Refleksi Peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2009) 
Oleh: M. Afif Hasbullah

    Ketika Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh Sekutu ketika Perang Dunia II, maka seketika luluh lantaklah dua kota di Jepang itu. Di antara terpuruknya Jepang akibat kekalahan perang, maka yang ditanyakan pertama kali oleh Kaisar bukanlah berapa banyak serdadu Jepang yang masih tersisa, bukan pula berapa logistik militer yang terselamatkan, juga bukan pula berapa pengusaha yang tersisa. Namun Kaisar mendahulukan pertanyaan, seberapa banyak guru yang terselamatkan. Ini menunjukkan bahwa pendidikan menjadi sector utama kesuksesan masa depan bangsa. Hari ini terbukti, bahwa dengan komitmen yang besar dari Jepang dan negara maju lainnya, pendidikan di negara mereka menghasilkan karya untuk kesejahteraan bangsanya bahkan dunia.
    Era global menjadikan kompetisi antar bangsa semakin tajam, hal tersebut ditunjukkan dari adanya persaingan kualitas manusia antar bangsa. Sebagai contoh, Human Development Index (HDI) mencatat bahwa bangsa Indonesia masih menduduki peringkat 111 dari 175 negara, jauh di bawah Singapura dan Malaysia. Demikian pula, menurut catatan World Competitiveness Yearbook 2002, tingkat daya saing manusia Indonesia pada bidang sains, skor tertinggi diraih Taiwan (569), lalu Singapura (568), Jepang (550), Korea Selatan (549), dan kemudian Hongkong (530). Malaysia (492), Thailand (482), Indonesia (435), dan Philipina (345). Walaupun tidak kita pungkiri, beberapa anak bangsa kita mampu mengukir prestasi di bidang yang lainnya seperti pada International Physic Olympiade beberapa waktu yang lalu. Berbicara sarana dan prasarana apalagi, banyak sekolah yang kondisinya memprihatinkan, ambruk, dan roboh.
    Para pendiri negara ini bukannya tidak menyadari bahwa pendidikan merupakan elan vital bagi kemajuan suatu bangsa, hal ini terbukti dari cita bangsa yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Namun, pengalaman masa lalu pada bangsa ini menunjukkan bahwa sektor pendidikan belum menjadi perhatian utama dalam pembangunan nasional. Pendidikan masih dijadikan subsistem yang kalah penting dibanding sektor perdagangan, industri, maupun infrastruktur. Akibatnya banyak aspek pendidikan tidak dapat dikelola dengan baik dan profesional, yang pada gilirannya kualitas SDM nya juga kalah dengan negara tetangga sekalipun.
    Atas ketidakadilan dalam memperlakukan sektor pendidikan tersebut, maka melalui momentum reformasi 1998, mulailah ditata setahap demi setahap perbaikan sistem pendidikan nasional kita. Di awali referendum terhadap hukum tertinggi, konstitusi UUD 1945, yang menegaskan kewajiban negara untuk menyelenggarakan pendidikan nasional dan membiayai pendidikan dasar (Pasal 31:1,2). Demikian pula, agar supaya ada jaminan konstitusional yang pasti terhadap penyelenggaraan tanggungjawab negara tersebut, maka konstitusi menentukan bahwa negara wajib mengalokasikan anggaran belanja negara dan daerah minimal 20% dari total anggaran (Pasal 31:4).
    Kejelasan penganggaran dalam konstitusi belumlah cukup. Era Reformasi yang membawa ide demokratisasi dan desentralisasi pada kelanjutannya juga menyentuh urusan pendidikan. Sektor pendidikan yang pada era sebelumnya dikelola oleh pusat, ketika reformasi diserahkan pengurusannya pada daerah, kecuali pendidikan tinggi. Hal ini dimaksudkan, selain untuk memenuhi tujuan desentralisasi dan demokratisasi, juga untuk mengoptimalkan pencapaian mutu pendidikan anak bangsa.
    Perpindahan urusan pendidikan dari pusat ke daerah tersebut, juga berimplikasi pada penganggaran pendidikan di daerah. Anggaran yang sebelumnya banyak tersentralisasi di pemerintah pusat, saat ini telah terbagi juga untuk membiayai belanja daerah. Hal ini sebagai konsekwensi penyerahan urusan.
Namun demikian, amat disayangkan, walaupun telah tercantum jelas anggaran minimal 20% dari APBN maupun APBD untuk sektor pendidikan (UUD 1945 jo. UU No. 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional), realisasi dari penganggaran itu tidak seindah konsepnya. Potret ketidaktegasan dan pelanggaran terhadap UUD 1945 oleh UU APBN nyata-nyata ditunjukkan oleh para penyelenggara negara. Tidak kurang empat kali Pasal 31:1 UUD 1945 dilanggar oleh DPR dan Presiden. Presiden berdalih bahwa UU APBN telah disetujui oleh DPR, sehingga Presiden tidak mau dipersalahkan atas pelanggaran tersebut.
    Setelah empat kali memumutuskan UU APBN melanggar UUD 1945, pada tahun 2008 lalu Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa anggaran pendidikan telah memenuhi ketentuan konstitusi. Hal ini dimungkinkan karena anggaran 20% tersebut termasuk anggaran untuk honor guru dan dosen. Ketika itu MK mengabulkan gugatan dari seorang guru SD di Makassar yang menginginkan gaji guru dimasukkan anggaran 20%.
    Pada akhirnya yang terjadi adalah, walaupun anggaran pendidikan tercatat dalam APBN dan banyak APBD telah mencapai 20%, ternyata banyak di antaranya adalah untuk belanja honor guru di daerah.
Anggaran dan Potret Infrastruktur Pendidikan
Secara umum infrastruktur sekolah saat ini sudah melampaui minimal. Namun ternyata, masih kerap dijumpai adanya sekolah atau madrasah yang kondisi fisik bangunannya tidak memadai. Atap bocor, lantai mengelupas, dinding retak, pintu tak berdaun, bangku yang sudah tambal sulam, bahkan masih juga kita jumpai di media massa tentang ambruknya kap atau dinding sekolah. Ini tentu sangat memprihatinkan. Dalam kaitan ini, tentu kita masih ingat pemberitaan di radar bojonegoro mengenai sekolah ambruk di Tuban beberapa waktu yang lalu.
    Adanya program bantuan untuk rehab sekolah, baik itu perawatan maupun pengadaan ruang kelas baru, secara nominal sebenarnya sudah cukup lumayan. Namun yang kerap terjadi adalah, proses pembangunan yang tidak cukup baik menjadikan kualitas bangunan tidak bertahan lama. Oleh karenanya, proses tender atau lelang proyek mestinya harus lebih diawasi, bilamana perlu ada evaluasi proyek-proyek infrastruktur pendidikan terkait dengan kualitas dari tahun ke tahun. Sehingga, bilamana terdapat rekanan yang tidak jujur maka tentu tidak perlu dipercaya untuk realisasi proyek tahun berikutnya.
    Hal tersebut baru merupakan sarana infrastruktur minimal saja, karena kalau kita mencermati terhadap sarana penunjang lainnya, justru akan semakin panjang kekurangan infrastruktur pendidikan kita. Berapa sekolah yang mempunyai sarana laboratorium yang memadai, berapa jumlah sekolah yang mempunyai sarana kegiatan siswa (olahraga maupun seni) yang memenuhi satandar minimal, dan termasuk pula berapa sekolah yang mempunyai perpustakaan yang representatif. 
Pengalaman penulis selama melihat-lihat infrastruktur sekolah dan madrasah di pelosok Lamongan, Bojonegoro dan Tuban, nampaknya memang masih banyak yang harus dibenahi. 
Realisasi Anggaran APBN/APBD Sektor Pendidikan
     Tanggungjawab pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan dasar masih sangat besar, lebih dari 90% sekolah dasar (SD) saja berstatus milik pemerintah. Sementara itu tekad untuk memperbaiki layanan pendidikan masih dihadapkan pada tidak meratanya kesempatan, rendahnya kualitas, serta lemahnya manajemen lembaga pendidikan. Oleh karenanya, pemerintah diminta oleh konstitusi untuk memprioritaskan anggaran 20% dari APBD/APBN. Ada kendala dalam hal ini.
    Di samping realisasi 20% anggaran pendidikan itu pun telah mengalami tarik menarik di tingkat elit pemerintahan. Secara umum daerah saat ini telah mengalokasikan dana cukup besar di bidang pendidikan. Bahkan, Dinas pendidikan merupakan SKPD (satuan kerja perangkat daerah) yang mengelola anggaran terbesar. Namun, realisasi anggaran itu pun juga ternyata masih terkonsentrasi untuk belanja pegawai (honor). Hal ini wajar terjadi karena pengawai negeri di daerah mayoritas terdiri dari para guru. 
    Padahal sebagaimana diketahui bahwa persoalan pendidikan bukan hanya pada masalah kesejahteraan guru dan dosen yang minim, namun juga banyak hal lainnya. Misalnya, infrastruktur, beasiswa guru dan murid, pengadaan buku-buku, dan lain sebagainya.
    Secara agregat, jumlah dana yang dikelola pemda provinsi dan kabupaten/kota setelah era Otonomi Daerah meningkat cukup tajam. Dana dari pusat nampak mendominasi sumber penerimaan daerah. Di level Propinsi, kontribusi PAD (pendapatan asli daerah) terhadap penerimaan propinsi berkisar sepertiga dari total penerimaan, sedangkan pada tingkat kabupaten/kota antara 10-15%. Banyak daerah mendapatkan penerimaan dari DAU sampai 70%, walaupun ada juga yang kisaran 50%.
Pengalokasian dana penerimaan daerah menjadi menjadi anggaran pendidikan tentu harus sesuai ketentuan Undang-undang, namun juga sangat terkait dengan kewenangan pemda. Terutama pengalokasian plot anggaran. Oleh karenanya antar daerah biasanya jumlahnya bervariasi.
Anggaran Pendidikan dari Masyarakat
    Walaupun pendidikan dasar sudah seharusnya bebas biaya atau gratis, namun mengingat tuntutan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan yang tinggi, sedangkan disisi lain juga pemerintah masih mempunyai keterbatasan anggaran, maka banyak sekolah yang mendayagunakan masyarakat dan wali murid untuk ikut membiayai operasional sekolah. Baik melalui lembaga komite sekolah atau rapat-rapat wali murid. Bentuk infaq, shadaqah dan dana sosial lainnya biasanya kerap dipakai untuk menarik dana masyarakat. Seringkali dijumpai, bahwa dana masyarakat ini tak kalah besar dibanding dana pemerintah yang diberikan ke sekolah.
Dilema Anggaran
    Pendidikan di Indonesia menghadapi dilema terbatasnya anggara di satu pihak, dan tuntutan peningkatan mutu di pihak lain. Anggaran memang penting, tetapi yang l;ebih diperlukan adalah kesepakatan nasional tentang kebijakan pembangunan pendidikan yang didukung oleh kebersamaan tekad untuk melaksanakannya. Oleh karena itu, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mempraktikkan asas keterbukaan dan efisiensi anggaran. Harus ada upaya simultan untuk mengendalikan kebocoran anggaran. Pemerintah pusat pun mestinya sudah tidak berpatokan lagi pada angka 20% sebagai standar minimal, karena saat ini 20% itu sudah termasuk anggaran honor guru. Negara lain, Malaysia maupun Singapura sudah di atas 20%. Hal ini dimaksudkan agar semakin kecil kesenjangan antara sekolah di kota dan desa, juga sekolah di Jawa dengan Luar Jawa.
Policy Pemerintah dan Parlemen
    Apabila hendak mengacu pada produk pemerintah mulai konstitusi dan UU Sisdiknas, maka sesungguhnya track pemerintah sudah baik. Hanya saja, seringkali di Indonesia ini aturan yang baik tidak dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Seperti telah penulis uraikan di atas.
    Setiap pemerintah daerah sudah membuat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), kemudian dirinci dalam RPJMD dan Renstra tiap SKPD. Mengingat urusan pendidikan merupakan salah satu urusan wajib, maka mulai RPJPD sampai RPJMD pasti sudah mengatur pembangunan di bidang pendidikan. Persoalannya sekarang adalah tinggal sejauh mana pemerintah dan parlemennya membuat kebijakan tentang pendidikan itu. 
    Peluang untuk meningkatkan kualitas pendidikan di era Otoda sungguh sangat besar. Semua tentu bergantung pada Bupati, hal ini bisa terjadi karena kepala daerah mempunyai kewenangan penuh dalam menghandel kualitas pendidikan di daerahnya. Bagiamana suatu daerah membuat suatu sistem rekruitmen guru, rekruitmen siswa, rekruitmen kepala sekolah, peningkatan profesionalisme guru, termasuk juga kewenangan menentukan sistem evaluasi.
    Jadi, di dalam era Otoda ini, bila ingin bicara tentang kualitas pendidikan dasar dan menengah maka tinggal bagaimana maunya daerah. Di dalam posisi ini, kemudian cukup relevan untuk memasukkan local content daerah masing-masing ke dalam materi pendidikan di sekolah di daerahnya.
Local Content sebagai Muatan Lokal Kurikulum
    Dalam pada itu, untuk mendukung visi misi daerah pula, maka sudah seharusnya ada materi muatan lokal pada masing-masing daerah. Misalnya, sekolah-sekolah di Pantura Lamongan dan Tuban sudah sewajarnya ada mata pelajaran sesuai kompetensi geografis di mana mereka berada, materi kelautan, cinta bahari, wawasan wisata, menjadi penting untuk di berikan. Hal ini mungkin berbeda dengan sekolah yang ada di wilayah Bojonegoro, barangkali di sana yang lebih sesuai adalah tentang materi pendayagunaan sumberdaya alam, minyak, gas dan seterusnya. Jadi local content sebagai life skill menjadi sangat penting, karena kalau pendidikan itu tidak ada muatan lokal maka jadinya hasil pendidikan itu seragam se Indonesia. Tradisi, budaya, karakter dan etos kerja perlu senantiasa di lanjutkan oleh anak-anak daerah. 
    Di Lamongan bahkan untuk anak SMP diharuskan sudah bisa membaca al Qur’an. Ini sangat bagus sekali, sebagaimana diketahui bahwa Lamongan adalah merupakan daerah santri. Jadi anak Lamongan mestinya harus menampakkan kualitas pengamalan agamanya.
    Mengenai kurikulum muatan lokal secara umum, semua sekolah yang mengakreditasikan diri biasanya telah mencantumkan local content dalam kurikulumnya. Namun persoalannya adalah, apakah materi local content ini sudah diterapkan sehari-hari, dan apakah telah ada rule model untuk evaluasinya. Ini nampaknya yang harus dijadikan perhatian pemegang policy pendidikan.

Kolom serupa dapat dilihat dalam Laporan Khusus Hadiknas di Radar Bojonegoro 2 Mei 2009